Indonesia Minta Negara Indo-Pasifik Hormati Hukum Internasional

Dalam pertemuan Menlu Indo-Pasifik dan Uni Eropa, Retno Marsudi berharap persaingan di kawasan itu tidak memicu konflik terbuka.
Ronna Nirmala
2022.02.23
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Indonesia Minta Negara Indo-Pasifik Hormati Hukum Internasional Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian (kiri) dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Masalah Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell (kanan) menyambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Forum Kerjasama Menteri Indo-Pasifik dan Uni Eropa di Paris, 22 Februari 2022.
AFP

Indonesia meminta negara-negara untuk menghormati hukum internasional demi menjaga perdamaian di tengah persaingan geopolitis yang bisa mengarah ke konflik terbuka, demikian Menteri Luar Negeri Indonesia, Rabu (23/2), usai pertemuan tingkat menteri kawasan Indo-Pasifik dan Uni Eropa di Prancis. 

Indonesia mengakui persaingan di kawasan Indo-Pasifik merupakan keniscayaan, namun berharap semua negara yang berkepentingan untuk mengutamakan stabilitas agar ekonomi dunia kembali pulih, demikian kata Menlu Retno Marsudi di tengah ketegangan antara AS dan China terkait semakin agresifnya Negara Tirai Bambu itu di Laut China Selatan.

“Mengenai pentingnya kerja sama dan kolaborasi ini sengaja ditekankan oleh Indonesia di tengah situasi rivalitas dunia yang semakin menajam dan bahkan potensi terjadinya konflik terbuka menjadi lebih besar pada saat ini,” kata Retno dalam konferensi pers dari Prancis.

Ministerial Forum for Cooperation in the Indo-Pacific berlangsung di Paris pada Selasa (22/2), dan mempertemukan para menteri luar negeri anggota Uni Eropa dan sekitar 30 negara di kawasan Indo-Pasifik untuk pertama kali.

Forum dipimpin oleh Prancis selaku Presiden Uni Eropa tahun ini dan digelar untuk merespons dan membahas solusi maupun kesepakatan bersama atas berbagai dinamika kawasan baik dalam urusan ekonomi, keamanan, hingga perubahan iklim. 

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada situs resmi kepresidenan Prancis di Uni Eropa, para menteri mengungkapkan ambisi yang sama untuk perdamaian, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan yang infklusif baik di Eropa dan Indo-Pasifik. 

Mereka menegaskan kembali komitmen bersama terhadap tatanan internasional berbasis aturan, nilai-nilai dan prinsip demokrasi, serta penguatan multilateralisme dan penghormatan hukum internasional dan kebebasan pelayaran sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). 

Di bidang pertahanan dan keamanan, Uni Eropa turut mengumumkan rencana perluasan konsep kehadiran maritim terkoordinasi di barat laut Samudra Hindia yang memungkinkan blok regional itu lebih mendukung stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. 

“Untuk mengoptimalkan pengerahan angkatan laut, untuk mempromosikan koherensi aktivitas Eropa dan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan kerja sama dengan mitra di Indo-Pasifik, termasuk dengan melakukan kerja sama latihan maritim dan panggilan pelabuhan,” kata pernyataan para menteri. 

Retno, dalam keterangan persnya, berharap semua negara yang berkepentingan di Indo-Pasifik memahami bahwa kawasan ini memiliki potensi besar yang seharusnya dimanfaatkan melalui sinergi baik serta adanya posisi yang setara atas penghormatan terhadap hukum internasional yang berlaku. 

“Indonesia melihat Indo-Pasifik sebagai lautan kesempatan yang sangat luas terlalu luas untuk didominasi hanya oleh satu negara manapun. Oleh karena itu, keamanan bersama, stabilitas bersama, dan kesejahteraan bersama harus menjadi public good,” katanya. 

Forum pertemuan menteri luar negeri Indo-Pasifik berbarengan dengan eskalasi keamanan di Ukraina dalam beberapa hari terakhir menjadi menyusul pengerahan pasukan militer Rusia ke dekat perbatasan kedua negara sehingga memunculkan spekulasi adanya invasi Kremlin—meski negara tersebut mengklaim pasukan tersebut hanya untuk menjaga perdamaian. 

