Follow us

Desa Taman Mekar Bergulat dengan Sampah Plastik Impor

Banjirnya sampah plastik mendatangkan dilema bagi warga, antara sumber mata pencarian dan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.
Ahmad Syamsudin
Taman Mekar, Karawang
2019-05-27
Email
Komentar
Share
Seseorang memperhatikan kemasan plastik yang diambil dari tumpukan sampah di sebuah jalan di Desa Taman Mekar, Karawang, Jawa Barat, 17 Mei 2019
Seseorang memperhatikan kemasan plastik yang diambil dari tumpukan sampah di sebuah jalan di Desa Taman Mekar, Karawang, Jawa Barat, 17 Mei 2019
Ahmad Syamsudin

Pendamping komunitas Endi Sudiana mengeluh bahwa sebuah perusahaan kertas lokal telah membuang sampah plastik impor di pinggir jalan di sebelah rumahnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena bagi beberapa warga, itu adalah sumber mata pencaharian mereka.

“Ini dilema buat saya. Beberapa warga mendapat manfaat dari sampah plastik itu tetapi orang lain seperti saya melihat itu berbahaya," katanya kepada BeritaBenar di rumahnya di desa Taman Mekar, Karawang, Jawa Barat.

“Masalahnya di kabupaten kami, bahkan pemerintah kesulitan menangani limbah rumah tangga, dan sekarang kami mendapatkan sampah dari luar negeri,” kata Endi.

Kelompok-kelompok lingkungan mendesak pemerintah Indonesia untuk memperketat peraturan impor limbah plastik dari negara-negara maju, mengatakan sampah-sampah itu mencemari sungai dan merusak lingkungan.

Aliran limbah plastik ke Indonesia telah melonjak setelah pemerintah China memperkenalkan kebijakan “Pedang Nasional” tahun lalu, yang melarang empat kategori dan 24 jenis impor termasuk bahan daur ulang.

Seorang laki-laki mengambil sebuah bungkus plastik di sebuah lokasi pembuangan sampah plastik di Bekasi, 16 Mei 2019. (Ahmad Syamsudin)
Seorang laki-laki mengambil sebuah bungkus plastik di sebuah lokasi pembuangan sampah plastik di Bekasi, 16 Mei 2019. (Ahmad Syamsudin)

Antara pencemaran dan mata pencarian

Organisasi lingkungan Ecoton mengatakan sampah plastik di antara kertas bekas yang diimpor dari luar negeri telah dibuang ke Sungai Brantas di Jawa Timur.

“Kami telah menemukan bahwa partikel mikroplastik telah mencemari sungai, air, tanah, dan 80 persen sampel ikan di Sungai Brantas mengandung mikroplastik,” kata pendiri Ecoton, Prigi Arisandi.

Prigi mengatakan polusi mikroplastik berasal dari air limbah kertas dan perusahaan daur ulang yang menggunakan kertas impor dan limbah plastik dari negara lain.

Indonesia mengimpor kertas bekas untuk digunakan sebagai bahan baku industri pulp dan kertas dalam negeri, tetapi perusahaan hanya menggunakan kertas untuk produksi sedangkan sampah plastik yang menyertainya dijual ke masyarakat setempat yang mengumpulkan barang-barang berharga untuk dijual ke perusahaan daur ulang, ujar Prigi.

“Indonesia memiliki 55 industri kertas, 22 di antaranya ada di Jawa timur dan kami menemukan mereka mengimpor kertas-kertas bekas dan yang memprihatinkan adalah di dalam kertas yang mereka impor itu terdapat plastik bekas,” kata Prigi kepada BeritaBenar.

“Kita menemukan fakta bahwa ada negara beradab seperti Amerika, Inggris, Kanada, Selandia Baru dan Australia, membuang sampah peralatan rumah tangga mereka yang masuk katagori sampah domestik melalui impor kertas bekas yang seharunya menjadi tanggung jawab negara asal,” ujarnya.

Indonesia mengimpor 320,4 juta kg sampah plastik pada tahun 2018, naik dari 128,8 juta kg dari tahun sebelumnya.

Lebih dari sepertiga impor berasal dari Amerika Serikat, menjadikan negara itu sebagai pengekspor sampah plastik terbesar ke Indonesia.

Di tempat pembuangan sampah yang luas di Desa Taman Mekar, pemulung mengais –ngais gunungan sampah di bawah sengatan matahari. Bau plastik terbakar melayang di udara.

Beberapa warga yang mencari nafkah dengan menjual barang bekas dan barang daur ulang lainnya khawatir bahwa kontroversi baru-baru ini tentang sampah plastik impor dapat mengancam mata pencaharian mereka, membuat mereka memusuhi wartawan dan aktivis lingkungan yang mengunjungi daerah itu, kata Erik Ramdani, seorang aktivis di Forkadas, sebuah kelompok lingkungan setempat.

“Mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan. Tidak ada banyak pekerjaan di sini,” katanya.

Awal bulan ini, 187 negara mengadopsi amandemen Konvensi Basel, sebuah perjanjian 1989 yang bertujuan untuk mengurangi pergerakan sampah plastik dan berbahaya melintasi batas negara.

