KPU resmi umumkan Prabowo pemenang pemilihan presiden 2024

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, jenderal purnawirawan dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan, secara resmi akan mengambil alih kepemimpinan tertinggi di Indonesia setelah keluar sebagai pemenang pemilihan presiden dengan 96,2 juta suara, menurut hasil resmi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (20/3)

KPU menyatakan Prabowo menang telak pada Pemilihan Presiden 14 Februari dengan 58,61% suara, jauh melampaui dua pesaing lainnnya, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh 40,9 juta atau 24,92% suara, dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memperoleh 27 juta atau 16,47% suara.

“Jumlah suara sah pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebanyak 96.214.691 suara," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari pada Rabu dalam konferensi pers di Jakarta.

Seusai diumumkan sebagai pemenang, dari kediamannya di Jakarta, Prabowo memberikan apresiasi kepada partai politik pengusung dan rakyat yang mempercayakan dirinya untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan capres cawapres 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya,” kata Prabowo dalam konferensi pers.

Prabowo menambahkan bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia mendapat apresiasi dari sejumlah negara atas penyelenggaraan pesta demokrasi yang lancar dan aman tanpa gejolak berarti.

“Mereka (para duta besar) yang memantau jalannya pemilu kita mengatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilu kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilu,” kata Prabowo.

"Kita bersatu. Yang pilih 02 kita hormati, yang pilih 01 kita hormati, yang pilih 03 kita hormati,” ujarnya mengacu kepada para pendukung Anies - Muhaimin Iskandar (pasangan 01) dan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD (pasangan 03) .

Departemen Luar Negeri AS mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dan memuji Indonesia “atas jumlah pemilih yang besar dan komitmen mereka terhadap demokrasi dan supremasi hukum.”

“Kami berharap dapat bermitra erat dengan Presiden terpilih Subianto dan pemerintahannya ketika mulai menjabat pada bulan Oktober,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, Rabu.

Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober, menggantikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo, yang mengalahkan Prabowo dalam dua pemilu sebelumnya.

Kemunduran demokrasi

Pemilu tahun ini mendapat kritik atas apa yang dianggap sebagian orang sebagai kemunduran demokrasi. Tuduhan nepotisme muncul menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi(MK) yang mengubah persyaratan minimum usia calon presiden/wakil presiden dari 40 ke usia yang lebih muda, yang membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, 36, mencalonkan diri sebagai wakil presiden Prabowo.

Dua organisasi pengawas pemilu di Indonesia mengatakan bahwa pemilu kali ini adalah yang terburuk sejak masa transisi Indonesia menuju demokrasi terkait masalah dana kampanye dan kecurangan pemilu.  

Sebelumnya, Indonesia dipuji atas keberhasilan transisi dari kekuasaan otoriter Soeharto ke arah pemerintahan demokrasi.

Namun, mulai dari keputusan MK pada bulan Oktober lalu hingga naiknya Prabowo ke tampuk kekuasaan, masyarakat Indonesia dan Internasional mempertanyakan keadaan demokrasi di Indonesia.

Jokowi juga dituding menggunakan langkah-langkah populis seperti membagikan bantuan sosial dan menaikkan gaji pegawai negeri, polisi dan militer selama kampanye pemilu untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Namun tuduhan ini selalu ditepis Jokowi.

Sementara itu Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha bekerja sebaik mungkin.

"Kami sudah berusaha sejujur mungkin, setransparan mungkin dalam menyelenggarakan pemilu,” tegas Hasyim.

Bulan lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi peringatan keras kepada Hasyim atas tuduhan melanggar etika saat menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pasca putusan MK tersebut. DKPP menyatakan walaupun tindakan KPU menindaklanjuti putusan MK adalah konstitusional, terdapat hal yang melanggar tata kelola administrasi tahapan pemilu.

Pernyataan rival

Anies Baswedan merespons hasil akhir rekapitulasi KPU dengan menegaskan pentingnya proses pemilu itu sendiri apakah adil atau tidak.

“Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Namun, dalam sebuah pemilihan, proses tak kalah penting dari hasil akhirnya,” kata Anies dalam keterangan pers, Rabu.

“Pemimpin yang lahir dari proses yang ternoda dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi,” tegas Anies.

Sementara Ganjar Pranowo akan memberikan tanggapannya terkait hasil penghitungan resmi KPU besok, Kamis (21/3).

“Besok insya Allah…jam 11.30,” kata Ganjar kepada jurnalis. Tim kampanye Ganjar-Mahfud, menuduh adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu ini.

Sebelumnya Todung Mulya Lubis, kepala deputi hukum tim Ganjar-Mahfud, meyakini adanya kecurangan sebelum, saat dan sesudah pemilu secara “terstruktur, sistematis dan masif”, yang melibatkan pejabat negara dari level nasional hingga daerah.

“Saya saat ini sedang mempersiapkan permohonan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi,” kata Todung di hadapan jurnalis asing di Jakarta, pekan lalu.

Dalam beberapa hari terakhir ratusan warga turun ke jalan dan melakukan protes di sekitar kompleks DPR dan gedung KPU di Jakarta untuk menyerukan penolakan atas hasil Pemilu karena tuduhan kecurangan dan penggulingan Jokowi yang dinilai ikut merekayasa Pemilu 2024.

Pihak berwenang mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan lokasi-lokasi penting untuk mengantisipasi kerusuhan lebih lanjut setelah koalisi mengancam pada akhir pekan untuk mengadakan protes yang lebih besar terhadap hasil pemilu.

Kontroversi Prabowo

Kemenangan Prabowo ini menyusul upaya rebranding citra Prabowo dari sosok militer dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ke figur kakek yang menggemaskan atau gemoy.

Setelah lulus dari Akademi Militer Indonesia pada tahun 1974, ia naik pangkat menjadi komandan satuan pasukan khusus elit Angkatan Darat, yang dikenal sebagai Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Pada tahun 1983, ia sempat menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, putri Presiden Soeharto, walaupun kemudian bercerai dan pada tahun 1998 menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

Pada tahun yang sama, ia diberhentikan dari militer setelah dewan kehormatan tentara memutuskannya bersalah atas beberapa pelanggaran, termasuk keterlibatan dalam penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi selama protes mahasiswa yang menyebabkan jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998.

Atas tuduhan pelanggaran HAM tersebut, Prabowo membantah melakukan kesalahan dan mengatakan dia hanya mengikuti perintah atasannya. Dia belum pernah diadili di pengadilan sipil atas tuduhan kejahatannya.

Tahun lalu, Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara sejak tahun 1960an, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, namun tidak ada tindakan kongkrit yang diambil Jokowi terkait hal itu.