Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Mulai Selimuti Riau

Jokowi kembali ancam copot pejabat yang lalai mengatasi karhutla di wilayah tugasnya.
Arie Firdaus
Jakarta
2021-02-23
Share
Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Mulai Selimuti Riau Seorang warga berusaha mematikan api di tengah kebakaran hutan di dekat desanya tidak jauh dari Pekanbaru, Riau, 19 September 2019.
AFP

Kabut asap tipis akibat kebakaran lahan dan hutan mulai meliputi wilayah Riau, kata warga dan pejabat setempat Selasa (23/2), sementara Presiden Joko Widodo meminta petugas untuk bergerak cepat menangani api sebelum membesar.

Asap mulai terlihat di Kabupaten Siak yang bertetangga dengan ibu kota provinsi Riau yakni Pekanbaru sejak Senin, kata seorang warga Siak bernama Fauziah.

Merujuk data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Selasa, Siak memang menjadi wilayah dengan titik api terbanyak di Riau, berjumlah sepuluh, disusul Dumai dan Pelalawan masing-masing dua titik api, serta Indragiri Hilir satu titik.

Total, terdapat 15 titik api di wilayah Riau.

"Asap mulai terlihat sejak Senin sekitar pukul 11.00 WIB. Saat tidak menggunakan masker meninggalkan rumah, terasa sesak dan panas di hidung," kata Fauziah kepada BenarNews.

Sampai saat ini, tambah Fauziah, kabut asap masih terlihat dan terasa di Siak. Ia pun berharap pemerintah lokal dapat segera menuntaskan kebakaran lahan dan hutan di wilayah tersebut sehingga masyarakat tidak semakin terkekang. 

"Sudah dibatasi (pergerakan) untuk penanganan COVID-19, kini ditambah kabut asap," ujar Fauziah.

Demi mempercepat penanganan kebakaran lahan dan hutan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger mengatakan telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merekayasa cuaca dan menyediakan helikopter untuk digunakan memadamkan api.

Permohonan ini disampaikan BPBD Riau lantaran wilayahnya sudah lama tidak diguyur hujan.

Surat permohonan tersebut dikirim masing-masing pada 15 dan 18 Februari 2021, tapi sampai sekarang belum beroleh balasan.

"Mungkin karena COVID-19 dan ada daerah lain yang lebih membutuhkan sehingga sampai sekarang belum ada balasan dari BNPB," kata Edwar.

Walhasil, lanjut Edwar, BPBD Riau kini hanya menangani kebakaran lahan dan hutan dengan pompa air atau membuat parit. Hal ini dilakukan oleh Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terdiri dari TNI dan Polri, Masyarakat Peduli Api, dan Satpol PP.

Terkait jumlah lahan yang terbakar, Edward tak merinci dengan alasan masih mengumpulkan data sampai saat ini.

Pernyataan Jokowi

Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi pengendalian kebakaran lahan dan hutan pada Senin (22/2) mengingatkan anak buahnya untuk serius menangani ihwal tersebut.

Ia pun kembali mengancam akan mencopot pimpinan militer dan polisi yang dinilai gagal dalam menangani kebakaran lahan dan hutan.

"Kalau di wilayah Saudara-Saudara ada kebakaran, membesar, dan tidak tertangani baik, aturan mainnya tetap sama yaitu saya ganti," kata Jokowi merujuk pada pejabat aparat keamanan.

Selain menyuarakan ancaman, Jokowi juga berharap jajarannya dapat menghasilkan solusi permanen dalam waktu cepat untuk mencegah berulangnya kebakaran lahan dan hutan. Menurutnya, dampak kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan seperti 2015 tidak boleh lagi terulang.

Menurut BNPB, wilayah hutan yang terbakar tahun 2015 sebanyak lebih dari 2,6 juta hectare. Kebakaran dan dampaknya juga mengakibatkan kerugian finansial hingga Rp221 triliun dan menewaskan setidaknya 19 orang.

Asap bahkan "menyeberang" hingga ke Singapura dan Malaysia. National Environment Agency Singapura waktu itu menetapkan tingkat polusi di level 'sangat tidak sehat' sementara Pemerintah Malaysia menginstruksikan penutupan sejumlah sekolah di Kuala Lumpur, Melaka, Selangor, dan Negeri Sembilan.

"Saya ingat pada 2015 mau ke Riau, tapi turun di Padang lalu jalan darat mungkin delapan jam. Itu jangan sampai kejadian lagi," kata Jokowi.

Salah satu solusi yang ditawarkan Jokowi untuk mencegah berulangnya insiden kabut asap adalah dengan mengintensifkan edukasi untuk masyarakat dan perusahaan yang selama ini kerap membuka lahan dengan membakarnya.

Menurutnya, masyarakat dan perusahaan masih menilai bahwa membuka lahan dengan membakarnya sebagai cara yang mudah dan murah. 

"Maka harus ditata ulang dan dicari solusi agar perusahaan dan masyarakat tidak membakar," lanjutnya.

Khusus untuk kebakaran lahan dan hutan di Riau, Jokowi mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran lahan dan hutan. 

Status siaga darurat bencana kebakaran lahan dan hutan sebelumnya ditetapkan Gubernur Riau Syamsuar pada 15 Februari, berlaku hingga 31 Oktober 2021.

Ditambahkan Jokowi, langkah tersebut sudah pas mengingat kebakaran lahan dan hutan di Sumatra berpotensi terjadi mulai Februari karena cuaca sudah mulai memanas. Sementara potensi kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan dan Sulawesi terjadi pada Mei-Juli.

"Puncak semua ada di Agustus-September. Kita harus tahu betul kapan puncaknya sehingga paham persiapan mulai dari sekarang," pungkas Jokowi.

Terkait pernyataan dan ancaman yang dilontarkan Jokowi, Edwar Sanger mengatakan, "Itu menjadi motivasi untuk kami semua. Itu biasa, kami jadikan sebagai penyemangat."

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya