Presiden Jokowi: Jangan Tergesa-gesa Soal Vaksinasi COVID-19

Kementerian Kesehatan menyatakan telah mendapatkan komitmen 9,1 juta vaksin dari Cina untuk vaksinasi akhir November.
Tia Asmara
Jakarta
2020-10-19
Share
201019_ID_Covid-vaccine_1000.jpg Seorang warga berpartisipasi dalam uji klinik vaksin COVID-19 di sebuah pusat pelayanan kesehatan di Ciumbuleuit, Bandung, 14 Agustus 2020.
AFP

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Senin (19/10), mengatakan pemerintah tidak boleh terburu-buru dalam rencana pemberian vaksin COVID-19 dan mengingatkan akan pentingnya edukasi publik terkait vaksinasi tersebut, terutama untuk masalah keamanan dan kehalalannya.

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran COVID-19 di Istana Merdeka.

“Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, dan distribusinya seperti apa," kata Jokowi.

Menurut dia, fokus utama adalah tahap implementasi di lapangan seperti sosialisasi ke masyarakat dan aspek keamanan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

"Titik kritis dari vaksinasi nanti adalah di implementasi. Jangan menganggap mudah implementasi. Tidak mudah. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan," katanya.

Ia mengatakan pelatihan bagi tenaga medis dan pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan rencana vaksinasi tersebut juga dipandang perlu karena vaksin memerlukan perlakuan khusus.

"Saya minta ini dilibatkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya menjadi jelas," ujarnya,

Per Senin (19/10), pemerintah melaporkan penambahan sebanyak 3.373 kasus COVID-19 terkonfirmasi, sehingga total kasus keseluruhan mencapai 365.240.

Sementara itu, jumlah kematian bertambah 106 orang, menjadikan total korban meninggal mencapai 12.617.

Mulai vaksinasi

Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengatakan tiga produsen vaksin dari Cina, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino telah memberikan jaminan ketersediaan 9,1 juta vaksin kepada pemerintah Indonesia mulai akhir November ini.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengatakan jika sudah ada otorisasi kepastian keamanan dari sisi manfaat (emergency use) dan rekomendasi sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), vaksinasi rencananya akan dilakukan akhir November.

“Jika ditotal, dari November dan Desember 2020 kita sudah dapatkan kepastian ketersediaan untuk  digunakan vaksinasi bagi sebanyak 9,1 juta orang di Indonesia,”ujar dia dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta.

“Apabila dinyatakan aman dan halal maka kami akan mulai vaksinasi secepatnya pada akhir November 2020,” ujar dia.

Yurianto memprediksi vaksin akan mendapatkan persetujuan BPOM dan sertifikat halal MUI akhir bulan ini.

“Semuanya ini kan selesai kira-kira pada akhir Oktober ini, paling lambat minggu awal November udah dapatkan kepastian aman dalam aspek manfaat akibat yang dikeluarkan oleh BPOM dan sertifikasi halal oleh MUI,” ujar dia.

Yurianto menjelaskan vaksin yang diproduksi Sinovac telah mendapatkan izin edar penggunaan darurat oleh badan otorisasi Cina dan telah digunakan oleh pemerintah Cina.

“Vaksin ini juga sudah menyelesaikan uji klinis tahap III di beberapa tempat seperti Brazil dan Cina, meskipun proses uji coba tahap III di Indonesia hasilnya masih menunggu beberapa bulan lagi,” ujar dia.

Sinovac, ujar dia, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk membeli vaksin siap pakai sebanyak 3 juta dosis vaksin yang akan dikirimkan secara bertahap yaitu 1,5 juta dosis vaksin pada November dan 1,5 juta vaksin yang akan dikirim Desember.

“Penggunaan vaksin ini adalah dual use (satu orang diberikan dua kali suntikan) sehingga bisa digunakan untuk menyuntik 1,5 juta orang,” ujarnya.

Sinopharm, sebuah perusahaan BUMN milik Cina, juga berkomitmen memberikan 15 juta dosis vaksin COVID-19, kata Yurianto. Vaksin ini telah menyelesaikan uji klinis tahap III di Uni Emirat Arab dan Turki dan telah mendapatkan izin edar dari otoritas di Cina.

“Di sana sudah digunakan untuk tenaga medis. Kami juga sudah mendapatkan info kalau di UEA sudah lakukan uji kehalalannya. Jika satu orang dua kali suntik maka bisa digunakan untuk 7,5 juta orang,” ujar dia.

