Follow us

Jokowi Tegaskan Tidak Ada Ruang Bagi Perusuh

Pemerintah membatasi fitur media sosial dan Whatsapp, terutama terkait pengiriman foto dan video untuk menghindari penyebaran hoaks aksi 22 Mei.
Arie Firdaus & Tia Asmara
Jakarta
2019-05-22
Email
Komentar
Share
Personel Brimob berjaga di depan kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, 22 Mei 2019.
Personel Brimob berjaga di depan kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin, Jakarta, 22 Mei 2019.
Keisyah Aprilia/BeritaBenar

Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan bahwa ia akan menindak tegas perusuh setelah enam orang tewas dan 200-an lainnya luka-luka dalam bentrokan antara aparat kepolisian dan demonstran yang melibatkan pendukung kandidat presiden Prabowo Subianto pada Rabu dinihari.

“Saya membuka diri kepada siapapun untuk saling bekerja sama membangun negara,” kata Jokowi, dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 Mei 2019.

Tapi Jokowi, yang mengalahkan Prabowo dalam pemilihan presiden (Pilpres) 17 April lalu, menambahkan bahwa pemerintah tidak akan membuka ruang bagi perusuh.

“Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun juga yang mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses demokrasi dan persatuan negara yang kita cintai," tegasnya.

Aparat keamanan menangkap ratusan terduga perusuh setelah berupaya membubarkan mereka dengan gas air mata dan peluru karet, sementara perusuh terus melawan polisi dengan melempar batu, petasan, dan bom molotov, di seputaran kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, dan Jalan KS Tubun, Jakarta Barat. .

"Tidak ada pilihan. TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan bahwa situasi masih terkendali dan masyarakat diimbau untuk tak perlu khawatir.

“Saya mengajak, mari merajut kembali persatuan, kita merajut kembali persaudaraan kita, kerukunan kita, karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” kata Jokowi dalam keterangan pers yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Polri Jenderal Pol. Tito Karnavian, serta sejumlah menteri lainnya.

Pengunjuk rasa yang membawa spanduk dalam berbagai bahasa, bertahan meski sudah malam di depan kantor Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. (Keisyah Aprilia/BeritaBenar)
Pengunjuk rasa yang membawa spanduk dalam berbagai bahasa, bertahan meski sudah malam di depan kantor Bawaslu, Jakarta, 22 Mei 2019. (Keisyah Aprilia/BeritaBenar)

Pernyataan Prabowo

Pada waktu hampir bersamaan, bertempat di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Prabowo Subianto dalam keterangannya mengingat polisi dan tentara agar tidak bersikap represif kepada demonstran.

"Saya mengimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik," tegas Prabowo yang didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno dan sejumlah pendukungnya.

Prabowo yang tetap mengatakan tidak menerima hasil Pilpres 2019 yang memenangkan Jokowi dengan perolehan suara 55,5 persen itu, dengan alasan adanya kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis, memang sempat berkali-kali menginstruksikan pendukungnya untuk turun ke jalan, dengan apa yang disebut oleh badan pemenangannya sebagai aksi “People Power”.

"Saya tegaskan kepada semua yang masih mau mendengar saya, para pendukung saya, sekali saya tegaskan hindari kekerasan fisik berlakulah sopan santun," katanya.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait tuduhan kecurangan Pemilu.

Tangkap 257 terduga pelaku

Meski sudah ada seruan untuk menahan diri, bentrokan terjadi di beberapa titik seperti kawasan Slipi dan sekitar kantor Bawaslu pada Rabu menjelang malam, padahal sejak siang aksi unjuk rasa berlangsung damai.

Demonstran melempari batu dan petasan ke arah polisi, sementara aparat keamanan tak membalas dan memilih bertahan, membentuk barikade di sekitar kantor Bawaslu.

Situasi panas berhasil diredam setelah Kepala Kepolisian Resor Jakarta Pusat Komisaris Besar Harry Kurniawan meminta koordinator aksi untuk membantu menenangkan massa.

"Pak ustad, bantu kami. Mobil komando, tolong tenangkan. Kami bagian dari masyarakat. Kami bertahan," kata Harry lewat pengeras suara ke arah massa.

Selain di Thamrin, keributan juga pecah di wilayah Slipi di Jakarta Barat sejak Rabu pagi.

Pada Rabu malam, polisi akhirnya berhasil membubarkan kelompok massa yang sempat membakar ban dan memblokade jalan.

Hingga Rabu petang, polisi telah menangkap 257 terduga pelaku kerusuhan sejak Selasa malam.

