Lemah Penegakan Hukum Disebut Penyebab Berulangnya Karhutla

Polri mengatakan hingga Jumat, 244 orang serta enam perusahaan perkebunan telah ditetapkan sebagai tersangka Karhutla.
Ahmad Syamsudin
Jakarta
2019-09-20
Share
190920_ID_haze_1000.jpg Para aktivis memegang poster berunjuk rasa mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat, 20 September 2019.
AP

Lemah penegakan hukum, indikasi korupsi dan kurangnya dana pemerintah menjadi penyebab berulangnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di pulau Sumatra dan Kalimantan, kata para pakar, Jumat, 20 September 2019.

Membakar untuk pembersihan lahan merupakan perbuatan ilegal dan bisa dihukum hingga 10 tahun seperti dicantum dalam Undang-undang tahun 1999 tentang Lingkungan, tapi pemimpin lokal yang takut kehilangan dukungan publik sering menutup mata atas praktik tersebut, kata Herry Purnomo, seorang ilmuwan di Center for International Forestry Research (CIFOR).

“Insentif ekonomi dari membakar sangat besar. Untuk membersihkan lahan tanpa membakar biayanya mencapai Rp5,5 juta perhektar, tetapi dengan membakar Anda hanya membutuhkan Rp300.000 dan itu adalah celah yang sulit untuk dilawan," katanya kepada BeritaBenar.

Dia menambahkan bahwa para pemimpin lokal khawatir kehilangan dukungan politik apabila menindak praktik membakar lahan, terutama menjelang pemilihan kepala daerah, di samping itu juga faktor lemahnya penegakan hukum.

“Penegakan hukum jarang ada di lapangan,” kata Herry. “Pemerintah pusat sering menyalahkan pemerintah daerah, tetapi pejabat lokal harus menghadapi rakyat mereka sendiri dan tidak bisa menghentikan praktik tanpa memberikan alternatif yang tidak memerlukan biaya besar.”

Para petani, perusahaan dan juga kelompok bisnis lokal, politisi, tentara dan polisi semuanya bertanggung jawab dalam Karhutla yang terjadi setiap tahun, tambahnya.

"Penegakan hukum tidak cukup kuat terhadap pelaku tingkat menengah, yang terorganisir tetapi tanpa badan hukum," katanya.

Purnomo menambahkan bahwa biaya yang dialokasikan pemerintah tidak cukup untuk upaya mendeteksi dini dengan melibatkan komunitas masyarakat lokal.

“Dalam beberapa kasus, hanya Rp1 juta dialokasikan per bulan untuk 10 orang. Bagaimana mereka bisa melakukan patroli dan membeli bensin untuk sepeda motor? ” ujarnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hanya memiliki dana Rp7 milyar untuk memantau 125 hektar hutan, tambahnya.

Sementara itu KLHK dalam statemen pers yang dirilis Kamis, 19 September 2019, mengatakan bahwa hingga September 2019, hanya sekitar 22% unit pemegang izin usaha kehutanan yang memenuhi kewajiban memberikan laporan pengendalian karhutla. Ini menjadi salah satu indikasi kurangnya perhatian dari pemegang izin usaha kehutanan untuk mengantisipasi kejadian karhutla di arealnya, demikian statemen tersebut.

Tersangka

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan bahwa hingga Jumat sudah 244 orang serta enam perusahaan perkebunan yang ditetapkan sebagai tersangka Karhutla yang tersebar di sejumlah provinsi.

“Ada lahan milik korporasi di-police line dan dipastikan akan bertambah tersangka dari korporasi. Ini adalah upaya keras dan pembuktian secara ilmiah untuk membuktikan jangan sampai ada lagi ada pembakaran,” ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta.

Daniel Murdyarso, profesor kehutanan dari Institut Pertanian Bogor, mengatakan kurangnya pencegahan juga menjadi faktor berulangnya Karhutla.

“Yang dibutuhkan adalah menciptakan efek jera dengan mengenakan biaya berlipat ganda –  lingkungan, kriminal dan korupsi – terhadap para pelanggar. Ini harus diterapkan untuk semua, termasuk mereka yang membeli lahan yang telah ditebang dengan membakar,” ujar Daniel kepada BeritaBenar.

Menurutnya, meskipun ada larangan pembukaan lahan dengan cara menyulut api, membakar gulma dan membuang biomassa oleh petani lokal masih tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dia mendesak pemerintah untuk melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan Karhutla.

“Pemerintah tidak bisa melakukan sendiri. Kewenangannya harus dipakai untuk memobilisasi masyarakat dan menegakkan hukum untuk menciptakan ketertiban umum, ” katanya.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama sesuai dengan jurisdiksi masing-masing, tambahnya.

Hujan buatan

Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo menjelaskan bahwa operasi teknologi modifikasi cuaca telah menghasilkan hujan di sejumlah daerah di Kalimantan dengan menyemaikan garam di awan.