Terakhir, perusahaan asal Cina CanSino juga sanggup menyediakan 100.000 dosis vaksin yang akan dikirimkan pada Desember, kata Yurianto.

Berbeda dengan vaksin Sinovac dan Sinopharm yang menggunakan platform inactive cells sehingga mengharuskan dua kali disuntik, maka vaksin CanSino hanya memerlukan satu kali suntikan saja.

Vaksin CanSino juga telah menyelesaikan uji coba fase III di Cina, Kanada, dan Saudi Arabia. Vaksin ini sudah mendapatkan izin edar dari otoritas di Cina dan telah digunakan untuk memvaksinasi tentara di Cina, ujarnya.

Yurianto mengatakan kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia mencapai 320 juta dosis vaksin untuk memvaksinasi 160 juta penduduk Indonesia atau 70 persen populasi Indonesia.

“Vaksin akan diberikan pada kelompok usia 18-59 tahun dan tidak boleh ada yang memiliki penyakit komorbid berat, selain usia itu bukan berarti diabaikan tapi akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait ini,” ujar dia.

Urutan pertama yang akan divaksinasi adalah tenaga kesehatan yang bekerja di RS rujukan COVID-19 dan petugas laboratorium rujukan dan petugas tracing untuk mendeteksi penularan COVID-19, ujar Yurianto.

“Mereka lebih beresiko tertular COVID dan menghadapi bahaya karena berhadapan langsung dengan virusnya,” katanya.

Urutan kedua yang akan divaksin, lanjut Yurianto, adalah petugas pelayanan publik di fasilitas umum seperti petugas bandara, petugas pelabuhan, petugas puskesmas, stasiun, aparat polisi dan Satpol PP yang menjalankan penegakan protokol kesehatan.

Terakhir, ujar dia peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga akan menerima suntikan gratis dari pemerintah karena menggunakan APBN.

“Sementara untuk skema lainnya akan dibahas. Vaksinasi mandiri akan ada sendiri, pasti ada skema nya sedang kita gali,” ujar dia.

Wakil Direktur LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si mengatakan sertifikat halal diperlukan karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam.

“Perlu dilakukan uji lab agar tidak ada pemalsuan. Sertifikat ini nantinya akan menentukan keberlangsungan vaksin bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang,” ujar dia.

Pertimbangkan keamanan

Pakar biologi molekuler independen, Ahmad Rusdan Handoyo, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan keamanan vaksin dan kondisi wabah di dalam negeri sebelum melakukan vaksinasi darurat.

“Jangan karena negara lain sudah menggunakan lantas kita meniru begitu saja dengan keadaan yang berbeda jauh. Di Cina kapasitas testing mereka sudah 9 juta kurang dari seminggu sementara Indonesia masih tertatih-tatih,” ujar dia.

Bagi ilmuwan, ujar dia, ada beberapa data yang harus dilihat secara keseluruhan seperti bagaimana transparansi data disampaikan, apakah ada kepentingan politik didalamnya dan terkait dengan efektivitasnya.

“Dari uji klinis, standar WHO harus 70 persen yang efektif, apakah vaksin itu mampu menghentikan infeksi SARS-COV-2 dengan antibodi yang bisa menghentikan COVID-19 ataukah jika sudah divaksin virus masih bisa masuk dengan tidak menimbulkan gejala berat dan hanya melindungi organ vital saja?” ujarnya.

Pakar epidemiologi dari UI, Pandu Riono, mengatakan tindakan pemerintah sangat terburu-buru mengingat belum ada satupun kandidat vaksin yang dinyatakan efektif dalam menyembuhkan COVID-19.

“Vaksinnya saja belum ada, karena semua vaksin sekarang masih dalam tahap sebagai kandidat vaksin. Belum bisa dipastikan apakah aman dan efektif,” kata Pandu kepada BenarNews.

“Harus dievaluasi, kalau otorisasi Cina yang izinkan berarti ya di sana, bukan berarti bisa diedarkan langsung di sini,” ujarnya.

“Tahun depan atau tahun depannya lagi juga tidak apa-apa kenapa harus terburu-buru pemerintah? Belum ada publikasi soal hasil uji klinis fase III yang bisa direview, saya yakin dokter-dokter juga tidak mau disuntikkan” ujarnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.