Follow us

COVID-19: Masjid Kembali Dibuka untuk Salat Jumat

Sejumlah proyek strategis nasional akan tetap berlanjut, demikian kata pejabat.
Tia Asmara & Ronna Nirmala
Jakarta
2020-05-29
Email
Komentar
Share
Kaum Muslim melakukan salat Idulfitri 1441 H dengan menerapkan jarak fisik di tengah wabah COVID-19 di sebuah masjid di Bekasi, Jawa Barat, 24 Mei 2020.
Kaum Muslim melakukan salat Idulfitri 1441 H dengan menerapkan jarak fisik di tengah wabah COVID-19 di sebuah masjid di Bekasi, Jawa Barat, 24 Mei 2020.
AFP

Pelaksanaan ibadah salat Jumat kembali digelar di sejumlah masjid di Indonesia berbarengan dengan keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan sejumlah proyek strategis nasional, termasuk kereta cepat Cina, demikian pejabat pemerintah pada Jumat (29/5).

Juru Bicara Percepatan Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, mengumumkan penambahan 678 kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam 24 jam terakhir, menjadikan total secara nasional menjadi 25.216. Sementara, angka kematian bertambah 24 pasien menjadi 1.520 pada Jumat, kata Yurianto.

“Kasus ini tidak merata di 34 provinsi. Ada beberapa provinsi yang kasus meningkat. DKI naik cukup tinggi ada 125 kasus per hari ini,” ujar dia.

Hal ini tidak menggambarkan keseluruhan kondisi DKI Jakarta karena pekerja migran yang kembali ke tanah air melalui Bandara Soekarno Hatta Tangerang diperiksa, kata Yuri. “Banyak dari mereka yang mengidap positif COVID-19 setelah tiba di Jakarta,” katanya.

Sementara itu sejumlah masjid di beberapa kota di Indonesia seperti Bekasi, Jawa Barat, kembali menggelar salat Jumat setelah beberapa pekan berhenti akibat Covid 19 dengan mengikuti protokol kesehatan.

Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan kembalinya aktvitas di masjid tersebut belum sepenuhnya berdasarkan arahan pemerintah.

“Baru akan diumumkan pada Sabtu pagi besok ya,” ujar Fachrul kepada BenarNews melalui pesan singkat, Jumat malam.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, pada Rabu (27/5) merilis surat edaran kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Kota Bekasi terkait protokol pelaksanaan ibadah berjamaah di rumah masjid. Akibatnya, merujuk sejumlah laporan media, pada Jumat, sejumlah masjid kembali menggelar salat berjamaah untuk kaum pria Muslim.

Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurrachman menyatakan pada dasarnya pemerintah tidak pernah menutup rumah ibadah, hanya mengalihkan fungsinya demi menghindari penyebaran COVID-19.

“Pada dasarnya kami tidak pernah menutup rumah ibadah. Dalam surat edaran nantinya akan diatur mengenai mengembalikan fungsi rumah ibadah sebagai inti dari peribadatan seperti solat dan fungsi sosial lainnya,” kata Oman, kepada BenarNews.

Pelaksanaannya, ujar Oman, akan sangat bervariasi tiap daerah. Ia menjelaskan syarat rumah ibadah yang difungsikan kembali harus berada di zona aman dalam artian angka epidemiologi nya sudah membaik.

“Nanti akan ada aturan bagaimana pengelola rumah ibadah harus menerapkan kebersihan dalam masjid dengan protokol kesehatan yang ketat yaitu memakai masker, menyediakan hand sanitizer dan menjaga jarak,” kata dia.

Pengelola masjid, kata dia, juga wajib menyediakan papan pengumuman di sekitar masjid dan menyosialisasikan terkait adaptasi kenormalan baru.

Analogikan COVID dengan istri, Mahfud dikecam

Sementara itu, kecaman terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM), Mahfud MD, yang menyamakan virus corona dengan istri yang sulit diatur, sehingga harus berdamai, masih terus berlanjut.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Dinda Nisa Yura menyatakan pernyataan Mahfud sebagai wujud dangkalnya pola pikir pemerintah dalam menyelesaikan wabah COVID-19, selain juga pola pikir seksis dan misoginis yang masih terjadi di pejabat publik

“Lelucon yang menjadikan perempuan sebagai objek yang dianggap biasa akan melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan,” kata Dinda melalui pernyataan yang dikirim kepada BenarNews.

Saat menjadi tamu di salah satu acara Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, Mahfud menyatakan opsi kenormalan baru atau new normal dipilih pemerintah agar masyarakat tetap bisa menjalankan aktivitas di tengah wabah yang menurutnya tidak cepat hilang ini.

