Kereta cepat Jakarta-Bandung diluncurkan Agustus di tengah bayang-bayang penundaan kembali

Proyek kereta api cepat pertama di Indonesia akan mulai beroperasi pada Agustus, kata konsorsium yang membangun proyek kerjasama dengan China tersebut pada Selasa, di tengah laporan bahwa peluncuran yang telah ditunggu-tunggu itu kemungkinan akan mengalami penundaan kembali.

Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-China, PT KCIC, mengatakan telah berhasil melakukan uji coba kereta itu dengan kecepatan 220 kilometer per jam.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan kereta itu ditargetkan bisa mencapai kecepatan maksimal 385 kilometer per jam dalam waktu dekat.

"Ini merupakan sejarah baru bagi perkeretaapian di Indonesia yang akan segera memiliki kereta api kecepatan tinggi,” kata Emir dalam keterangan tertulis yang diterima BenarNews, Selasa (13/6).

Jalur kereta api baru ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh Jakarta-Bandung menjadi 34-45 menit dari 2,5 jam dengan kereta api reguler.

Emir tidak menjabarkan perihal keberadaan rekomendasi penundaan operasional komersial kereta cepat oleh Kementerian Perhubungan, seperti dilaporkan pertama kali oleh Reuters, Jumat pekan lalu.

Kantor berita itu, mengutip sebuah dokumen internal, melaporkan bahwa Kementerian Perhubungan beserta tiga konsultan proyek meminta PT KCIC menunda operasional komersial ke Januari 2024, dari jadwal semula pada 18 Agustus 2023 usai ditemukan perihal yang dinyatakan kementerian sebagai "masalah baru".

Emir hanya mengatakan bahwa pihaknya sampai saat ini terus berkomunikasi dengan kementerian, kontraktor, dan otoritas terkait lain agar kereta cepat dapat beroperasi sesuai jadwal yang ditentukan.

"Paralel dengan pengujian yang dilakukan oleh kontraktor, KCIC juga terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk mempersiapkan izin operasional," ujarnya.

"KCIC akan mematuhi dan mengikuti sepenuhnya regulasi yang ditetapkan Kementerian Perhubungan."

Uji coba kereta cepat rute Jakarta-Bandung itu dilakukan sejak 19 Mei melintasi Stasiun Tegalluar di Kabupaten Bandung hingga Stasiun Halim di Jakarta.

Proyek yang dimulai pada 2016 itu awalnya ditargetkan selesai pada 2019, tapi kemudian mundur hingga 2023 dan anggaran membengkak sebesar US $1,2 miliar (Rp18,3 triliun). Biayanya mencapai US $7,2 miliar, naik dari perkiraan semula US $6 miliar.

Pembengkakan biaya itu menyebabkan pemerintah Indonesia menyuntikkan uang negara, bertentangan dengan janji Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada 2015 yang melarang penggunaan APBN untuk pembangunannya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (9/6) menyangkal penundaan operasional kereta cepat itu.

"Siapa bilang? Enggak ada itu," kata Luhut menegaskan bahwa kereta cepat akan tetap beroperasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan yakni pada 18 Agustus 2023 dengan mengangkut masyarakat yang bermukim di sekitar stasiun

Ihwal sama disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dua hari berselang yang mengatakan kereta cepat akan beroperasi sesuai jadwal yang telah dipatok yakni Agustus.

Direktur Kantor Pusat Komisi Luar Negeri China Wan Yi mengatakan Indonesia memang berkomitmen untuk memulai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal dan menjadikannya proyek percontohan.

Yi mengatakan hal tersebut usai berbicara lewat sambungan telepon dengan Luhut pada Jumat lalu.

"Indonesia akan mengutamakan proyek-proyek penting agar lebih cepat, melakukan upaya sekuat-kuatnya untuk mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung sesuai jadwal," kata Yi yang juga Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis China, seperti dilansir situs Kedutaan Besar China untuk Inggris dan Irlandia Utara.

Kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari Belt and Road Initiative, program pemerintah China senilai US$1 triliun lebih untuk membiayai pembangunan infrastruktur di seluruh dunia.

Beragam penundaan telah menyertai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sedari awal.

Beberapa masalah yang memicu penundaan, antara lain, pembebasan lahan, perkara sinyal untuk operasional kereta cepat, kondisi geologis yang menyulitkan pembangunan terowongan, hingga pembengkakan biaya proyek.

Lokomotif kereta itu sempat keluar jalur pada Desember lalu, kecelakaan yang merenggut nyawa dua pekerja asal China dan melukai setidaknya empat orang lainnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai penundaan sebagai keputusan tepat.

"Tujuan proyek ini kan bukan sekadar ada, tapi memberi manfaat. Jadi tidak perlu memaksakan (operasional Agustus)," kata Tauhid kepada BenarNews.

Dikutip dari The Jakarta Post, PT KCIC pada Januari lalu telah meminta pemerintah untuk memperluas jenis pekerjaan bagi orang asing.

Disebutkan juga bahwa China akan bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut selama setahun pertama atas alasan keamanan.

Terkait hal itu, kata Tauhid, operator dan pemerintah semestinya hanya mendatangkan instruktur dari China, bukan mendatangkan pekerjanya.

"Hal seperti itu semestinya sudah dihitung dari awal sehingga pekerja kita sudah siap saat beroperasi," ujar Tauhid.

BenarNews menghubungi general manager KCIC terkait pekerja China pada awal operasional, tapi tak beroleh balasan.

Peneliti Center of Reform of Economics Indonesia, Yusuf Rendy, menilai penundaan akan memengaruhi perhitungan pendapatan dan pengembalian dana proyek.

"Soal dampak finansial, itu akan bergantung pada berapa lama penundaan dilakukan. Namun pemerintah semestinya bijak memastikan pada saat peluncuran, semua aspek telah telah siap," kata Yusuf kepada BenarNews.

Pengajar ekonomi Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan penundaan ini dapat digunakan pihak perusahaan kereta cepat untuk menuntaskan utang kepada kontraktor proyek seperti PT Wijaya Karya.

"Wika (Wijaya Karya) saat ini kan tengah alami tekanan arus kas cukup berat sehingga butuh pencairan piutang buat dana segar melanjutkan proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dan proyek lain," kata Toto.

Namun Ekonom Universitas Indonesia lainnya, Ninasapti Triaswati, mengingatkan bahwa penundaan proyek berarti penundaan keuntungan yang seharusnya sudah dapat diperoleh rakyat Indonesia dari investasi tersebut.

“Pemerintah perlu menjelaskan alasan mengapa terjadi penundaan tersebut dan apa saja keuntungan dan kerugian dari penundaan tersebut,” kata Ninasapti kepada BenarNews.

Dandy Koswaraputra berkontribusi pada laporan ini.