Kepolisian Pantau Rumah Ibadat Di Daerah

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti telah memerintahkan pemantauan rumah ibadat di daerah, sementara itu kritikan tajam oleh wakil rakyat ditujukan kepada pemerintah terkait dengan keamanan di Indonesia.

“Kita akan pantau beberapa rumah ibadat yang rawan konflik. Kepolisian juga telah meminta agar pemimpin lintas agama menunjukkan koordinasi dengan adanya dialog antar umat beragama,” kata Kapolri Badrodin Haiti kepada BeritaBenar hari Kamis, 23 Juli.

Pada dini hari Senin, Gereja Baptis Indonesia (GBI) Saman di Desa Bangunharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Gereja Kristen Jawi (GKJ) Teplok di Purworejo dibakar oleh orang-orang tak dikenal.

“Terkait atau tidak dengan kasus pembakaran masjid di Tolikara tetapi kita mengutamakan tindakan pencegahan,” tukas Badrodin.

Kapolda di Jawa Barat mengatakan sudah mengawali penjagaan keamanan di beberapa rumah ibadat, terutama gereja.

“Di wilayah kami telah ada beberapa pihak yang berkonflik dan ini melibatkan kelompok lintas agama. Karena itu kami akan melakukan penjagaan di beberapa gereja dan rumah ibadat kelompok minoritas,” kata Wakil Kapolda Jawa Barat Muhammad Taufik hari Kamis.

Taufik mengkonfirmasikan bahwa Jawa Barat sejauh ini masih aman.

“Tidak ada tanda-tanda kekerasan,” ujar Taufik seraya menjelaskan beberapa konflik agama yang terjadi di Jawa Barat dan yang masih belum terselesaikan.

Sejak tahun 2008, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat disegel oleh Pemerintah Daerah kota Bogor, setelah sekelompok orang yang menyebut diri mereka Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami) berdemonstrasi di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bogor.

“Banyak kasus-kasus minoritas di Jawa Barat. Karena itu kepolisian akan terus bersiaga,” tukas Taufik.

Kritik terhadap kinerja aparat

Beberapa kasus intoleransi dan terorisme yang terjadi di beberapa daerah telah menyebabkan muculnya kritikan tajam yang ditujukan kepada pemerintah.

“Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah bukan hanya menyangkut kasus Tolikara tetapi juga kasus lain termasuk konflik minoritas di Jawa Barat,” kata Anggota Komisi III DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsy kepada BeritaBenar hari Kamis.

Dia juga menyebut konflik lain seperti masalah terorisme di Poso yang masih belum tuntas dan mengenai adanya sejumlah mantan tentara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Pemerintah seharusnya mempunyai metode pencegahan dari pada penanganan,” jelas Aboe.

Aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Satrio Wirataru dari mengatakan bahwa intoleransi bisa menimbulkan tindakan represif.

"Pemerintah harus memfasilitasi warganya yang ingin menjalankan ibadah dan tentunya dengan dialog," katanya.

Jokowi meminta kemajemukan dijaga

Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi hari ini juga telah mengundang pemimpin lintas agama di Istana Negara kemarin.

Dalam sambutannya Jokowi menggarisbawahi pentingnya menghargai kemajemukan untuk kesatuan Indonesia.

“Saya juga ingin mengingatkan kita semuanya bahwa apa yang terjadi di Tolikara itu seharusnya memang tidak terjadi kalau ada komunikasi yang baik, kalau silaturahmi kita ini baik,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa penting bagi umat untuk bersatu agar keamanan dan pembangunan di Indonesia tetap terjaga.

“Saya percaya bahwa para tokoh lintas agama sependapat dengan saya bahwa bangsa ini akan maju kalau kalau kita bisa bersatu padu,” tutur presiden.

Sekjen Walubi, Alex Tumondo berharap agar umat beragama bisa menciptakan suasana yang kondusif .

“Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan antar umat beragama, melalui komunikasi bisa menghilangkan kecurigaan sehingga kita fokus untuk bersama-sama membangun Indonesia,” ujar Alex kepada BeritaBenar.