Ketegangan keduanya menyusul rencana keanggotaan Ukraina dalam NATO, pakta pertahanan negara Barat yang menjadi rival utama Rusia. 

Dinna Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional dan pendiri Synergy Policies di Jakarta, mengatakan Indonesia memiliki kepentingan untuk mendorong, khususnya Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan, dalam ikut menjaga stabilitas. 

“Ada pertarungan antara Rusia dan AS untuk menentukan siapa yang memimpin di Ukraina. Pemimpin yang tidak disukai AS akan disebut sebagai antek Rusia,” kata Dinna kepada BenarNews. 

“Dalam situasi demikian, Indonesia perlu mengingatkan AS bahwa agenda penguatan ekonomi di dalam negeri AS dan menjaga profil politik luar negeri AS bisa dilakukan tanpa cara-cara militeristik apalagi yang memancing peperangan dan membesarnya rasa curiga dan saling tidak percaya,” kata Dinna melanjutkan. 

Di sisi lain, negara-negara Barat juga perlu melihat dampak lain dari kontes ini terhadap pergerakan China di kawasan.

Tanpa China, AS dan Australia

Pertemuan menteri luar negeri di Paris pada Selasa kemarin juga tidak menyertakan China dan AS, dua kekuatan lain yang turut berkepentingan di kawasan Indo-Pasifik. 

Absennya China dan AS dari forum tersebut menunjukkan bahwa Prancis dan Uni Eropa “sedang menggarisbawahi suara independen mereka dalam urusan regional Indo-Pasifik sebagai pemangku kepentingan,” demikian menurut Global Times, sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis China, mengutip seorang pengamat.

Seorang analis China, kata Global Times, mencatat bahwa versi Prancis dari "poros ke Indo-Pasifik" untuk menciptakan keseimbangan yang lebih rumit di kawasan itu harus dilihat secara objektif.

“Namun, langkah geopolitik Prancis tidak boleh menyinggung kedaulatan China dan kepentingan sah pembangunan dan keamanan, terutama atas masalah Taiwan, yang sepenuhnya merupakan urusan domestik China,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, Prancis juga mengeluarkan Australia dari daftar aktor penting Paris dalam menjalin kerja sama strategis di kawasan Indo-Pasifik, menyusul masuknya Canberra dalam pakta pertahanan AUKUS, demikian dikutip AFP dan didukung analis hubungan internasional di Jakarta. 

Gilang Kembara, peneliti di Departemen Hubungan Internasional di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, mengatakan Prancis pada situasi saat ini hanya akan mengejar kerja sama dengan Australia melalui sistem kasus per kasus, yang kemudian berimplikasi pada hubungan bilateral kedua negara. 

“Saya hanya dapat mengartikan ini sebagai hubungan yang tidak bersifat holistik, sehingga tidak bisa disematkan ke dalam strategi Indo-Pasifik-nya Prancis,” kata Gilang kepada BenarNews, Rabu malam. 

Ia menambahkan, Uni Eropa dan Prancis memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyusun strategi di kawasan Indo-Pasifik. 

“Tetapi mengingat bahwa kursi kepemimpinan EU sedang di bawah Prancis tahun ini, mungkin akan ada sedikit perubahan kebijakan yang didorong oleh kepemimpinan Paris,” kata Gilang. 

Sebaliknya, lanjut Gilang, Uni Eropa dengan Prancis memiliki satu sudut pandang yang sama ketika melihat kekuatan China di kawasan Indo-Pasifik.

Baik Prancis maupun Uni Eropa tidak akan menggandeng China untuk urusan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi lebih menggunakan pendekatan lain yang dipandang juga sama penting seperti perubahan iklim. 

“Untuk ini, (pertahanan dan keamanan) sepertinya tidak akan terlalu menjadi perhatian antara Prancis dan China. At best, kedua negara akan setuju secara prinsip untuk menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan untuk kemakmuran bersama,” kata Gilang. 

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya