Follow us

Bantah Asap Sampai Malaysia, Indonesia Tunjukkan Data

Walhi meminta pemerintah meninjau ulang pemberian izin bagi korporasi yang dicurigai terlibat kebakaran hutan.
Rina Chadijah
Jakarta
2019-09-10
Email
Komentar
Share
Kabut tebal menyelimuti kota Kuala Lumpur dilihat dari dek observasi Menara Kuala Lumpur, Malaysia, 10 September 2019.
Kabut tebal menyelimuti kota Kuala Lumpur dilihat dari dek observasi Menara Kuala Lumpur, Malaysia, 10 September 2019.
S. Mahfuz / BeritaBenar

Dampak kebakaran hutan lahan di Sumatra dan Kalimantan dilaporkan telah menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura, namun hal itu dibantah pemerintah Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menegaskan tidak terima dengan tudingan itu karena menurutnya Malaysia tak terbuka dengan informasi kebakaran hutan di wilayahnya sehingga menyebut asap yang dirasakan di negara itu berasal dari Indonesia.

"Kenapa Malaysia mengatakan seperti itu? Ada informasi yang dia tidak buka, karena sebetulnya asap yang masuk ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, itu dari Serawak kemudian dari Semenanjung Malaya, dan juga mungkin sebagian dari Kalbar. Oleh karena itu, seharusnya objektif menjelaskannya," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 September 2019.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa hari terakhir di Sumatra dan Kalimantan semakin pekat.

Di Pekan Baru, Riau, jarak pandang hanya 800 meter sehingga aktivitas warga terganggu dan sekolah terpaksa diliburkan di beberapa daerah, Selasa.

Warga juga mulai mengeluhkan sesak napas akibat menghirup asap kebakaran hutan sehingga sejumlah pusat kesehatan masyarakat penuh pasien dengan keluhan Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA).

Di Kalimantan, dampak kabut asap juga membuat dua penerbangan di Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat terpaksa dibatalkan pada Senin. Penerbangan ke Bandara Rahadi Oesman, Ketapang dan ke Bandara Pangsuma, Kapuas Hulu, terlambat akibat jarak pandang yang terbatas.

Meski begitu, Siti membantah asap kebakaran hutan dari Indonesia sudah menyebar ke Malaysia dan mengatakan sumber kabut asap berasal dari Malaysia sendiri, tepatnya di wilayah Serawak dan Semenanjung.

"Saya akan menulis surat kepada Dubes untuk diteruskan kepada menterinya. Jadi, saya kira, supaya yang betul datanya. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia betul-betul secara sistematis mencoba menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Siti juga menepis kabut asap di Singapura berasal dari Riau.

"Nggak benar, ada dari Riau nyeberang ke Singapura. Itu nggak benar. Kenapa? Di Riau sudah turun. Kita punya 46 helikopter yang bekerja di lapangan," katanya.

Akibat kabut asap, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup 409 sekolah di Serawak sehingga lebih 150.000 siswa tidak bersekolah, Selasa, dan membagikan 500 ribu masker kepada warga, demikian pernyataan kementerian pendidikan setempat.

“Langkah tersebut dilakukan setelah kualitas udara mencapai level sangat tidak sehat, yang tampak antara 201-300 pada indeks kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra,” ujar pernyataan kementerian.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan dari pengamatan citra satelit Himawari pada 4-5 September 2019, teridentifikasi adanya peningkatan jumlah titik panas secara mencolok di beberapa wilayah ASEAN, terutama di Semenanjung Malaysia dan sebagian Vietnam.

Berbanding terbalik dengan Riau, daerah dekat Malaysia dan Singapura, pada tanggal itu, seluruh wilayahnya bersih karena curah hujan mencapai 23 mm dalam sehari dan arah angin pun dari tenggara mengarah ke barat laut dengan kecepatan 5-10 knots.

"Asap di Sumatra tidak terdeteksi lintasi Selat Malaka karena terhalang angin kencang dan dominan di Selat Malaka," ujar Dwikorita.

Dari pemantauan pihaknya, lonjakan jumlah hotspot terlihat hampir merata di wilayah Semenanjung Malaysia pada 7 September 2019 mencapai 1423 titik, dari sebelumnya 1038 titik pada 6 September 2019.

Sementara di Riau dan perbatasan Sumatra bagian timur, terjadi penurunan jumlah hotspot, yakni dari 869 titik pada 6 September 2019 menjadi 544 titik pada 7 September 2019.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Agus Wibowo mengatakan upaya pemadaman kebakaran hutan di enam provinsi terus dilakukan dengan mengerahkan 9.000 personel gabungan.

“BNPB juga kerahkan 37 helikopter untuk operasi pemadaman udara dengan cara water bombing. Untuk Riau, dikerahkan satu pesawat untuk membuat hujan buatan,” katanya kepada BeritaBenar.


Tersangka bertambah

Sementara itu, Mabes Polri menyebut sudah ada 175 orang dan empat korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan.

“Itu jumlah sampai dengan September 2019. Ada yang masih dalam tahap penyidikan ada juga yang sudah ke tahap kedua,” katanya kepada wartawan di Mabes Polri.

“Dari semuanya, 21 kasus Karhutla berkasnya sudah dilimpahkan kepada kejaksaan setempat. Sementara dalam proses penyidikan ada 101 kasus,’’ ujar Dedi.

Diminta terbuka

Wahana lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah meninjau ulang pemberian izin kehutanan dan perkebunan bagi koorporasi di Sumatra dan Kalimantan, terutama bagi yang dicurigai terlibat kebakaran hutan.

Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayat, mengatakan Indonesia tidak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, dimana pemerintah reaktif menyelesaikan kebakaran hutan tanpa menyelesaikan akar permasalahannya.

“Sudah saatnya pemerintah membuka perusahaan mana yang konsesinya terbakar dan menimbulkan bencana asap. Selama ini kan itu tidak pernah dibuka. Asap itu kemudian ditangani pemerintah, padahal yang bertanggungjawab sesungguhnya perusahaan,” katanya kepada BeritaBenar.

Saat ini pemerintah Indonesia memang telah memoratorium pemberian izin pembukaan hutan untuk perkebunan.

Namun, kata Nur, evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah mendapatkan izin juga tidak pernah dilakukan.

“Luasan izin yang sudah diberikan pemerintah sebenarnya tidak berbanding dengan kepasitas pemerintah untuk mengawasi. Sudah seharusnya pemerintah melakukan review kaji ulang perizinan yang sudah diberikan,” pungkasnya.

Noah Lee di Kuala Lumpur, Malaysia, turut berkontribusi dalam artikel ini.

Tampilan selengkapnya