AS Puji Negara Mitra di Asia Perangi Organisasi Teroris

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis laporan terorisme tahunannya, Rabu (24/6), dan memuji sejumlah negara sahabat termasuk negara-negara Asia Selatan dan Tenggara atas upaya mereka memerangi ISIS, Al-Qaeda dan organisasi teroris lainnya sepanjang tahun 2019.

Yang masih menjadi kekhawatiran dalam laporan itu adalah upaya para militan memanfaatkan sejumlah wilayah di Thailand dan Malaysia sebagai titik persinggahan menuju negara-negara lain, setelah kekhalifahan ISIS di Irak dan Suriah dihancurkan oleh tentara AS dan pihak sekutu pada bulan Maret 2019. Sejumlah kekhawatiran lain yang timbul adalah tempat yang dijadikan persembunyian kelompok-kelompok teroris ini di perairan Sulu dan perairan Sulawesi serta wilayah selatan Filipina.

"Amerika Serikat dan para sahabat membuat sejumlah lompatan besar dalam mengalahkan dan mengatasi organisasi-organisasi teroris internasional," ujar Duta Besar Nathan Sales, yang juga menjabat sebagai koordinator penanggulangan terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dalam pembukaan Laporan Negara tentang Penanganan Terorisme Tahun 2019.

"Saat ini kita terus memerangi organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda di seluruh dunia," katanya kepada para wartawan.

Dalam pengumuman laporan yang dibuka Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo itu, disebutkan masih adanya kekhawatiran di Thailand.

"Kerentanan Thailand yang utama atas terorisme internasional terus berlanjut sebagai negara transit dan penyedia fasilitas, akibat tingginya volume pengunjung yang melalui bandara utama Bangkok dan ketersediaan pasar akan bahan-bahan makanan ilegal," begitu isi laporan tersebut.

Meski demikian, Thailand dipuji karena tidak ada serangan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok teroris transnasional, lantaran kebanyakan serangan berkaitan dengan kelompok pemberontak etnonasionalis di Wilayah Selatan. Jumlah serangan di tahun 2019 oleh kelompok pemberontak tersebut juga terendah sejak merebak pada tahun 2004 silam.

Awal pekan ini, pemimpin delegasi perundingan damai pemerintah Thailand mengatakan kepada BenarNews pihaknya berharap bisa bertemu petinggi kelompok pemberontak di bulan Juli atau Agustus nanti untuk kembali melanjutkan upaya-upaya mengakhiri kekerasan. Pemerintah dan para anggota Barisan Revolusi Nasional (BRN) sebelumnya telah bertemu pada bulan Januari dan Maret lalu sebelum pandemi COVID-19 mengacaukan negosiasi.

Selama beberapa tahun belakangan hingga Januari kemarin, Malaysia telah memfasilitasi perundingan antara pemerintah Thailand dan MARA Patani, panel yang mewakili BRN dan kelompok-kelompok serta faksi-faksi pemberontak lainnya. Namun pembahasan tersebut tidak menghasilkan terobosan apapun. Apalagi kelompok sayap BRN yang dinilai menguasai sebagian besar pemberontak di lapangan telah mundur dari negosiasi.

Pihak Departemen Luar Negeri juga mengkhawatirkan hal yang sama terhadap Malaysia.

"Meskipun tidak ada serangan yang terkait dengan ISIS di Malaysia sepanjang tahun 2019, negara tersebut masih menjadi sumber, titik transit, dan negara tujuan kelompok-kelompok teroris, termasuk ISIS, Abu Sayyaf (ASG), Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah," demikian bunyi laporan tersebut mengacu pada dua kelompok militan internasional dan dua kelompok militan lokal itu.

"Tersangka pendukung ISIS yang dideportasi dari Turki dan orang-orang yang berkaitan dengan ISIS atau ASG berencana melakukan perjalanan ke selatan Filipina menggunakan Malaysia sebagai negara transit."

"Malaysia memantau, menahan, mendeportasi dan membawa para tersangka simpatisan kelompok-kelompok teroris ini ke meja hijau."

Tempat berlindung

Bab lainnya di laporan itu membahas soal tempat-tempat perlindungan teroris, termasuk wilayah sekitar Sulu dan perairan Sulawesi serta wilayah selatan Filipina.

"Pemerintah Indonesia terus memantau dan mengawasi sel-sel teroris di wilayahnya. Namun keterbatasan sumber daya menghalangi kemampuan Indonesia dalam memantau wilayah perairan dan wilayah-wilayah terpencil, seperti perairan Sulu dan perairan Sulawesi," begitu yang tertulis dalam laporan.

Laporan tersebut juga memuji Indonesia, beserta negara tetangga Malaysia dan Filipina, yang telah mengerahkan pasukan militer mereka. Kerja sama militer dalam patroli laut bertujuan untuk mengatasi dan mencegah upaya penculikan dan menghalau teroris yang mencoba menggunakannya sebagai wilayah transit.

"Pemerintah Malaysia terus melanjutkan upaya-upaya untuk memerangi teroris yang mencoba menggunakan Sulu dan perairan Sulawesi sebagai tempat perlindungan. Malaysia bekerja sama dengan Indonesia dan Filipina dalam mencegah aliran pejuang teroris asing (FTF) melewati wilayahnya," kata laporan itu.

Laporan tersebut juga mendukung pemerintah Filipina dalam melacak kelompok-kelompok teroris, khususnya di wilayah selatan setelah menjalin kerjasama yang baik dengan pihak militer sepanjang tahun 2019 dalam mengatasi ancaman teroris.

"Meskipun telah menunjukkan keinginan politiknya dalam meningkatkan sejumlah tindakan pengamanan demi menanggulangi ancaman teroris dan secara konsisten bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk membangun kapasitas untuk mewujudkan semua itu, pemerintah Filipina masih kesulitan menerapkan pendekatan antarinstansi pemerintah secara keseluruhan dalam mencegah terorisme," kata laporan itu."Kemampuan yang berkesinambungan yang ditunjukkan organisasi-organisasi teroris dalam beroperasi di selatan Filipina mencerminkan tantangan yang telah ada berabad-abad lamanya dalam memerintah secara efektif di wilayah-wilayah terpencil dan menciptakan keamanan yang konsisten di wilayah yang memiliki karakter identitas separatis yang kuat, kemiskinan endemik, dan perbedaan dalam beragama."

Bangladesh

Bangladesh menunjukkan peningkatan kecil jumlah aktivitas teroris pada tahun 2019. Laporan tersebut merinci pada enam kasus serangan bahan ledakan rakitan yang diklaim oleh ISIS, termasuk lima di antaranya yang menyasar polisi antara bulan April dan November. Serangan-serangan itu menyebabkan beberapa orang terluka. Beruntung, tidak ada korban jiwa.

"Di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Bangladesh membantah teroris-teroris yang berpusat di Bangladesh punya ikatan kuat dengan kelompok-kelompok teror transnasional, termasuk ISIS," ujar laporan itu.

Laporan itu menyatakan sistem pengadilan kriminal di Bangladesh pada tahun lalu masih mengacu penuh pada Undang-Undang Antiterorisme tahun 2009. Sementara itu, Bangladesh membentuk pengadilan khusus yang diamanatkan Undang-Undang itu dan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap tujuh orang atas keterlibatan mereka dalam serangan di Kafe Holey Artisan Bakery pada tahun 2016 silam. Serangan itu mengakibatkan 20 warga sipil dan lima orang pelaku teroris tewas.