Follow us

Suburnya Kelompok Islam Ekslusif Picu Intoleransi di Kampus

Peneliti: struktur kelompok mereka kuat karena menguasai masjid kampus, intra kampus, dan BEM.
Ami Afriatni
Jakarta
2019-05-31
Email
Komentar
Share
Sejumlah mahasiswi Muslim mengamati telepon genggam mereka di sebuah universitas di Yogyakarta, 7 Maret 2018.
Sejumlah mahasiswi Muslim mengamati telepon genggam mereka di sebuah universitas di Yogyakarta, 7 Maret 2018.
AFP

Kelompok mahasiswa Islam eksklusif dinilai menjadi salah satu faktor tumbuhnya sikap intoleran di kebanyakan perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia, demikian pemaparan hasil penelitian lembaga advokat hak asasi manusia, Setara Institute, pada Jumat, 31 Mei 2019.

“Di berbagai kampus negeri berkembang wacana dan gerakan keagamaan eksklusif yang tidak hanya digencarkan oleh satu kelompok keislaman tertentu, tapi oleh beberapa kelompok yang dalan situasi tertentu, kondisi ini berpotensi menjadi ancaman bagi Pancasila dan NKRI,” demikian kesimpulan penelitian Setara Institute di sepuluh PTN, yang dilakukan pada Februari - April 2019.

Kesepuluh PTN itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Institut Teknologi Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga.

Kelompok Islam ekslusif disini adalah mereka yang merasa bahwa doktrin Islam merekalah yang paling benar dan di luar itu adalah salah. Pemahaman ini menjadi pemicu intoleransi, tidak hanya terhadap non-Muslim, tapi juga terhadap Muslim di luar kelompok mereka.

Berdasarkan penelitian tersebut, termasuk dalam kelompok penggerak Islam eksklusif ini adalah gerakan salafi-wahabi, tarbiyah dan tahririyah. PTN, disebutkan, sebagian besar telah dikuasai oleh kelompok tarbiyah dan eks-Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang “bertransformasi” menjadi aktivis gerakan tarbiyah.

“Adanya ancaman terhadap Islam yang datang dari musuh-musuh Islam,” menjadi wacana dominan yang dikembangkan oleh kelompok ini di kampus-kampus, yang bermuara pada tujuan pendirian negara Islam atau pemberlakuan Syariat Islam sebagai penyelamatnya.

Dalam penelitian yang melibatkan 30 mahasiswa, peneliti UIN Syarief Hidayatullah, Iif Fikriati Ihsani mengatakan UIN tidak lagi seperti dulu.

"Jika dulu kolektif dan banyak diskusi, sekarang lebih individualistis. Dari NU dan Muhammadiyah, sekarang ke gerakan rohis (rohani Islam). Kalau masih ada yang berpikiran UIN Jakarta masih seperti dahulu, sebagai tameng pemikiran Islam, saya rasa sekarang tidak," ujar Iif.

Iif mengungkapkan narasi gerakan Islam eksklusif tidak berkembang di masjid-masjid yang banyak memiliki narasi pembanding, karena ada banyak organisasi mahasiswa, kegiatan masyarakat, dan kajian dari para profesor.

“Namun narasi itu berkembang dalam masjid-masjid yang tertutup," tegasnya.

Yang menarik, lanjut Iif, adalah walaupun menerima ideologi Pancasila, yang berkembang adalah delegitimasi peran negara.

"Dibangun ketidakpercayaan. Digambarkan pemerintahannya korup, sehingga muncul pemikiran bahwa pemerintahan yang baik adalah yang beragama Islam. Ketika saya tanyakan tentang pemimpin agama non-Muslim, saya berani katakan 99 persen mahasiswa UIN pasti menolak," katanya.

Dominasi struktur kampus

Eko Cahyono, yang melakukan penelitian di IPB, mengatakan tonggak penting gerakan Islam terjadi sejak 1998, setelah kejatuhan Soeharto yang membuka angin reformasi di Indonesia.

Eko melihat ada dua masalah dalam membendung gerakan itu. Pertama, tak berimbangnya narasi keagamaan di kampus karena selalu didominasi kaum Islam eksklusif.

"Mereka menguasai semua simpul kemahasiswaan, mulai dari BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), masjid-masjidnya dan semuanya," ujar Eko.

Kedua, kekuatan politik kampus yang timpang karena kelompok itu menguasai struktur politik di kampus yang memungkinkan bisa melakukan apa saja, seperti menentukan kegiatan mahasiswa dan membentuk acara.

"Mereka bisa membubarkan acara seni musik karena dinilai maksiat karena mereka menguasai regulasi kegiatan mahasiswa," ujar Eko.

Struktur politik kelompok tersebut dinilai sangat kuat karena kemampuan mereka menguasai tiga kaki; masjid kampus, intra kampus dan BEM.

Organisasi-organisasi tersebut, lanjut Eko, juga tak sungkan memasuki asrama, dimana para mahasiswa baru IPB wajib tinggal di kampus selama setahun.

"Di sini semua dimulai. Saat ditanya bagaimana dengan yang beragama lain, mereka mengklaim hak mayoritas atas minoritas," ujarnya.

Inisiatif kampus

Untuk membatasi gerakan itu, sejumlah kampus menggelar beragam inisiatif.

Di IPB misalnya, ekspresi keagamaan bagi seluruh agama diizinkan di kampus dan disediakannya fasilitas ibadah untuk semua agama.

"Mereka yang beribadah diberi jaminan perlindungan. Dulu hal ini tidak ada di dalam sejarah IPB," tukas Eko.

Selain itu, ada juga acara 'IPB Bersholawat' yang sebelumnya tidak pernah digelar.

"Karena berbau NU, maka dibenci. Namun, animonya besar dan disenangi sekali. Itu ternyata membuat gentar mereka," ujar Eko.

Dia menambahkan, pihak kampus mewajibkan sentralisasi kegiatan ibadah dilakukan masjid.

Selama ini, papar Eko, dakwah memakai semua ruang, bahkan sampai di lorong-lorong asrama.

"Minimal bagi kami bisa dibedakan mana ruang publik dan ruang privat yang tidak boleh diintervensi. Kalau di mushola atau masjid, bolehlah. Tapi pelan-pelan akan diimbangi dengan wacana lain," jelasnya.

Dalam mengisolir gerakan ekslusif ini, Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengatakan cara-cara yang dilakukan tidak boleh seperti masa lalu.

"Dimana kebebasan berpikir/berekspresi dibatasi. Meski tidak sepakat, tidak boleh diulangi cara seperti dulu," ujarnya.

Direktur Riset Setara Institute, Halili memuji sejumlah inisiatif kampus.

Dia mencontohkan upaya Mantan Rektor UGM Pratikno yang menghapus asistensi pendidikan agama Islam karena khawatir menjadi ajang pergerakan kelompok kanan merekrut kader-kadernya.

"Sementara rektor UI juga melakukan deredikalisasi. Rektor UNY juga bikin terobosan dengan membuat konser band, meski dibilang buat kemaksiatan," katanya.

Meski sejumlah inisiatif telah dibuat, Halili mengatakan tak menjamin gerakan ini lantas mati.

"Negara perlu memberi perhatian serius terhadap hal ini. Terutama dalam pemilihan-pemilihan rektor," tegasnya.

Tampilan selengkapnya