Follow us

Setara: Masjid Perumahan dan Kampus Lokasi Penyebaran Radikalisme

Wali Kota Bogor Bima Arya meragukan hasil penelitian Setara Institute yang menyebut wilayahnya inkubator intoleransi.
Arie Firdaus
Jakarta
2017-11-02
Email
Komentar
Share
Jemaat GKI Yasmin Bogor berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta pada 29 Januari 2012 menuntut diperbolehkannya mereka beribadah di gereja mereka yang disegel oleh Pemda Kota Bogor.
Jemaat GKI Yasmin Bogor berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta pada 29 Januari 2012 menuntut diperbolehkannya mereka beribadah di gereja mereka yang disegel oleh Pemda Kota Bogor.
Arie Firdaus/BeritaBenar

Masjid-masjid di perumahan dan kampus disebutkan menjadi lokasi pengembangbiakan paham intoleran dan radikal di tengah masyarakat.

Hal itu terungkap dari penelitian Setara Institute di Bogor dan Depok: dua wilayah Jawa Barat yang pernah mendapatkan rapor merah dalam indeks kota toleran versi lembaga riset yang berfokus dalam masalah demokrasi dan perdamaian tersebut pada 2015.

"Karena masjid di kedua tempat (kampus dan perumahan) itu umumnya ekskusif," kata Sudarto, peneliti kebebasan beragama dan kepercayaan lokal Setara Institute dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 1 November 2017.

"Sehingga narasi (tentang) jihad, tema-tema perang, musuh Islam dan hasutan terhadap kelompok yang tidak sejalan bisa disuarakan."

Setara menemukan fenomena itu setelah meneliti ratusan masjid beragam lokasi di dua wilayah yang berbatasan dengan Jakarta itu sepanjang Juli hingga Oktober 2017 dengan pendekatan partisipatif serta wawancara.

Merujuk data sistem informasi masjid Kementerian Agama, total terdapat 222.490 masjid dan 215.214 musala di seluruh Indonesia.

Moderat ‘malas’ mendebat

Dari kiri: Penelope Setara Institute: Sudarto, Bonar Tigor Naipospos, Muhammad Syauqilah, dan Hari Pebrianto menggelar jumpa pers di Jakarta, 1 November 2017.
Dari kiri: Penelope Setara Institute: Sudarto, Bonar Tigor Naipospos, Muhammad Syauqilah, dan Hari Pebrianto menggelar jumpa pers di Jakarta, 1 November 2017. Arie Firdaus/BeritaBenar

 

 


Musabab munculnya eksklusivitas di masjid-masjid kampus, menurut Sudarto, dipicu oleh “kemalasan” kelompok Islam moderat untuk berkontestasi di unit keagamaan kampus.

Ia mencontohkan unit keagamaan Universitas Indonesia di Depok yang kini "dikuasai" kelompok bernama Depok Islamic Study Circle (DISC).

Lembaga ini, menurut Sudarto, rutin mengadakan pengajian eksklusif untuk anggota kelompok dengan pembahasan seputar perang dan penolakan terhadap musuh-musuh Islam seperti komunis, Amerika Serikat, Jaringan Islam Liberal, dan kelompok-kelompok yang dianggap sesat.

"Mereka yang moderat, meskipun tak setuju dengan paham itu tapi tidak mau berdebat di kampus," tambah Sudarto.

Pernyataan itu diperkuat peneliti Setara Institute lain, Muhammad Syauqillah, yang menyatakan tak jarang kampus justru dalam posisi mendukung gagasan-gagasan intoleransi tersebut. Syauqillah mendapatinya pada beberapa kampus di Bogor.

"Ada satu-dua kampus yang menyediakan bus untuk ikut Aksi 212 lalu," ujar Syauqillah, tanpa merinci lebih lanjut identitas kampus bersangkutan.

Aksi 212 pada 2 Desember 2016 adalah unjuk rasa sejumlah ormas Islam menentang mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama - yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa, atas tuduhan penistaan terhadap Islam setelah sebuah video pidatonya mengutip ayat al-Maidah beredar viral di sosial media.

Ahok kini mendekam di penjara setelah peradilan yang kental kepentingan politik memutusnya bersalah dalam kasus tersebut.

Adapun terkait eksklusivitas di masjid perumahan, Syauqillah mengatakan itu didorong oleh karakter Depok dan Bogor sebagai kota penunjang Jakarta.

Masyarakat perumahan yang umumnya berisi kelas pekerja lebih banyak menghabiskan waktu di ibu kota untuk bekerja sehingga perumahan menjadi tak ubahnya semacam “ruang kosong”.

"Dari yang kosong itulah kelompok intoleran dan radikal masuk. Makanya perumahan itu banyak enggak jelas ustadnya dari mana. Berasal dari luar masyarakat perumahan itu," katanya.

Situasi ini, tambah Syauqillah, tak ditemukan di masjid-masjid di perkampungan yang warganya tak banyak meninggalkan desa mereka.

"Adapula ustad yang nongkrong tiap hari di masjidnya karena berasal dari warga lokal. Sehingga ketahanan sosialnya lebih baik," pungkas Syauqillah.

Meragukan hasil

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meragukan hasil penelitian Setara Institute yang menyebut wilayahnya sebagai inkubator paham radikal dan intoleran.

Menurut Bima, kelompok radikal selama ini biasanya mendiami kawasan Kabupaten Bogor.

"Tidak ada di kota," kata Bima ketika dikonfirmasi BeritaBenar, Kamis.

Dia menambahkan bahwa sejauh ini, pihaknya sudah gencar melakukan pengajaran wawasan kebangsaan untuk menangkal kemunculan paham-paham tersebut.

Fakta di kota Bogor memperlihatkan hal yang berbeda. Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, misalnya, sampai sekarang tidak bisa beribadah di gereja tersebut yang disegel atas perintah pemda kota Bogor, walaupun pengadilan dan Mahkamah Agung pada tahun 2010 telah memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB.

Universitas Indonesia, melalui juru bicaranya, Egia Etha Tarigan, enggan berkomentar banyak terkait hasil penelitian Setara Institute itu dan ingin terlebih dahulu berkomunikasi dengan organisasi tersebut sebelum memberikan keterangan lanjutan.

"Hari ini sudah menjalin komunikasi baik telepon maupun e-mail dengan Setara Institute. Kami masih menunggu informasi lengkap dan resmi langsung dari mereka," kata Egia.

Tak ada komentar dari Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama atas penelitian ini. Telepon dan pesan singkat BeritaBenar tak beroleh balasan.

Namun dalam pernyataan di laman Republika beberapa waktu lalu, juru bicara BNPT Irfan Idris mengakui kampus memang berpeluang besar menjadi lokasi penyebarluasan paham radikal dan intoleransi meskipun BNPT selama ini telah rutin mengadakan diskusi antiradikalisme di kampus-kampus.

Adapun Wakil Ketua Dewan Masjid, Masdar Farid Mas'udi tak membantah bahwa masjid selama ini memang kerap menjadi inkubator paham intoleran dan radikal.

Maka, tambahnya, pengawasan penceramah dan perubahan paradigma pengajaran dalam Islam harus dilakukan pemerintah.

"Ini sudah mendesak," kata Masdar saat dihubungi.

Lantas apakah Dewan Masjid pernah menyampaikan gagasan itu kepada pemerintah? Dia menjawab, "Belum sih. Tapi barangkali sudah ada yang menyampaikan."

Tampilan selengkapnya