Wakil Dubes RI: Korban Selamat Segera Dipulangkan

Staf BeritaBenar
2015.09.04
150904_ID_MY_BOAT_620.jpg Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menjenguk korban selamat asal Aceh, Erni Juwita (26), di RS Teluk Intan, Perak, Malaysia, 4 September 2015.
(Dok. APMM)

Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono, mengatakan bahwa para WNI pendatang gelap yang selamat dari kecelakaan kapal di perairan Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, 3 September lalu akan segera dipulangkan.

Ketika dihubungi BeritaBenar Jumat malam lewat sambungan telepon, Hermono menyampaikan bahwa pihaknya meminta agar para korban diampuni atas dasar kemanusiaan.

“Kita minta agar tidak diproses hukum, mengingat mereka kondisinya traumatik. Ada keluarga mereka yang meninggal, mereka pun korban. Jadi secara prinsip sudah disetujui,” kata Hermono dari Kuala Lumpur.

Namun dia belum memastikan kapan para korban selamat bisa pulang, karena harus menjalani proses penyelidikan dan dokumentasi.

Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) berharap mereka bisa pulang minggu depan.

Pada kasus-kasus serupa sebelumnya, tambah Hermono, pendatang gelap digugat ke pengadilan dan dihukum atas dasar pelanggaran imigrasi, karena mereka masuk dan keluar Malaysia secara ilegal.

Sebelumnya wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi menyatakan negaranya akan memberikan amnesti atau pengampunan kepada para pendatang gelap dari Indonesia itu untuk menghindari kejadian serupa.

Dia menjelaskan, para pendatang haram yang ingin ikut dalam program amnesti harus mendaftarkan diri kepada KBRI agar mereka mendapatkan dokumen resmi.

“Pendatang yang ingin pulang bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan izin pergi satu arah ke negara mereka… dan jika mereka ingin kembali untuk bekerja di Malaysia, mereka harus mendapatkan dokumen yang sah dan mendaftar untuk mendapatkan izin kerja sementara,” katanya.

Mayoritas penumpang diduga asal Aceh

Hermono, yang juga koordinator tim satuan tugas (satgas) KBRI untuk membantu para korban kapal ilegal yang tenggelam ketika sedang berlayar menuju Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara itu mengatakan, dari kesaksian 20 korban selamat,  sebagian besar penumpang dilaporkan adalah asal Aceh.

Sedangkan menurut pengakuan seluruh korban selamat yang sudah ditemui dan didata tim satgas KBRI, separuhnya adalah warga Aceh.

“Mayoritas berasal dari Aceh, ada 10 orang. Surabaya tiga orang. Sumbar satu orang, Mandailing satu orang dan seorang lagi dari Tanjungbalai,” katanya.

Empat orang lagi masih belum bisa menjawab pertanyaan karena masih dalam kondisi lemah.

“Tim sudah bertemu (para korban selamat) di Klang (Selangor), sudah didata dan akan menghubungi keluarga. Tadi sebagian sudah dihubungi keluarganya,” lanjut Hermono.

Sejauh ini pihak berwenang Malaysia sudah mengangkat 24 jenazah dan menyelamatkan 20 korban. Sekitar 30 dari 70 penumpang kapal ilegal tanpa manifest itu masih hilang.

Satu jenazah, menurut Hermono, sudah diidentifikasi secara visual oleh suaminya yang juga berada di Malaysia. Namun semua jenazah masih harus menjalani tes forensik untuk memastikan identitas mereka sebelum dikembalikan ke pihak keluarga.

Dari 24 korban yang meninggal dunia, 19 diantaranya adalah perempuan dan lima laki-laki. Sedangkan diantara 20 korban selamat 19 orang berjenis kelamin laki-laki dan satu perempuan.

PM Najib sampaikan belasungkawa

Pada hari Jumat Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyebut peristiwa terbaliknya kapal itu sebagai peristiwa yang menyedihkan.

“Kejadian bot (kapal) karam di Sabak Bernam menyedihkan. APMM (Badan Maritim Malaysia) akan terus cari & menyelamat. Al-Fatihah & takziah (belasungkawa) kepada keluarga penumpang yang terkorban,” tulis PM Najib di akun Twitternya.

Sementara itu, pengadilan Kuala Selangor pada hari Jumat mengeluarkan perintah penahanan terhadap 19 orang yang selamat dari kapal itu - termasuk seorang perempuan - untuk memungkinkan pemeriksaan selama 14 hari.

Jubir Agensi Peguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) mengatakan kapten kapal adalah salah satu orang yang ditahan, dan akan diselidiki berdasarkan undang-undang antipenyelundupan manusia Malaysia.

Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi tidak menutup kemungkinan ada korupsi di kalangan badan-badan keamanan negara itu yang memungkinkan sindikat perdagangan manusia tetap terjadi di negaranya. Dia berjanji akan menindak siapapun yang terlibat.

“Ya, kami harus mengakui masih ada kelemahan dalam jajaran kami, kurangnya petugas. Tetapi itu bukan alasan untuk mengurangi penegakkan (hukum),” katanya.

APMM sebelumnya mengatakan, kapal sepanjang 12,2 meter itu mengangkut sekitar 70 WNI pendatang gelap yang hendak mudik menjelang Idul Adha.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.