Follow us

Pilpres Dinilai Tidak Membawa Perubahan Bagi Kaum Minoritas

Aktivis mengatakan kedua kandidat berlomba menjadi paling kanan dan anti-LGBT, menjadikan kelompok minoritas sebagai komoditas politik.
Ismira Lutfia Tisnadibrata & Ahmad Syamsudin
Jakarta
2019-04-08
Email
Komentar
Share
Pendukung Prabowo Subianto memenuhi Stadion Gelora Bung Karno menghadiri kampanye akbar kandidat presiden itu di Jakarta, 7 April 2019.
Pendukung Prabowo Subianto memenuhi Stadion Gelora Bung Karno menghadiri kampanye akbar kandidat presiden itu di Jakarta, 7 April 2019.
Reuters

Siapapun yang akan menang dalam pemilihan presiden minggu depan, anggota kelompok minoritas yang selama ini sering mengalami perlakuan diskriminatif, pesimis bahwa mereka akan lebih terlindungi.

Dalam kampanye akbar dukungan terhadap dirinya, kandidat presiden Prabowo Subianto dengan berapi-api mengatakan bahwa semua warga negara akan diperlakukan sama jika ia terpilih sebagai presiden pada 17 April.

“Ustad-ustad kita, kyai-kyai kita selalu mengajarkan, Islam Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alami, Islam yang damai, yang menghormati semua agama, semua suku, semua etnis,” ujar Prabowo dalam orasinya di hadapan lebih dari 110.000 pendukungnya di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 7 April 2019.

Itu adalah kampanye akbar pamungkas Prabowo, sebelum masa tenang yang akan dimulai 14 April 2019, menjelang hari pemungutan suara tiga hari kemudian.

Para pendukung utama Prabowo termasuk di dalamnya adalah kelompok konservatif Islam yang telah mempersekusi minoritas Muslim Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok lesbian, gay, bisexual transgender (LGBT).

“Kelompok marjinal tidak bisa berharap pada 01 dan 02. Kami harus berjuang dengan kekuatan sendiri,” ujar juru bicara kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiana, kepada BeritaBenar, Senin, 8 April 2019.

O1 adalah nomor urut kampanye pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin, sedangkan 02 ialah nomor urut untuk pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Apalagi kubu pasangan 02 didukung oleh kelompok-kelompok yang diindikasikan bergaris keras,” ujarnya.

Menurutnya, anggota JAI yang diserang pada 2017 di Lombok Timur dan 114 anggota jemaat lain yang diusir paksa dari Mataram tahun 2006 hingga kini masih tinggal di pengungsian.

Masjid komunitas JAI, Al Hidayah di Sawangan, Depok, Jawa Barat, hingga kini masih belum bisa digunakan setelah ditutup paksa dan disegel oleh pemerintah lokal tahun 2017.

Kandidat presiden Prabowo Subianto berpidato dalam kampanye akbar pemilihan presiden di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 7 April 2019. (AP)
Kandidat presiden Prabowo Subianto berpidato dalam kampanye akbar pemilihan presiden di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 7 April 2019. (AP)

Tangkis tuduhan Khilafah, ‘hadirkan’ Rizieq

Dalam kampanye akbar Prabowo-Sandi hari Minggu itu, Prabowo kembali menangkis tuduhan yang diarahkan kepadanya bahwa bila berhasil memenangkan pemilihan presiden, pemerintahannya akan mendirikan negara khilafah.

“Ini saya katakan adalah fitnah. Fitnah yang kejam. Tapi, tidak laku, rakyat Indonesia tidak akan terpengaruh,” kata Prabowo di depan para pendukungnya yang sebagian besar mengidentifikasi mereka sebagai Muslim.

Tampak diantara mereka juga memegang bendera bergambar pemimpin kelompok Islam garis keras, Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab yang hingga saat ini masih tinggal di Arab Saudi sejak sejumlah kasus yang melibatkan dirinya di Tanah Air.

Kampanye Prabowo ditutup oleh pesan video oleh Rizieq Shihab yang disiarkan melalui layar raksasa.