"Jumlah tersebut ditangkap di tiga lokasi rusuh yaitu depan Bawaslu, asrama Polisi Petamburan dan Polsek Gambir," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono kepada wartawan.

Dia merinci 72 tersangka ditangkap di depan Bawaslu, 156 ditangkap di Petamburan, dan 29 tersangka diciduk di Gambir.

"Mereka ditangkap karena melawan petugas, melakukan pengrusakan dan memaksa masuk ke dalam Bawaslu serta penyerangan asrama polisi di Petamburan dan Polsek Gambir," tambah Argo, seraya menambahkan polisi menyita mercon dan bom molotov.

Polisi juga mendapati amplop berisi uang dari sejumlah perusuh dan sebuah ambulans berlogo Partai Gerindra yang kedapatan membawa batu dan alat-alat pemukul.

Ambulans didapati terparkir di jalan Sabang yang berlokasi sekitar 300 meter dari kantor Bawaslu.

Tapi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah ada ambulans partainya yang dipakai untuk mengangkut batu.

"Saya kira tidak ada ya, ambulans Gerindra jumlahnya ratusan ada di mana-mana, dan tugasnya selama ini melayani warga di daerah masing-masing," katanya seperti dikutip dari laman Tempo.co.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) yang didampingi Menko Polhukam Wiranto (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moedoko (dua dari kanan) dan Jaksa Agung M. Prasetyo, memperlihatkan senjata yang disita dalam seminggu terakhir oleh aparat kepolisian, dalam jumpa pers di Jakarta, 22 Mei 2019. (Tia Asmara/BeritaBenar)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) yang didampingi Menko Polhukam Wiranto (kiri), Kepala Staf Kepresidenan Moedoko (dua dari kanan) dan Jaksa Agung M. Prasetyo, memperlihatkan senjata yang disita dalam seminggu terakhir oleh aparat kepolisian, dalam jumpa pers di Jakarta, 22 Mei 2019. (Tia Asmara/BeritaBenar)

Batasi medsos

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam jumpa pers di kantor Kementerian Koordiantor bidang Politik Hukum dan Keamanan membenarkan ada enam orang tewas dan polisi masih mendalami penyebab kematian mereka.

Dia meminta masyarakat jangan langsung menuduh polisi sebagai pelaku penembakan karena petugas di lapangan tidak dibekali senjata api berpeluru tajam.

"Informasinya enam orang meninggal dunia. Infonya ada yang kena tembak, ada yang kena senjata tumpul. Ini harus diclearkan, di mana dan apa sebabnya, tapi jangan sampai apriori," katanya.

Tito menambahkan penembakan itu sebagai upaya mendeskreditkan kepolisian, untuk memancing amarah dan simpati publik.

"Karena beberapa hari sebelumnya, dalam waktu seminggu ini, polisi sudah menangkap sejumlah orang berikut senjata api yang bertujuan membuat kerusuhan pada 22 Mei. Ada enam orang," kata Tito.

Tito kemudian memamerkan sejumlah senjata api yang ditemukan seperti senjata laras panjang M-4 beserta peredam dan teleskop serta senjata laras pendek Taurus Glock 22 berikut dua dus peluru.

"Pengakuan mereka, nanti (senjata api) dipakai untuk tanggal 22 Mei," lanjut Tito, tanpa memerinci lebih lanjut pihak yang menyuplai dan memerintahkan penggunaan senjata.

"Informasi intelijen kami senjata ini mereka pakai, di antaranya, selain kepada aparat, pejabat, juga untuk massa supaya timbul martir."

Selain menangkap terduga provokator dan mengamankan senjata api, pemerintah juga melakukan pembatasan fitur media sosial dan pesan instan mulai Rabu siang, terutama terkait pengiriman foto dan video.

Hal ini ditempuh untuk menekan penyebarluasan kabar bohong atau hoaks terkait aksi demonstrasi 22 Mei.

"Modusnya posting di media sosial seperti Instagram, Facebook dalam bentuk video, meme dan foto. Kemudian di-screencapture dan viral di Whatsapp. Ada yang negatif di sana (pesan viral Whatsapp)," kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menambahkan bahwa pembatasan itu dilakukan dalam rangka upaya melindungi negara Indonesia.

"Bukan diktator dan melarang kebebasan tapi demi menjaga keamanan di negara ini," ujarnya.

Keisyah Aprilia di Jakarta turut berkontribusi dalam artikel ini.

Tampilan selengkapnya