Indonesia Menyambut Kebijakan Migran Yang Baru

Anggota Dewan, tokoh politik dan agama menyambut gembira keputusan Indonesia dan Malaysia untuk menampung manusia perahu.

Keputusan ini dihasilkan dalam pertemuan tripartit antara Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia, Indonesia dan Thailand di Putrajaya, Malaysia tanggal 20 Mei.

“Keputusan ini patut dihargai. Kita memang seharusnya membantu saudara-saudara kita Muslim yang mengalami penderitaan,” kata wakil ketua DPR Fadli Zon kepada BeritaBenar di Jakarta tanggal 20 Mei.

Fadli Zon mengatakan sebaiknya langkah ini juga diikuti dengan upaya diplomasi agar Indonesia bisa menekan Myanmar menyelesaikan konflik internal mereka tentang etnis Rohingya.

“DPR akan terus proaktif mendorong pemerintah Indonesia agar ikut proaktif menyelesaikan masalah ini lewat bilateral dan ASEAN,” katanya lanjut.

“Menurut hemat saya ASEAN harus tegas, kalau Myanmar tidak mengabaikan tuntutan ini maka Myanmar harus diberi sangsi.”

"Kami sepakat untuk menawarkan penampungan sementara asalkan proses penempatan di negara lain dan pemulangan dilakukan dalam waktu satu tahun oleh komunitas internasional,” kata Menlu Indonesia Retno LP Marsudi di Kuala Lumpur, menurut laporan media.

Dengan keputusan ini Malaysia dan Indonesia akan terus membantu penyediaan bantuan kemanusian untuk manusia perahu yang jumlah totalnya bisa mencapai 7,000 orang.

Peran aktif LSM

Sejumlah 2.700 migran telah mendarat di Malaysia, Indonesia dan Thailand sejak awal Mei.

“Ribuan dari mereka masih terkatung-katung dilaut dan akan membutuhkan bantuan,” kata  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Almuzzammil Yusuf.

Almuzzammil menyarankan bantuan kemanusiaan bisa diinisiasi dari berbagai pihak.

“LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat] juga bisa mempunyai peran aktif membantu mereka. Masyarakat Aceh telah memberikan teladan yang baik dan ini harus kita teruskan,” katanya lanjut.

“LSM lokal dan nasional silahkan berkiprah menunjukkan kepedulian terhadap manusia perahu,” katanya lanjut.

Salah satu anggota dewan Nahdlatul Ulama (NU), Masdar Farid Masudi, menyatakan saat ini Indonesia dan umat Muslim sedang diuji.

“Apakah kita bisa menjalankan amanah dari Nabi Muhammad dan ajaran Islam untuk membantu sesama,” katanya kepada BeritaBenar tanggal 20 Mei.

“Dua kebijakan berbeda”: Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia akan memiliki “dua kebijakan berbeda” untuk mengatasi masalah manusia perahu.

"Solusinya akan berbeda untuk migran dari Myanmar dan Bangladesh," katanya kepada wartawan di Jakarta tanggal 20 Mei.

Kalla menambahkan keputusan diambil berdasarkan akar masalah dari negara asal.

Menurut Kalla dalam kurun waktu satu tahun, Indonesia akan memulangkan kembali migran dari Bangladesh ke negara asal.

“Karena alasan mereka meninggalkan negara asal adalah alasan ekonomi."

Kalla mengatakan alasan tersebut merupakan fenoma bersama masyarakat Asia Tenggara pada umunya dengan pergi ke negara lain yang mempunyai beban yang sama tidak akan menyelesaikan masalah.

Tetapi Kalla menggarisbawahi bahwa keputusan Indonesia untuk minoritas Muslim Rohingya akan berbeda.

"Kita akan membantu mereka dan dalam waktu satu tahun, setelah itu kita akan mencoba untuk menemukan negara ketiga yang akan menerima mereka sebagai pengungsi," tambahnya.

Kalla menegaskan untuk menjalankan keputusan ini Indonesia tidak bisa bergerak sendiri karena Indonesia akan membutuhkan kerjasama bilateral maupun regional.

Myanmar telah melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya, yang mayoritas Muslim, dalam beberapa dekade terakhir.

Kebanyakan etnis Rohingya Muslim tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar dan tidak mempunyai akses pendidikan, kesejahteraan, dan layanan kesehatan.

Sekitar 280 etnis Rohinya tewas di Myanmar dalam tiga tahun terakhir dan 140.000 lainnya mengungsi ke kamp-kamp yang padat di luar Sittwe, ibukota Negara Bagian Rakhine, data Kementrian Luar Negeri Indonesia mencatat.