Amandemen tersebut, yang disetujui dalam sebuah konferensi di Jenewa bulan ini, akan berlaku pada 1 Januari 2021 dan mengharuskan negara-negara yang mengekspor limbah plastik untuk sebelumnya mendapatkan izin dari negara-negara yang akan menerima sampah itu.

Sebelum membatasi impor limbah, China mengambil sekitar 45 persen dari sampah plastik dunia, menurut laporan 2018 dari Science Advances, sebuah jurnal yang diterbitkan oleh American Association for Advancement of Science.

Tetapi ketika Beijing memberlakukan kebijakan nasional yang secara bertahap membatasi impor kertas daur ulang dan plastik pada Januari 2018, hal itu menyebabkan harga barang bekas anjlok dan menjadikan negara-negara Asia Tenggara sebagai importir utama limbah plastik.

Sebuah kemasan plastik makanan produksi Amerika ditemukan di lokasi pembuangan sampah di Bekasi, 16 Mei 2019. (Ahmad Syamsudin/BeritaBenar)
Sebuah kemasan plastik makanan produksi Amerika ditemukan di lokasi pembuangan sampah di Bekasi, 16 Mei 2019. (Ahmad Syamsudin/BeritaBenar)

‘Tidak berbahaya’

Rosa Vivien Ratnawati, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta mengatakan bahwa plastik impor itu tidak berbahaya.

“Plastik yang di impor itu limbah non B3 yang plastik berupa scrap dan bersih,” ujar Rosa kepada BeritaBenar.

“Di bawah peraturan Kementerian Perdagangan 2016 bahan-bahan tersebut dapat diimpor dan dikategorikan sebagai sisa limbah untuk produksi. Kami memiliki aturan ketat tentang impor semacam itu,” katanya kepada BeritaBenar.

“Tidak ada pengaruhnya dengan keputusan dari China yang menghentikan impor sampah plastik,” ujarnya.

Dia mengatakan KLHK telah mengusulkan revisi peraturan menteri perdagangan tentang impor bahan tidak beracun.

"Produk harus homogen, bersih, dan segera diproduksi, sehingga tidak dijual kembali di dalam negeri sebagai limbah," katanya.

Asisten wakil Menteri Kelautan, Nani Hendiarti, mengatakan pemerintah sedang menyusun peraturan yang lebih ketat mengenai impor limbah.

“Meski dikategorikan sebagai bahan industri, tetap saja limbah. Kami sedang berusaha merumuskan peraturan. Yang kami inginkan adalah agar limbah tidak masuk ke Indonesia, ”katanya kepada BeritaBenar.

Endi, pendamping komunitas di desa Taman Mekar, mengatakan belum ada studi tentang dampak kesehatan dan lingkungan dari limbah plastik yang dibuang oleh PT Pindo Deli Pulp dan Paper Mills.

Pindo Deli adalah bagian dari Asia Pulp and Paper (APP), salah satu perusahaan kertas dan kemasan terbesar di dunia dengan kapasitas tahunan lebih dari 19 juta ton.

"Tidak seperti sampah rumah tangga, sampah plastik tidak berbau kecuali ketika basah setelah hujan," katanya.

Warga yang mengumpulkan sampah plastik di halaman rumah mereka biasanya membakarnya setelah mereka selesai mencari barang-barang berharga, kata Endi.

“Perusahaan-perusahaan ini membuat kardus tetapi mengapa mereka mengimpor limbah plastik? Ini menjadi pertanyaan kami,” katanya.

Seorang juru bicara Pindo Deli tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar, tetapi dalam sebuah pernyataan kepada portal berita Detik.com, perusahaan itu mengakui bahwa mereka mengimpor limbah dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat.

“Kami menjamin bahwa limbah itu tidak beracun atau berbahaya,” wakil manajer perusahaan Adil
Teguh memberi tahu Detik.com.

"Kami menarik limbah kembali ke pabrik kami dan akan membayar vendor yang kompeten untuk menghancurkannya," katanya.

Kepala Kantor Lingkungan Hidup di Kabupaten Karawang, Wawan Setiawan, memerintahkan pabrik Pindo Deli untuk menghentikan operasi dalam sebuah surat yang dikeluarkan pada tanggal 29 April, yang mengatakan bahwa penduduk mengeluh bahwa perusahaan tersebut membuang limbahnya ke sungai Cibeet.

“Kami memerintahkan kegiatan produksi untuk ditutup karena perusahaan tidak memiliki Sertifikat Kelayakan Lingkungan, tetapi mereka masih melanjutkan operasinya,” kata Wawan.

Andre Anwar, seorang warga Taman Mekar, mengatakan bahwa warga berharap dapat menemukan barang-barang berharga selain daur ulang.

“Terkadang mereka menemukan uang kertas 100 atau 50 dolar. Saya mencoba mencari, tetapi saya tidak beruntung,” katanya, menunjukkan setengah dari robekan selembar uang kertas 1 dolar AS yang ditemukannya di tempat pembuangan sampah terdekat.

"Orang-orang di sini tidak tahu peraturannya. Ada bisnis yang bisa diperoleh dari mengumpulkan sampah, tetapi tidak ada informasi dari pemerintah setempat tentang efek sampah plastik yang dibakar di lingkungan kami," katanya.

Tampilan selengkapnya