Masyarakat tuntut pengusutan kecurangan pemilu yang 'struktural dan sistematis'

Koalisi masyarakat sipil pada Jumat (23/2) menyatakan pemilihan umum 2024 memuat sejumlah dugaan kecurangan yang struktural dan sistematis, seraya meminta badan pengawas pemilu mengusut beragam tuduhan tersebut demi memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam pernyataan bersama di Jakarta, dua kelompok masyarakat sipil yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 310 dugaan kecurangan struktural, mulai dari pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang.

Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS Rozy Brilian mengatakan dugaan kecurangan bahkan melibatkan penyelenggara pemilihan umum, struktur pemerintahan, dan aparatur sipil negara.

Rozy mencontohkan pengerahan pejabat desa untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lewat Deklarasi Desa Bersatu yang digelar pada 17 Desember 2023 serta upaya pengerahan sejumlah kepala desa untuk memilih kandidat yang diusung Presiden Joko "Jokowi" WIdodo tersebut disertai berbagai ancaman oleh petinggi asosiasi desa, seperti yang dialami seorang kepala desa di Ngawi, Jawa Timur.

"Berdasarkan poin yang dijelaskan, kami menilai sudah sewajarnya publik mempertanyakan hasil pemilu, (karena) berangkat dari proses yang diduga curang dan bermasalah," ujar Rozy dalam keterangan tertulis diterima BenarNews, Jumat.

“Bawaslu harus mengusut segala bentuk kecurangan guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Harus proaktif, bukan hanya menunggu laporan.”

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha menambahkan bahwa ragam dugaan kecurangan struktural tersebut diperparah dengan lembaga penyelenggara pemilu yang gagal menjalankan tugas dengan baik.

Dia merujuk KPU gagal dalam memberikan informasi transparan terkait dana kampanye yang ada di Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) serta ketidaksesuaian data pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dengan hasil hitung manual di tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam pantauan bersama KontraS terhadap 339 TPS sepanjang 14-19 Februari, Egi menyebut terdapat lonjakan suara pada hasil pemilu presiden yang cukup besar kala diunggah ke sistem Sirekap, mencapai total 230 ribu suara.

Lonjakan suara pada Sirekap terjadi pada ketiga kandidat presiden dan wakil presiden, dengan Prabowo-Subianto mencatat penambahan suara paling banyak yakni mencapai 109.839 suara, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (65.682 suara), dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD (54.765).

"Sehingga, kami pun menilai bahwa Pemilu 2024 dapat dikategorikan pemilu terburuk di era Reformasi," ujar Egi.

"Rangkaian keburukan itu tentu tidak terlepas dari tangan Presiden Jokowi yang sejak awal melakukan indikasi keberpihakan lewat berbagai pernyataan seperti 'cawe-cawe' dan 'presiden boleh berkampanye'."

Sementara Amnesty International Indonesia dalam keterangan tertulis menyoroti perihal beragam intimidasi terhadap suara kritis, terutama yang menyasar penyelenggaraan pemilu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merujuk rangkaian intimidasi terhadap sejumlah akademisi Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan pembubaran diskusi di Universitas Negeri Yogyakarta.

Ada pula penangkapan seorang warga negara asing oleh imigrasi yang hadir memotret Aksi Kamisan pada 1 Februari, pembubaran rapat mahasiswa bertema kecurangan pemilu tak jauh dari Universitas Trilogi Jakarta dua hari berselang, sabotase deklarasi guru besar Institut Teknologi Bandung pada 5 Februari, dan unjuk rasa sekitar 100 orang di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan KontraS yang menilai kedua lembaga melakukan provokasi isu pemakzulan presiden.

"Pola kriminalisasi dan pembungkaman kritik atas pemilu seakan membawa kita ke masa Orde Baru," ujar Ketua Badan Pengurus Amnesty Marzuki Darusman.

Sepanjang 2019 hingga 2023, Amnesty mencatat 363 kasus intimidasi dengan korban mencapai 1.033 orang. Serangan tertinggi terjadi pada 2023, dengan 268 korban.

"Kecenderungan pembatasan itu merupakan implikasi dari sikap Presiden Jokowi yang membela satu kubu, sehingga orang-orang yang tidak sekubu seolah berada di luar perlindungan hukum negara," lanjut Marzuki.