Indonesia, Malaysia Menuntut Aksi Segera untuk Lindungi Warga Palestina

Majelis Umum PBB akan mengadakan sidang darurat terkait konflik Israel-Palestina pekan ini.
Hadi Azmi dan Tria Dianti
2021.05.17
Kuala Lumpur dan Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Indonesia, Malaysia Menuntut Aksi Segera untuk Lindungi Warga Palestina Seorang perempuan Indonesia memakai masker dengan warna bendera Palestina melakukan salat Idul Fitri di Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, 13 Mei 2021.
Reuters

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Asia Tenggara menuntut campur tangan komunitas internasional untuk membantu mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Gaza dan Tepi Barat, dengan meningkatnya jumlah korban tewas akibat aksi roket Hamas dan serangan udara Israel yang telah berjalan semingu lebih.

Indonesia, Malaysia dan Brunei menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada hari Minggu dan, secara terpisah, merilis pernyataan bersama yang mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) "untuk bertindak segera dan mengambil semua tindakan yang mungkin" untuk menjamin keamanan warga sipil Palestina.

Ketiga negara tersebut juga menyerukan Majelis Umum PBB untuk mengadakan sidang darurat perihal krisis di Timur Tengah itu, yang telah menewaskan sedikitnya 201 warga Palestina dan 10 warga Israel sejak konflik meletus pada 10 Mei, menurut Reuters.

Institusi yang terdiri dari 193 negara itu akan melakukan sidangnya pada Kamis ini, demikian kata pejabat, Senin (17/5).

"Kami dengan tegas mengutuk pelanggaran nyata hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia, yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid terhadap Palestina ... dan karena itu menyerukan tindakan kolektif yang mendesak dan bertanggung jawab," kata pernyataan yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, pada Minggu (16/5).

Sementara itu, di Bangladesh - negara mayoritas Muslim di Asia Selatan di mana ratusan orang berdemonstrasi untuk mendukung warga Palestina setelah salat Jumat di Dhaka - Menteri Luar Negeri Md. Shahriar Alam mengemukakan tuntutan  mereka dalam pembicaraan dengan Duta Besar AS Earl Miller, Senin.

Alam "menegaskan kembali posisi Bangladesh bahwa Dewan Keamanan PBB perlu menangani masalah ini," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Bangladesh. “Dia mendesak AS untuk mengambil peran proaktif untuk segera menghentikan pertumpahan darah.”

Diplomasi AS

Amerika Serikat, sekutu Israel, sejauh ini telah memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB tentang konflik kekerasan Israel-Palestina.

Pejabat pemerintah Amerika mengatakan mereka bekerja untuk merundingkan segera diakhirinya kekerasan, dengan melakukan banyak panggilan ke para pemimpin negara tetangga dan mengirim utusan khusus yang telah bertemu dengan pejabat Israel dan Palestina.

Kekerasan terus berkobar pada Senin, dengan pengeboman oleh militer Israel menyasar apa yang disebut sebagai terowongan bawah tanah yang digunakan oleh Hamas dan sembilan tempat tinggal komandan tinggi kelompok Palestina itu. Hamas dan kelompok Jihad Islam, telah menembakkan roket-roket ke kota pesisir Ashdod Israel, demikian menurut laporan media.

Indonesia dan Malaysia - yang termasuk negara yang tidak mengakui negara bangsa Yahudi itu – sama sekali tidak menyebut adanya serangan roket – roket dari Palestina, dalam pernyataan mereka.

Dan sementara Amerika Serikat memasukkan Hamas sebagai organisasi teroris asing, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Saifuddin Abdullah pekan lalu menegur para jurnalis di media milik pemerintah RTM yang menggambarkan pejuang Palestina sebagai "militan," menurut  media lokal The Malay Mail.

Sabtu lalu, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hamzah Zainudin mengatakan polisi dan badan lainnya telah meningkatkan keamanan "untuk menjaga perdamaian publik dan keselamatan rakyat Malaysia, termasuk warga negara Palestina yang berada di negara itu."

Dan CyberSecurity Malaysia, sebuah badan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, memperingatkan netizen pada hari Senin "untuk mempraktikkan perilaku yang positif, etis, dan bertanggung jawab" - setelah apa yang oleh seorang analis digambarkan sebagai "serangan troll" pada akun Israel, termasuk milik Pasukan Pertahanan Israel .

Kemarahan Malaysia berkobar karena video viral dari "saluran konspirasi YouTube" yang menyatakan bahwa Israel akan menyerang negara-negara sahabat Hamas, termasuk Malaysia, kata Hoo Chiew-Ping, dosen senior hubungan internasional di Universitas Nasional Malaysia (UKM).

“Karena itu, setiap orang dari jabatan tertinggi - Kantor Perdana Menteri - hingga Angkatan Bersenjata, institusi akademis, dan orang awam di Malaysia - harus meningkatkan pertahanan dunia maya dan tindakan pencegahan keamanan dunia maya,” katanya.

“Tanggapan saya terhadap hal ini adalah bahwa Malaysia sebaiknya membaca berita dengan lebih cermat dan menggunakan sumber yang dapat dipercaya,” kata Hoo kepada BenarNews.

Suara Majelis Umum 'tidak dapat diveto'

Pada Januari 2020, Mahathir Mohamad, perdana menteri Malaysia saat itu, menjamu kepala Hamas Ismail Haniyeh - yang dianggap teroris oleh Amerika Serikat dan Israel - di Putrajaya, pusat pemerintahan Malaysia.

Pada April 2018, seorang insinyur Palestina bernama Fadi Mohamad Al Batsh, yang diduga memiliki hubungan dengan Hamas, ditembak mati di Kuala Lumpur. Menurut laporan di pers Israel, dia dibunuh oleh Mossad, badan intelijen nasional Israel.

“Ada risiko nyata bagi orang-orang Palestina di Malaysia dan tempat lain, tetapi tidak seperti yang disorot dalam video viral,” kata Hoo.

Kamal Affendy, seorang kriminolog di Malaysian Crime Prevention Foundation, sependapat.

"[Kami] berbicara tentang dampak spesifik dan terarah, bukan terhadap 33 juta orang Malaysia pada umumnya," katanya. “Negara mana pun dapat menggunakan agen rahasia yang digunakan di banyak negara. Mereka tidak perlu beroperasi langsung untuk melakukannya. "

Di Indonesia, seorang ahli Timur Tengah mengecilkan dampak domestik dari konflik Israel-Palestina.

“Satu-satunya dampak kemungkinan adalah demonstrasi di depan kedutaan besar negara-negara yang mendukung Israel, serangan dunia maya,saling serang di media sosial dan boikot produk [Israel],” Reza Widyarsa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang, provinsi Kepulauan Riau, kepada Benarnews.

Dia mendesak Indonesia - negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia - untuk menekan Israel di Sidang Umum PBB.

“Di Dewan Keamanan, akan ada hak veto oleh negara-negara yang mendukung Israel. Masalahnya harus dibawa ke Majelis Umum karena pemungutan suara tidak bisa diveto,” ujarnya.

Pulack Ghatack di Dhaka ikut berkontribusi untuk laporan ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya