Follow us

Mahfud MD: Tembagapura Sudah Sepenuhnya Terkendali

Pemerintah mengatakan akan tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk meredam konflik di Papua.
Ronna Nirmala
Jakarta
2020-03-18
Email
Komentar
Share
Dalam foto tertanggal, 6 Maret 2020 ini, penduduk bersiap-siap naik ke bus meninggalkan desa mereka menyusul bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok separatis, di Tembagapura, Papua. Pemerintah mengatakan hampir 2.000 warga desa melarikan diri pasca bentrokan yang kembali terjadi sejak akhir Februari lalu.
Dalam foto tertanggal, 6 Maret 2020 ini, penduduk bersiap-siap naik ke bus meninggalkan desa mereka menyusul bentrokan antara pasukan keamanan dan kelompok separatis, di Tembagapura, Papua. Pemerintah mengatakan hampir 2.000 warga desa melarikan diri pasca bentrokan yang kembali terjadi sejak akhir Februari lalu.
AP

Kondisi keamanan di Tembagapura, Papua, telah berhasil dikendalikan menyusul kontak senjata antara kelompok separatis dengan aparat keamanan sejak pertengahan Februari, kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Rabu (18/3/2020).

Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua menyatakan kelompok separatis bertanggung jawab atas insiden pembakaran gereja di Kawasan Opitawak Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, pada 12 Maret 2020.

“Tembagapura sekarang sepenuhnya sudah berhasil dikuasai oleh pemerintah,” kata Mahfud melalui konferensi video.

Mahfud menyebut kontak senjata yang menewaskan seorang polisi, seorang tentara dan empat pemberontak merupakan tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sebutan pemerintah untuk gerakan separatis.

“Oleh sebab itu, ditangani oleh polisi, aparat keamanan. Ada yang sudah ditangkap,” kata Mahfud, tanpa menyebut detail berapa orang dari kelompok separatis yang berhasil diamankan.

Pasca-penyerangan kelompok separatis ke Pos Koramil, Kabupaten Mimika, 9 Maret 2020, aparat gabungan TNI/Polri secara intensif melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok separatis yang diduga dipimpin oleh Gusbi Waker dan Lekagak Telenggen.

Sebanyak 5.000 personel dikerahkan untuk melakukan penyisiran kelompok-kelompok yang diduga bersembunyi di sekitar wilayah pertambangan tembaga dan emas milik PT Freeport Indonesia tersebut.

“Yang jelas, kami akan terus mengejar dan berupaya melakukan penangkapan terhadap KKB yang ada di sekitar Tembagapura untuk memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada masyarakat,” kata Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, dalam laporan AntaraNews.

Pada Minggu (15/3/2020), empat orang anggota kelompok separatis tewas dan dua lainnya terluka dalam kontak senjata selama dua hari dengan aparat keamanan.

Era menyebut lokasi tewasnya empat orang itu berada di markas dari Seltius Waker, pimpinan kelompok separatis yang diduga menjadi salah satu dalang penyanderaan warga pada Oktober 2017.

“Saat kami melakukan penegakan hukum terhadap kelompok ini (2017), mereka kabur ke Ilaga. Tapi kemudian mengajak teman-temannya dari Ilaga untuk kembali menguasai tempat itu,” jelas Era.

Dalam kontak senjata akhir pekan kemarin, aparat keamanan juga berhasil mengamankan tiga pucuk senjata laras panjang tipe AK47, AR15 dan Thomson, serta beberapa senjata tajam dari keempat orang yang tewas.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Mustofa Kamal mengkonfirmasi dua senjata laras panjang tipe AK 47 dan AR15 adalah benar milik anggota Polri.

AR15 adalah hasil rampasan dalam aksi penyerangan pada 27 November 2012 di Polsek Pirime Kabupaten Lanny Jaya. Sementara AK47 merupakan hasil rampasan kelompok separatis dalam aksi penyerangan pada 4 Januari 2014 di Pos Kulirik Kabupaten Puncak Jaya.

Pembakaran gereja

Kabid Humas Polda menyatakan kelompok separatis pimpinan Lekagak Telenggen bertanggung jawab atas insiden pembakaran gereja di kawasan Opitawak, Distrik Tembagapura, pekan lalu.

Lekagak adalah komandan operasi umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang memimpin serangkaian penyerangan di Tembagapura dalam beberapa pekan terakhir.

“Diketahui bahwa selama ini kelompok Lekagak dan KKB lainnya menjadikan gereja yang semua digunakan masyarakat sebagai tempat ibadah, dialihfungsikan menjadi pos untuk bersembunyi dari kejaran aparat,” kata Ahmad dalam rilis yang diterima BenarNews, Rabu.

Pengambilalihan gereja, sambung Ahmad, turut menjadi salah satu penyebab warga ketakutan dan memilih mengungsi ke sejumlah titik di Timika.

“Mereka mengancam masyarakat di sekitar untuk dapat menjadikan gereja sebagai markasnya,” kata Ahmad.

Sayap militer separatis, Komandan Operasi Tentara TPNPB Lekagak menolak tudingan aparat keamanan yang menyebut pihaknya sebagai biang keladi dari pembakaran gereja.

Menurutnya, perang antara TPNPB dengan TNI/Polri bukan untuk membakar gereja, meneror penduduk asli Papua dan bahkan membunuh warga.

“Perang kami jelas, kami berjuang untuk Papua Merdeka bersama rakyat kami. Kami perjuangkan aspirasi rakyat dari Sorong sampai Samarai. Kami berjuang karena rakyat Papua menderita di atas tanah leluhurnya sendiri,” kata Lekagak, dalam rilisnya, Rabu.

“Jangan permainkan kami. Kalau pemerintah Indonesia bakar gereja bukan hal baru, kami sudah bosan. Rakyat Papua sudah bosan dengan propaganda pemerintah Indonesia,” tukasnya.

Pendekatan kesejahteraan

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah bakal tetap membangun Papua untuk meningkatkan kehidupan rakyat dan meredam konflik.

“Untuk Papua, kita tetap mengutamakan pendekatan kesejahteraan, sementara di bidang pertahanan keamanan kita menggunakan pendekatan ketentraman dan ketertiban (tramtib). Itu biasa, penegakan hukum,” katanya.

Dalam rapat terbatas yang membahas situasi keamanan di Papua di Istana Negara, Selasa (10/3/2020), pemerintah mengatakan telah selesai merampungkan draf Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua yang telah habis masa berlakunya sejak tahun lalu.

Dalam draf revisi, pemerintah sepakat menambahkan penekanan pada penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemenko Polhukam ditunjuk sebagai koordinator sekaligus penanggung jawab untuk urusan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih tersebut.

“Bappenas akan menangani soal pembangunan umum, sementara Kemenko Polhukam menyangkut pertahanan dan keamanan nasional. Ini akan dijadikan satu agar lebih terintegrasi dan tidak terkesan tentara dan polisi menangani sendiri,” tukas Mahfud.

Tampilan selengkapnya