Rizieq mengungkapkan 10 alasan untuk memilih Prabowo – Sandi, antara lain adalah karena pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu berjanji akan setia pada Pancasila.

Alasan lain yang diungkap Rizieq adalah karena Prabowo – Sandi “tidak memusuhi Islam dan agama lainnya.”

“Yang ke delapan, karena Prabowo Sandi tidak melindungi PKI, dan liberal, tidak akan melindungi aliran sesat dan maksiat,” ujar Rizieq.

Rizieq menjadi motor penggerak unjuk rasa anti-Ahok dua tahun lalu yang berujung pada dipenjarakannya mantan Gubernur Jakarta keturunan Tionghoa dan beragama Kristen itu, yang memiliki nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama, atas dakwaan menghina Alquran.

Pemimpin FPI itu belum kembali ke Indonesia sejak polisi berusaha menginvestigasinya untuk sejumlah kasus yang melibatkan dirinya seperti skandal chatting berbau pornografi dan dugaan penghinaan Pancasila.

Dalam pidatonya, Prabowo melukiskan bahwa Indonesia adalah suram di bawah Jokowi.

“Ibu pertiwi sedang diperkosa, saudara-saudara sekalian!" kata Prabowo, “kekayaan kita diambil terus, hak-hak rakyat diinjek-injek..!”

Prabowo sendiri menghadapi tuduhan melakukan pelanggaran hak asasi manusia termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi sebelum jatuhnya rezim Suharto pada 1998. Prabowo membantah semua tuduhan itu.

Para pendukung Prabowo Subianto memegang bendera bergambar pemimpin kelompok Islam garis keras, Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dalam kampanye calon presiden itu di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 7 April 2019. (AFP)
Para pendukung Prabowo Subianto memegang bendera bergambar pemimpin kelompok Islam garis keras, Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dalam kampanye calon presiden itu di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 7 April 2019. (AFP)

‘Berlomba menjadi paling kanan’

Pemerintahan Jokowi juga dikecam kelompok aktivis hak asasi karena tidak berani menindak pelaku pelanggaran hak-hak kelompok minoritas.

“Pemerintah seolah diam saja, tidak ada sikap tegas. Di kasus Ahok juga sama saja tidak tegas sikapnya. Pemerintah bisa saja panggil jaksa karena jaksa ada di bawah pemerintah,” ujar Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati.

“Masing-masing kandidat berlomba menjadi paling kanan dan anti-LGBT, akhirnya membuat kelompok minoritas jadi komoditas politik,” ujarnya, kepada BeritaBenar.

Walaupun dalam sebuah kesempatan wawancara media pada tahun 2016, Jokowi sempat mengatakan bahwa polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain, dalam perwujudannya hal itu jauh panggang dari api.

“Nasib LGBT di masa pemerintahan Jokowi lebih buruk dibanding 10 tahun pemerintahan SBY,” kata aktivis LGBT dan ketua yayasan GAYa Nusantara yang berbasis di Surabaya, Dede Oetomo kepada BeritaBenar.

Hal ini, menurutnya, terlihat dari pernyataan publik beberapa pejabat tinggi yang jelas menunjukkan kebencian dan bersikap anti-LGBT.

Sikap diskriminatif terhadap kelompok ini juga terlihat ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Feb 2016 meminta Badan Program Pembangunan PBB, UNDP, untuk menghentikan bantuan dana pemberdayaan organisasi LGBT di Indonesia.

Dia menambahkan meningkatnya sikap intoleransi kepada kelompok minoritas lebih didorong pada meningkatkan konservatisme Islam yang juga didukung oleh sejumlah faktor lainnya, sehingga berbagai pihak akan menggunakan kartu itu untuk mencapai tujuannya.

“Kita harus menyerah untuk sementara bahwa politikus di Indonesia adalah politikus jalan tengah,” ujar Dede.

Hal itu, tambahnya, juga terlihat di kubu Jokowi yang memilih seorang Ma’ruf Amin, seorang ulama, sebagai calon wakil presidennya.

Tampilan selengkapnya