Kerugian Kebakaran Hutan Dua Kali Biaya Pembangunan Akibat Tsunami Aceh

Dalam laporan Indonesia Economic Quarterly (IEQ) yang dikeluarkan hari Selasa, Bank Dunia menyatakan antara bulan Juni dan Oktober 2015, kebakaran hutan menyebabkan kerugian paling sedikit Rp. 221 triliun (atau sekitar US$ 16 miliar), setara dengan 1,9 persen dari prediksi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2015.

“Krisis ekonomi dan lingkungan yang parah berulang setiap tahunnya, ketika ratusan pengusaha dan beberapa ribu petani berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari praktek pembukaan lahan dan perkebunan, yang mengakibatkan jutaan rakyat menanggung beban kesehatan dan ekonomi,” demikian pernyataan dalam laporan tersebut.

Kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran dan kabut asap tersebut adalah lebih dari dua kali lipat biaya pembangunan kembali Aceh akibat bencana tsunami tahun 2004, demikian menurut Bank Dunia. Biaya pembangunan kembali Aceh pasca tsunami diperkirakan sebesar US$ 7 miliar .

Kerugian tersebut menurut Bank Dunia mencakup berbagai sektor seperti kehutanan, pertanian, perdagangan transportasi, industri maupun pariwisata.

Belum diketahui respons dari pemerintah Indonesia terhadap laporan tersebut.

Kebakaran hutan dan kabut asap menjadi masalah tahunan di Indonesia pada musim kemarau, ketika hutan dibakar untuk membuka lahan baru untuk perkebunan, terutama perkebunan sawit, hal yang rutin dilakukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Kebakaran terutama sangat sulit dipadamkan ketika terjadi di lahan gambut yang menyimpan karbon dalam kadar tinggi.

Menurut Bank Dunia jika setiap hektar lahan pertanian yang musnah tahun 2015 digunakan untuk perkebunan kelapa sawit, diperkirakan nilai keuntungannya mencapai 8 miliar dollar AS. Namun Spesialis Bank Dunia Ann Jeannette Glauberm, seperti dilansir AFP, menjelaskan keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir individu,  sedangkan kerugian sebesar 16 miliar dolar AS harus ditanggung oleh seluruh masyarakat.

Sementara itu pemerintah Indonesia dilaporkan telah menginvestigasi lebih dari 100 perusahaan berkaitan dengan kebakaran hutan.

Seperti dilansir oleh The Straits Times, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa Indonesia akan mengumumkan nama perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kebakaran ilegal tersebut.

Seorang staf dari kementerian tersebut mengatakan bahwa pengumunan resmi akan dilakukan oleh Kepolisian RI dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup hari Kamis ini.

Merespons masalah kebakaran hutan ini, pemerintahan Jokowi menyerukan moratorium terhadap konsesi hutan gambut dan pembatalan terhadap konsesi yang belum terbangun dan merestorasi lahan gambut yang ada.