Jokowi Pilih Kaltim Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

Presiden Joko "Jokowi" Widodo secara resmi mengumumkan pemindahan ibu kota baru Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) setelah melakukan kajian mendalam dan studi intensif selama tiga tahun terakhir.

"Hasil kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi Ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," katanya dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Menurutnya, Kaltim dipilih karena memiliki resiko bencana paling minim seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor serta sangat strategis karena berada di tengah Indonesia.

"Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu berdekatan dengan Balikpapan dan Samarinda," katanya.

Terakhir, Kaltim dinilai sudah memiliki fasilitas infrastruktur yang relatif lengkap. "Tersedia lahan yang telah dikuasai pemerintah seluas 180 ribu ha," ujar Jokowi.

Dia menjelaskan alasan pemindahan ibu kota karena beban Jakarta yang terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, perdagangan dan pusat jasa, dan juga pusat transportasi melalui airport, pelabuhan yang terbesar di Indonesia.

Pendanaan

Jokowi merinci total kebutuhan pendanaan untuk ibu kota baru mencapai Rp466 triliun, yang nantinya 19 persen akan berasal dari APBN di skema pengelolaan aset ibu kota baru dan DKI Jakarta.

"Sementara sisanya adalah berasal dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), serta investasi langsung swasta dan BUMN," katanya.

Untuk mengurangi kesenjangan, Indonesia akan membangun industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA), Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan, kota bisnis, pusat perdagangan dan pusat jasa regional dan global.

DKI Jakarta menganggarkan pendanaan sejumlah Rp571 triliun untuk melakukan urban regeneration dengan rencana pembangunan perumahan, sistem transportasi massal seperti kereta api, LRT, MRT, hingga jaringan bus.

"Ini siap diajalankan, sedang dibahas dan siap dieksekusi, " ujar Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan konstruksi pembangunan infrastruktur di Kaltim akan dimulai pada akhir 2020.

"Paling lambat 2024 sudah dilakukan pemindahan secara bertahap. Sementara Jakarta tetap didorong menjadi pusat bisnis keuangan dan berskala internasional," katanya.

Ia menjanjikan separuh dari total lahan 180 ribu ha keseluruhan akan diperuntukkan sebagai kawasan ruang terbuka hijau.

"Kami janji hutan lindung tidak akan diganggu, hutan konservasi atau yang dikenal sebagai Bukit Soeharto itu juga akan diperbaiki, justru akan direhabilitasi sesuai dengan penggunaan lahan," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan rancangan membangun sejumlah fasilitas di ibu kota baru telah dimulai.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tiga klaster. Pertama, mendesain kawasan dan menentukan tata ruang yang akan rampung pada 2020.

"Rancangan jalan dan pembangunan bendungan air. Kami mulai merancang sendiri, ada inovasi Indonesia lebih besar. Kami sudah ada lokasinya. Terakhir baru membangun gedung pemerintah," katanya.

Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, menyatakan kesiapan menyambut pemindahan ibu kota negara ke daerahnya.

"Semua siap, kami akan lakukan koordinasi dengan kementerian lainnya untuk rencana ini," katanya

Ia menyebut dampak positif juga akan dirasakan wilayah sekitar Kaltim.

"Kaltim itu berbatasan dengan Sulawesi yaitu Sulawesi Barat, sebagai penyuplai bahan baku bangunan batu yang sangat bagus, dampak positip akan bagus, semua akan dapatkan impactnya," ujarnya.

Tidak mendesak

Pakar tata kota, Nirwono Joga mengatakan memindahkan ibu kota ke Kaltim tidak mendesak di tengah keterbatasan dana dan masih banyak prioritas pembangunan lain yang harus diutamakan.

"Faktor banjir, kemacetan, dan urbanisasi tidak bisa menjadi alasan utama pemindahan ibu kota, bagaimana dengan fasilitas lainnya seperti LRT, MRT dan penyediaan air bersih yang sudah dicanangkan," ujarnya.

Ia mengatakan pemindahan ibu kota membutuhkan waktu cukup panjang mulai dari kajian hingga skema pembiayaan jangka panjang.

"Bisa 20 tahun prosesnya membuat kota menjadi hidup," katanya.

Pemindahan ibu kota juga melibatkan persetujuan semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif serta komitmen politik.

"Siapa pun kelak yang akan menjadi presiden berkewajiban mewujudkan pembangunan ibu kota baru. Jika tidak tercapai kesepakatan, bisa dipastikan rencana pemindahan ibu kota akan tinggal wacana," imbuhnya.

Rosalina (31), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak setuju dengan pemindahan ibu kota karena semua sudah terbentuk di Jakarta.

Ia menambahkan, pemindahan sumber daya manusia (SDM) ke Kaltim juga bukan perkara mudah, dan akan banyak penolakan.

"Perlu didukung oleh kompensasi banyak oleh pemerintah karena kebanyakan sudah punya aset di Jakarta misal rumah atau tempat usaha. Pasti akan sulit ditinggalkan," katanya.

"Sementara untuk beli properti baru di Kaltim belum ada dana, sementara untuk jual yang di Jakarta pasti berat karena masih akan beberapa tahun lagi."

Namun, seorang warga Athanasius Trilasto Nugroho (28) menilai pemindahan ibu kota ke Kaltim merupakan hal positif karena Jakarta sudah terlalu padat.

"Kerja di Jakarta sudah sumpek, jalanannya macet sekali dan bikin stress, jadi ga ada salahnya dipindahkan karena supaya agak lengang," katanya.

Karyawan swasta sebuah perusahaan itu menambahkan tidak keberatan kalau aktivitas kerja dipindahkan ke Kaltim.

"Kalau pembangunannya seperti di Jakarta, saya juga mau pindah. Mungkin awalnya agak berat karena bayangannya di sana kan jarang ada mall, sepi tidak seperti Jakarta. Tapi lama kelamaan pasti terbiasa," pungkasnya.