"Hari ini Pesawat Cassa 212-200 terbang dari Palangkaraya untuk menyemai awan dengan garam NaCl sebanyak 800 kg di atas wilayah Pulang Pisau Kalimantan Tengah," ujarnya.

"Sore sekitar pukul 15.00, hujan deras selama kurang lebih 30 menit. Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang juga hujan."

Dia menambahkan bahwa operasi modifikasi cuaca terus dilakukan dalam upaya memadamkan Karhutla.

Tetapi, kualitas udara masih tetap berada pada level berbahaya di sebagiah wilayah Kalimantan Tengah, yang titik apinya mencapai 500 lokasi.

Menurut data BNPB, 2.873 titik api terdeteksi di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan, sehingga telah mengakibatkan kualitas udara tidak sehat.

Sejauh ini, lebih dari 884.000 orang dirawat di enam provinsi karena masalah pernapasan sejak Februari, saat Karhutla mulai terjadi yang hingga Agustus lalu mercapai hampir 330.000 hektar lahan terbakar.

Agus menambahkan Kepala BNPB Doni Monardo yang memantau daerah-daerah terbakar di Kalimantan dengan menggunakan helicopter, sampai pada kesimpulan bahwa kebakaran itu ada unsur kesengajaan untuk membuka lahan.

“Ada pola teratur dan hanya area di luar perkebunan yang terbakar,” kata Agus.

Pemerintah telah menerjunkan 29.039 personel gabung untuk memadamkan Karhutla dan 44 helikopter pengangkut bom air yang menerjunkan 270.284.874 liter air.

Pada 2015, Karhutla terburuk dalam dua dekade melanda Indonesia sehingga menewaskan 24 orang dan Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai Rp226 triliun.

Kabut asap ke negara tetangga

Kabut asap akibat Karhutla di Indonesia telah berdampak ke negara tetangga sehingga kualitas udara di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina berada pada level tidak sehat.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan, Rabu, bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan aturan untuk menjerat perusahaan asal negara jiran itu yang diduga ikut bertanggung jawab dalam kebakaran hutan di Indonesia.

"Kami juga ingin mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan Malaysia yang memiliki perkebunan di luar Malaysia, yang berkontribusi terhadap kabut asap karena pembakaran di perkebunan mereka," kata Mahathir kepada wartawan.

Pihak berwenang Indonesia telah menunjuk anak perusahaan dari empat konglomerat sawit Malaysia – Perkebunan Sime Darby, IOI Corporation, TDM Berhad dan Kuala Lumpur Kepong Berhad - yang diduga lahannya terbakar sehingga menyebabkan kabut asap.

Kabut asal dari Sumatra juga telah berdampak terhadap lima provinsi di selatan Thailand dan diperkirakan akan berlangsung selama tiga hari, kata Thananchai Wannasut, Direktur Kantor Lingkungan di Provinsi Songkhla.

Menteri Kesehatan Thailand, Anutin Charnvirakul mengatakan telah memerintahkan otoritas kesehatan setempat untuk menyiapkan masker bagi penduduk dan memperingatkan warga segera mencari pusat perawatan jika mengalami kesulitan bernapas, batuk atau pusing.

Di kantor konsulat Indonesia di Songkhla, sekelompok warga melakukan aksi untuk mendesak pemerintah Indonesia mengatasi masalah kabut asap.

“Kami menuntut pemerintah Indonesia agar menyelesaikan masalah ini secepatnya, mencegah timbulnya masalah ini setiap tahun,” ujar Sarawuth Srisong, seorang demonstran, kepada BeritaBenar.

Kabut asap yang ditiup angin monsun juga mulai mempengaruhi beberapa wilayah Filipina, kata para pejabat di Manila, Jumat.

Kabut ringan hingga sedang meliputi kota Zamboanga di selatan, kota-kota di pusat Cebu dan Dumaguete dan provinsi Palawan di bagian barat, kata Landrico Dalida Jr, wakil administrator Administrasi Layanan Atmosfer, Geofisika dan Astronomi Filipina, seperti dikutip di Associated Press.

"Itu terlihat, artinya ada partikel yang benar-benar berasal dari daerah-daerah di Indonesia dan mereka mencapai kita," kata Dalida.

Kabut asap tidak hanya membahayakan manusia, tetapi 355 orangutan di pusat rehabilitasi Nyaru Menteng di Kalimantan Tengah, kata organisasi Borneo Survival Orangutan Foundation (BOS).

"Sebanyak 37 orangutan muda diduga mengidap infeksi pernapasan ringan," kata BOS dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Tia Asmara di Jakarta, Pimuk Rakkanam di Bangkok, Thailand, dan Muzliza Mustafa di Kuala Lumpur, Malaysia, turut berkontribusi dalam artikel ini.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya