Kecil Harapan Adanya Kemajuan dari Pertemuan Jenderal Myanmar dengan Utusan ASEAN

Junta dikhawatirkan menggunakan kunjungan itu untuk menopang legitimasinya.
Khusus untuk BenarNews
2021.08.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Kecil Harapan Adanya Kemajuan dari Pertemuan Jenderal Myanmar dengan Utusan ASEAN Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, berpidato di Sidang Umum PBB di New York, 30 September 2019.
AP

Tokoh oposisi politik dan analis di Myanmar mengatakan mereka ragu bahwa pertemuan utusan khusus dari ASEAN dengan para jenderal yang menggulingkan pemerintah terpilih akan membawa kemajuan yang nyata untuk menyelesaikan krisis di negara mereka.

Diplomat senior Brunei Erywan Yusof – yang ditunjuk sebagai utusan khusus oleh negara-negara anggota ASEAN pada 4 Agustus setelah penunjukannya tertunda berbulan-bulan – mengatakan dia akan bersikeras untuk bertemu dengan anggota-anggota dari pemerintah Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipenjara setelah mereka digulingkan dan ditangkap saat kudeta militer Februari lalu.

Erywan belum mengumumkan tanggal kunjungannya, dengan alasan masih perlu konsultasi dengan negara-negara dan pemangku kepentingan lain yang prihatin dengan kekerasan di Myanmar pasca-kudeta dan dampak yang mungkin terjadi terhadap stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Erywan ditugaskan untuk mengimplementasikan lima poin konsensus tentang Myanmar yang disepakati oleh ASEAN pada pertemuan tingkat tinggi di Jakarta pada bulan April lalu. Lima poin konsensus mengenai situasi di Myanmar itu menyerukan agar kekerasan harus segera dihentikan, dialog konstruktif di antara semua pihak, penunjukan seorang utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan mediasi pihak-pihak terkait di Myanmar oleh utusan khusus.

Seorang anggota Komite Sentral NLD, yang hanya bersedia dikutip secara anonim, mengatakan pada hari Senin bahwa dia menyambut baik mediasi ASEAN untuk mengatasi krisis yang terjadi pascakudeta. Namun, dia juga menyuarakan keprihatinan bahwa militer yang berkuasa hanya akan menggunakan ASEAN untuk kepentingannya sendiri.

“Salah satu kekhawatiran kami adalah bahwa rezim ini akan menggunakan proses mediasi sebagai cara untuk mengulur waktu dan mencoba mendapatkan pengakuan internasional,” ujar anggota NLD tersebut. “Dan jika itu terjadi, generasi mendatang [di negara kami] akan sangat membenci para pemimpin ASEAN saat ini.”

“Ini akan menjadi kesempatan bagi ASEAN untuk meningkatkan pamornya jika dapat memastikan pertemuan dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, yang dipercaya dan dihormati rakyat Myanmar sebagai pemimpin mereka yang tak tergantikan,” katanya.

Sumber lain mengatakan bahwa ada kemungkinan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing tidak akan mengizinkan Erywan untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi atau dengan tokoh NLD lainnya, yang saat ini ditahan di penjara atau diadili di Naypyidaw, ibukota Myanmar.

“Min Aung Hlaing tidak ada niat bernegosiasi,” ujar Than Soe Naing, seorang analis politik di Myanmar.

Erywan sebagai utusan khusus “bisa saja meminta izin untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi, dan dia dapat mengatakan bahwa dia juga ingin bertemu dengan orang-orang penting lainnya, tetapi militer hanya akan menolak permintaannya,” katanya. “Dia hanya seorang perwakilan dari ASEAN,” tambahnya.

“Dia mungkin akan mengatakan ‘Tolong hentikan [kekerasan],’ tetapi hal itu tidak akan terjadi,” katanya.

'Kesempatan untuk dialog yang bermakna'

ASEAN, yang mempunyai prinsip dasar non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota, tidak akan pernah bisa menyelesaikan krisis politik di Myanmar, ujar Than Soe Naing.

“Siapa yang akan ada dalam daftar orang yang akan ditemui delegasi ASEAN?” tanya Sai Leik, sekretaris jenderal Liga Nasionalis Shan untuk Demokrasi di negara bagian Shan, Myanmar. “Akankah orang-orang seperti Aung San Suu Kyi dan [mantan presiden Myanmar] Win Myint diizinkan untuk bertemu dengannya? Apakah dia akan bertemu dengan kelompok oposisi?”

“Kesempatan untuk dialog yang bermakna hanya akan ada jika dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan mereka semua, tetapi hal ini menjadi pertanyaan, apakah semuanya bisa terjadi,” katanya.

“Semua tidak akan ada artinya jika Erywan hanya bertemu dengan para pemimpin militer yang dipilih oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan kemudian berangkat kembali. Masyarakat di Myanmar tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan proses mediasi hanya akan memperkuat kekuasaan junta.”

Naing Swe Oo, direktur eksekutif sebuah lembaga studi pro-militer di Yangon, Institut Studi Strategis Thayninga, mengatakan para pemimpin militer Myanmar telah mengakui penunjukan Erywan sebagai utusan ASEAN, dan dia akan diizinkan masuk ke negara itu.

“Erywan akan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin pemerintah, tetapi prosesnya harus berjalan sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan oleh Dewan Administrasi Negara,” katanya, merujuk junta militer dengan nama resminya.

“Saya tidak melihat ada perubahan dalam hal ini. Mungkin ada dialog politik, tapi saya rasa tidak akan ada banyak kemajuan,” tambah Naing Swe Oo.

Ketika militer melancarkan kudeta pada 1 Februari, militer mengklaim bahwa partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi dapat meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum November lalu karena kecurangan dalam Pemilu.

Pihak junta militer hingga sekarang belum bisa membuktikan klaimnya dan menggunakan kekerasan dalam melawan demonstrasi di seluruh pelosok Myanmar menyerukan kembalinya pemerintahan sipil. Setidaknya 962 orang tewas di tangan militer selama enam bulan terakhir dalam berbagai demonstrasi tersebut.

Laporan oleh Biro Myanmar Radio Free Asia. BenarNews berafiliasi dengan RFA.

 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya