Follow us

Menhan: Pemberontak Papua Harus Diselesaikan

Sebaliknya, Tim Kemanusiaan Nduga yang dibentuk pemda setempat mengimbau pemerintah menarik aparat keamanan.
Tia Asmara
Jakarta
2019-08-14
Email
Komentar
Share
Polisi mengangkat peti jenazah Briptu Heidar di Mozes Kilangin, Timika, 13 Agustus 2019.
Polisi mengangkat peti jenazah Briptu Heidar di Mozes Kilangin, Timika, 13 Agustus 2019.
AFP

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa pemberontak separatis di Papua harus segera ditumpas karena berada di balik sejumlah konflik di wilayah itu, termasuk pada penyanderaan yang berakhir dengan tewasnya seorang polisi awal minggu ini.

“Itu harus dihantam, diselesaikan. Pemberontak jangan seenak-enaknya dia membunuh orang,” ujar Ryamizard kepada wartawan seusai menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa baru UPN “Veteran” Yogyakarta, Selasa, 13 Agustus 2019, seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.

“Jangan didiem-diemin. Adakan operasi, hajar betul,” tegas Ryamizard yang menyebut pelakunya sebagai pemberontak, dan bukan sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) istilah yang selama ini sering digunakan oleh aparat untuk menyebut kelompok separatis di propinsi paling timur Indonesia itu.

Senin petang lalu, Briptu Heidar ditemukan tewas dengan luka tembakan setelah beberapa jam sebelumnya disandera sekelompok orang bersenjata saat ia dan seorang rekannya melakukan penyelidikan di Kampung Usir, Kabupaten Puncak.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal, mengatakan bahwa sejumlah pihak, termasuk Bupati Puncak, sempat melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok yang ada di daerah itu agar bisa membebaskan Heidar, namun gagal.

TNI mengirim 600 tentara ke Kabupaten Nduga pada Maret untuk mengamankan rampungnya jalan Trans-Papua, empat bulan setelah kelompok separatis membunuh 19 orang pekerja konstruksi jalan dari PT Istaka Karya itu.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang mengklaim bertanggung jawab insiden itu, mengatakan bahwa pekerja tersebut adalah anggota detasemen militer.

182 orang tewas

Sementara itu, Tim Kemanusiaan Nduga yang dibentuk pemerintah kabupaten setempat menyebutkan banyak warga sipil yang mengungsi sejak Desember lalu meninggal dunia, dan mengimbau pemerintah untuk menarik pasukan polisi dan tentara dari wilayah itu.

"Sejak awal kami telah meminta pemerintah untuk menarik pasukan karena warga sipillah yang dirugikan,” kataTheo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), salah seorang anggota dari tim kemanusiaan itu, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

“Kami sangat prihatin sejak Desember ada total 182 korban jiwa,” ungkap Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), yang merupakan anggota dari tim kemanusiaan itu dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Operasi pengejaran anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) telah memaksa lebih dari 20.000 warga untuk meninggalkan rumah mereka dan bersembunyi di hutan-hutan, kata Theo.

“Mereka terlalu lama hidup di hutan sehingga banyak yang alami kelaparan, kedinginan dan sakit namun tidak ada pertolongan medis. Hidup di pegunungan Jaya Wijaya itu sangat dingin,” katanya.

“Masyarakat sipil selalu menjadi korban konflik antara aparat dan OPM. Atas dasar kemanusiaan, masalah ini tidak bisa kita abaikan, mereka punya hak untuk bicara dan diskusi.”

Membantah

Menanggapi temuan Tim Kemanusiaan Nduga, Kepala Penerangan Polri. Brigjen. Pol. Dedi Prasetyo membantahnya dan menyebutkan TNI/Polri berada di kabupaten itu telah memberi keamanan bagi warga setempat.

"Itu pendapatnya simpatisan KKB, yang tidak bisa leluasa mengintimidasi masyarakat dan mengontrol distriknya karena jaminan keamanan selalu diberikan TNI - Polri setiap saat," kata Dedi seperti dikutip dari laman Tempo.co.

Pendapat senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Sisriadi yang membantah tudingan bahwa TNI terlibat kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.

"Tugas TNI di sana hanya membantu Polri untuk membangun sarana transportasi," katanya.

Selain itu, tambahnya, TNI membantu Polri untuk mencari Daftar Pencarian Orang (DPO) pelaku pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya yang diduga masih bersembunyi di Nduga.

Tarik pasukan

Namun sejumlah warga Nduga tidak sepakat dengan pendapat polisi maupun TNI.

“Jika Kodam mengaku tidak lakukan kejahatan, kenapa orang harus keluar dari desa mereka? Atau ada unsur kebohongan dari Kodam. Kami kutuk keras jika ada kekerasan. Kami Mau Papua dibangun dalam kedamaian,” kata tokoh gereja Puncak Jaya Wijaya, Pendeta Esmond Walilo.

Ia juga mendorong agar aparat keamanan bisa membuka akses agar wartawan, tokoh gereja dan tokoh HAM bisa masuk ke wilayah Nduga.

“Kami ingin agar mereka tahu kebenaran, kejelasan dan terbuka sehingga tidak ada yang saling menipu,” ujarnya.

Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pastor John Jonga mengatakan kepercayaan warga Papua sudah memudar karena masyarakat menganggap pemerintah sebagai musuh.

“Kalau terus dibiarkan akan bertambah jumlah korban jiwa. Yang diinginkan masyarakat hanya minta tidak ada satu orangpun aparat ada di kampung,” ujarnya.

Mantan Direktur Yayasan TIFA Foundation, Darmawan Triwibowo, mengatakan bahwa penarikan pasukan keamanan adalah opsi terbaik untuk meredakan konflik di Nduga.

“Selama ini pemerintah kan kalau tidak bisa diberikan pendekatan ekonomi ya kasih aja pendekatan keamanan. Ini kurang tepat. Konflik Nduga ini politis ya harus diselesaikan dengan politis. Biarkan masyarakat kembali,” katanya.

Sementara itu, staf komunikasi Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, menilai yang paling penting saat ini adalah penanganan para pengungsi dan penyaluran bantuan buat mereka.

“Setelah itu pemerintah harus menjamin keamanan mereka yang ingin kembali rumah-rumah mereka di Nduga,” ujarnya.

Ahmad Syamsudin di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.

Tampilan selengkapnya