Resmikan Infrastruktur, Pengamanan Jokowi di Papua Dianggap Berlebihan

Para aktivis menyebutkan bahwa warga Papua tak hanya menginginkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian, tetapi juga keadilan.
Victor Mambor
2017.05.08
Jayapura
170508_ID_Jokowi_papua_1000.jpg Karyawan sebuah bank memasang mesin ATM sehari jelang rencana peresmian pasar Mama-Mama Papua oleh Presiden Joko Widodo di Jayapura, Papua, 8 Mei 2017.
Sem Awom/BeritaBenar

Presiden Joko “Jokowi” Widodo melakukan kunjungan kelima ke Papua untuk meresmikan sarana infrastruktur dan perekonomian. Pengerahan sekitar 4.000 personel TNI dan Polri untuk mengamankan lawatan tersebut dianggap oleh pegiat hak asasi manusia (HAM) sebagai berlebihan, sementara masalah penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih tersebut tampaknya tidak menjadi prioritas dalam kunjungan ini.

Selama lawatan dua hari di Papua pada 9 dan 10 Mei 2017, Jokowi dijadwalkan meresmikan Pos Lintas Batas Negara, meninjau ruas jalan Wamena-Habema dan meresmikan Pasar Mama-Mama Papua.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XVIII Papua, Oesman Marbun, mengatakan bahwa saat meninjau ruas jalan Wamena-Habema, Jokowi yang didampingi sejumlah menteri akan menumpang kendaraan darat.

Ruas jalan ini baru diaspal sepanjang 37 km. Nantinya menghubungkan wilayah-wilayah di Kabupaten Nduga yakni, Mbua-Mapenduma, Kenyam-Batas Batu-Mamugu.

“Seluruhnya sepanjang 248 km,” kata Marbun.

Infrastruktur jalan darat ini banyak dinanti masyarakat karena akan menstabilkan ekonomi, seperti misalnya BBM yang tidak perlu lagi dikirim dengan pesawat.

Dalam kunjungan sebelumnya, Jokowi meresmikan program BBM satu harga. Program ini membawa harapan bagi warga Papua, terutama di pegunungan Papua, namun belum semua warga bisa menikmatinya.

“BBM satu harga baik sekali. Tapi kami di sini (Sinak, Puncak Jaya) belum rasa. Di SPBU memang harga bensin Rp. 6500. Itu cuma sedikit. Dong (Mereka) selalu bilang kosong. Jadi tong (kita) harus beli eceran yang harganya bisa sampai Rp30 ribu,” kata Hengky Yeimo, seorang warga Sinak.

Pasar Mama-Mama Papua yang akan diresmikan Jokowi masih menimbulkan polemik bagi mama-mama pedagang asli Papua yang akan menempati pasar tersebut. Mereka merasa pasar tersebut tidak sesuai dengan janji Jokowi.

“Presiden bilang pasar itu untuk mama-mama, kenapa ada Pokja Papua yang mau atur-atur pasar? Pemerintah Kota Jayapura trada ka (tidak ada kah)?” tanya Mama Mince.

“Kami harap Presiden Jokowi menjelaskan status pasar ini apakah benar Pokja Papua menjalankan instruksi presiden? Kalau benar, kami harap ada instruksi tertulisnya,” kata Frengky Warwe, kordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap), tanpa menjelaskan secara detil siapa yang dimaksud Pokja Papua tersebut, kecuali menyebutkan bahwa kelompok tersebut selalu membawa-bawa nama presiden.

Pengerahan keamanan berlebihan?

Sementara itu aktivis HAM menyoroti pengerahan keamanan yang dinilai tak proporsional.

“Jokowi selama ini bilang di Papua tidak ada masalah. Pengerahan 4.000 personel aparat keamanan secara tidak langsung mengakui bahwa memang ada masalah di Papua,” kata Veronica Koman, pengacara Komunitas PapuaItuKita kepada BeritaBenar, Senin, 8 Mei 2017.

“Kesannya insecure sekali. Seakan-akan Jokowi mau diserang orang Papua,” tambahnya.

Veronika mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pekan lalu, dimana disebutkan Jokowi masih cukup populer dan 77 persen masyarakat Papua puas dengan kinerja mantan Gubernur Jakarta itu.

“Kalau rakyat Papua puas terhadap kinerja presiden, kenapa perlu pengamanan besar begitu?” ujar Veronica mempertanyakan.

Sebelumnya, Komandan Korem (Danrem) 172 Jayapura, Kolonel Infantri Bonie Pardede menjelaskan, 4.000 personel TNI/Polri disiagakan untuk mengamankan Jokowi di Papua.

“Pasukan yang disiagakan nantinya akan mengamankan wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayawijaya,” katanya kepada wartawan.

Ketika kunjungan pertama pada Desember 2014, pengamanan Jokowi melibatkan 3.000 TNI/Polri. Saat kunjungan berikutnya pada Mei 2015, empat pesawat tempur Sukhoi ikut melakukan pengamanan di udara.

Lalu, April 2016, 3.000 personel gabungan dilibatkan. Kunjungan terakhir Oktober 2016, sekitar 2.500 personel TNI/Polri ikut dikerahkan untuk mengamankan Jokowi.

‘Menambah trauma’

Peneas Lokbere, seorang aktivis HAM Papua beranggapan banyaknya personel TNI/Polri yang dikerahkan hanya akan menambah trauma masyarakat Papua.

“Masyarakat masih trauma dengan kehadiran aparat TNI,” jelas Lokbere, Kordinator Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), organisasi yang mengorganisir korban pelanggaran HAM Papua.

Komunitas Peduli Kemanusiaan Daerah Terpencil (Kopkedat) juga menyesalkan jumlah aparat keamanan yang dikerahkan. Apalagi, selama empat kali kunjungan Jokowi sebelumnya berjalan lancar dan tidak terjadi apa-apa.

“Warga yang ingin beraktivitas seperti berkebun, berjualan dan lainnya akan merasa tertekan dengan kehadiran aparat keamanan yang banyak,” kata Soleman Itlay, aktivis Kopkedat Papua.

Kasus HAM

Penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua juga menjadi perhatian aktivis dalam kunjungan Jokowi kali ini.

“Bagaimana perkembangan kasus Wasior, Wamena, dan Paniai yang dulu disebutkan diselesaikan pemerintah tahun 2016? Apakah kunjungan presiden akan menyinggung soal itu?” kata Yuliana Langowuyo, aktivis perempuan Papua.

Berkas Kasus Wasior dan Wamena telah diserahkan ke Kejaksaan Agung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun lalu, tapi hingga kini tidak diajukan ke pengadilan. Sedangkan kasus Paniai masih mandek pengusutannya di Komnas HAM.

Menurut Yuli, masyarakat Papua tak hanya menginginkan pembangunan infrastruktur dan perekonomian saja, tetapi juga keadilan.

“Hukum harus ditegakkan, pelaku pelanggaran HAM diadili, korban diberikan haknya. Mulai dari permintaan maaf pemerintah, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi. Sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Itu harapan rakyat Papua,” pungkasnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.