“Corona itu seperti istrimu, ketika kamu mau mengawini, kamu berpikir kamu bisa menaklukkan dia. Tapi sesudah menjadi istrimu, kamu tidak bisa menaklukannya,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, merujuk pada sebuah pesan di meme yang kata dia diterima dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Proyek kereta Cina dilanjutkan

Dari Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko “Jokowi” Widodo memastikan sejumlah proyek nasional tidak akan dihentikan meski wabah virus corona masih melanda Tanah Air. Setidaknya ada 89 dari 245 proyek strategis nasional (PSN) yang pengerjaannya akan diutamakan.

Menurut Jokowi, proyek-proyek tersebut sengaja disortir untuk menentukan skala prioritas menyesuaikan hambatan-hambatan yang terjadi karena situasi saat ini.

“Saya ingin memastikan bahwa program-program ini tetap berjalan, dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat,” kata Jokowi dalam rapat virtual di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

“Saya minta untuk betul-betul dilihat di lapangan, dihitung, dikalkulasi secara rinci mana yang direkomendasikan dan mana yang tidak direkomendasikan,” lanjut Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dari proyek sejumlah proyek yang diprioritaskan, pengerjaan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta ke Bandung menjadi salah satu yang akan dikerjakan.

Bahkan menurut Airlangga, Jokowi telah meminta proyek tersebut diperpanjang hingga Surabaya, Jawa Timur.

“Arahan Bapak Presiden kereta cepat ini dilanjutkan, artinya perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya, sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti,” ujar Airlangga usai mengikuti rapat dengan Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi, menurut Airlangga meminta pengerjaan proyeknya digabung dengan pengerjaan kereta semi cepat yang sedang dikerjakan oleh konsorsium Jepang untuk rute Jakarta-Surabaya agar lebih cepat dan efisien.

Konsorsium Cina, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), telah memulai proyek pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung sejak tahun 2016.

Proyek yang diproyeksi menelan biaya hingga Rp81,95 triliun (sekitar U.S $6.07 miliar) tersebut diestimasikan mundur dari target penyelesaian pada 2020 karena terhalang pengiriman sejumlah bahan baku, sebut pejabat KCIC dalam laporan AntaraNews.

Sementara, Jepang melalui konsorsium Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) juga memenangkan proyek pembangunan kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Proyek pembangunan sudah dimulai sejak 2019 dan ditargetkan selesai pada 2022.

Pejabat PT KCIC dan PT Industri Kereta Api (INKA), salah satu perusahaan yang ikut mengerjakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Semarang, tidak menjawab permintaan konfirmasi BenarNews perihal ini.

Para penggali kubur, mengenakan pakaian pelindung khusus, tengah bekerja di sebuah kawasan pemakaman khusus bagi mereka yang meninggal karena COVID-19 di Pondok Ranggon, Jakarta, 2 Mei 2020. [AFP]
Para penggali kubur, mengenakan pakaian pelindung khusus, tengah bekerja di sebuah kawasan pemakaman khusus bagi mereka yang meninggal karena COVID-19 di Pondok Ranggon, Jakarta, 2 Mei 2020. [AFP]

Kematian tinggi di kanal daring

Kanal daring pengumpul dan pemantau laporan masyarakat, LaporCOVID19.org, mensinyalir angka kematian terkait dengan kasus positif virus corona yang diumumkan pemerintah jauh lebih rendah dari yang dilaporkan di lapangan.

Dugaan tersebut berdasar pada hasil investigasi LaporCovid19 atas data-data pelaporan setiap provinsi ihwal Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien positif COVID-19.

Melalui rekapitulasi 470 dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dilaporkan angka kematian dari PDP dan ODP mencapai 4.541 kasus, sementara data pemerintah menunjukkan sepertiganya dari angka tersebut.

Irma Hidayana, salah satu inisiator LaporCovid19, menyatakan perbedaan angka yang cukup signifikan ini lantaran pemerintah tidak mencatat kematian PDP dan ODP sebagai kategori kematian COVID-19.

“Padahal terdapat kasus ODP dan PDP yang meninggal sebelum melakukan tes PCR atau bahkan yang masih menunggu hasil tes PCR,” kata Irma dalam sebuah diskusi daring pada Kamis (28/5).

Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, mengatakan dirinya tidak sepakat dengan cara penghitungan yang dilakukan oleh kanal ini.

“Tidak sepakat. Kenapa? Jawaban saya sama dengan klaim yang dulu disampaikan IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” kata Yuri kepada BenarNews, Jumat.

“Saya juga tidak pernah lihat aplikasi itu,” katanya.

Awal April, IDI juga sempat mengumumkan angka kematian terkait COVID-19 yang lebih tinggi dari data pemerintah. IDI turut menghitung berdasarkan jumlah PDP dan ODP.

Ketika itu Yuri menyatakan setiap orang yang meninggal dunia belum tentu positif COVID-19, “Apakah semua orang yang meninggal harus COVID? Kalau di data saya konfirmasi COVID saja, yang bukan COVID juga ada tapi tidak diumumkan,” kata Yuri, dikutip dari laporan media lokal.

Tampilan selengkapnya