Follow us

Pemerintah Melarang Masyarakat Mudik Idulfitri karena COVID-19

Bappenas mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan tetap berjalan meski dijadualkan ulang.
Ronna Nirmala
Jakarta
2020-04-21
Email
Komentar
Share
Tenaga kesehatan mengambil darah sejumlah warga dalam tes cepat untuk pengujian COVID-19 di Tangerang, 21 April 2020.
Tenaga kesehatan mengambil darah sejumlah warga dalam tes cepat untuk pengujian COVID-19 di Tangerang, 21 April 2020.
AP

Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Selasa (21/4) akhirnya memutuskan untuk melarang perjalanan mudik untuk semua orang yang merayakan Idulfitri demi mencegah penyebaran virus corona, pada saat jumlah pasien positif di tanah air meningkat menjadi 7.135 kasus dan 616 orang meninggal dunia, menjadikan Indonesia negara dengan jumlah kasus dan angka kematian COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara.

“Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Jokowi, saat membuka rapat terbatas virtual, Selasa pagi.

Sebelumnya, kebijakan pelarangan mudik hanya berlaku bagi aparatur sipil negara yang terdiri atas TNI, Polri, PNS, dan pegawai BUMN. Adapun Idulfitri diperkirakan jatuh pada 24 Mei 2020.

Jokowi mengaku kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan yang menunjukkan masih ada sekitar 24 persen masyarakat masih bersikeras untuk pulang ke kampung halamannya saat Lebaran nanti.

“Artinya, masih ada angka yang sangat besar,” kata Jokowi, tanpa mendetail asal muasal dari persentase pemudik tersebut.

Laporan tahun lalu menyatakakan hingga sekitar 15 juta warga dari kota-kota besar melakukan mudik Idulfitri.

Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Pandjaitan, mengatakan pelarangan mudik ini bakal berlaku efektif mulai hari Jumat, 24 April dan mengibaratkan, keputusan ini layaknya rangkaian akhir operasi militer.

“Jadi, kalau saya umpamakan seperti operasi militer, persiapan logistik, persiapan sosialisasi dilakukan, latihan disiapkan, baru kita eksekusi,” kata Luhut dalam telekonferensinya.

Bagi masyarakat yang tetap berangkat mudik, maka akan diberikan sanksi sesuai Undang-Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu paling lama satu tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Untuk skema dan aturan pelaksanaan larangan tersebut, Budi menyatakan mulai 24 April, kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor akan dilarang untuk keluar masuk zona merah.

Kendati demikian, Budi mengatakan pihaknya tidak akan menutup akses jalan antarwilayah karen angkutan logistik masih akan diizinkan untuk melintas.

Nantinya pada setiap akses keluar masuk wilayah akan dipersiapkan pemeriksaan oleh petugas Kemenhub dan kepolisian.

“Dalam melaksanakan pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerja sama dengan banyak pihak, terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” tuturnya.

Kritik Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang tidak efektif lantaran sejumlah transportasi massal publik yang tetap dipenuhi pekerja.

“Misal soal KRL, walau ada pemerintah kabupaten dengan nada yang agak tinggi, misalnya Kabupaten Bogor meminta KRL disetop dulu, itu tidak diindahkan,” kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komnas HAM, Choirul Anam, kepada wartawan Selasa.

Pemerintah, sambung Choirul, juga mengabaikan situasi genting di sejumlah provinsi rawan seperti Papua.

“PSBB di sana (Papua) itu ditentukan oleh pemerintahnya sendiri. Ini yang sebenarnya jadi cerminan bahwa kondisi ini darurat,” katanya.

Sementara itu direktur jenderal kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah, mengatakan bahwa pihaknya telah mendeteksi klaster baru virus corona yang melibatkan 43 santri Malaysia yang telah dikarantina setelah mereka positif COVID-19 setibanya kembali ke Malaysia pertengahan Aparil lalu setelah mondok di Pondok Pesantren Al Fatah, di Temboro , Magetan, Jawa Timur.

Pemerintah Magetan mengatakan telah menyiapkan sebuah gedung untuk menampung para santri yang postif COVID-19.

“Gedung itu akan kita jadikan tempat isolasi, sekaligus juga sebagai tempat perawatan yang (terindikasi) positif dengan gejala ringan,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Magetan, Saif Muchlisun, dalam KOMPAScom.

Menurut Saif, saat ini masih ada 227 santri berkewarganegaraan Malaysia yang bertahan di pondok pesantren, yang memiliki 22.000 pelajar dari 12 negara, kebanyakan dari Malaysia.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Selasa pagi telah mengirimkan sekitar 1.000 alat uji COVID-19 ke pesantren tersebut.

Saif mengatakan alat tes tersebut akan diutamakan untuk para santri asal Malaysia yang melakukan kontak dengan 43 orang yang telah kembali ke Malaysia tersebut.

“Jika hasil tesnya negatif, para santri diperbolehkan pulang ke Malaysia. Jika positif, tidak diperbolehkan pulang sampai mereka sembuh,” katanya.

Pembangunan ibu kota baru tetap jalan

Deputi Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata, mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan tetap berjalan meski target waktu penyelesaian rencana induk akan bergeser.

“Penyusunan masterplan (rencana induk) diperkirakan mundur, dari yang ditargetkan Juni atau Juli tahun ini bisa bergeser ke akhir tahun,” kata Rudy kepada BenarNews.

Rudy juga menyatakan pihaknya juga masih terus menjalin komunikasi dengan para investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk terlibat dalam megaproyek senilai Rp466 triliun itu.

“Sejauh ini baik dan investor masih tertarik untuk berinvestasi,” kata Rudy, tanpa bersedia menyebut investor mana saja yang dimaksudnya.

Pemerintah menunjuk dua konsultan asing untuk membantu penyusunan masterplan ibu kota baru, yakni firma arsitektur dan perencanaan dari Jepang, Nikkei Sekkei, dan perusahaan infrastruktur multinasional asal Amerika Serikat, AECOM.

Sekretaris Tim Kajian IKN Kementerian PPN/Bappenas, Hayu Parasati, sebelumnya mengatakan akhir Februari lalu bahwa masterplan ditargetkan selesai bulan Juni, dikuti oleh soft groundbreaking dan persiapan pembangunan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sempat mengatakan pemerintah saat ini tidak terlalu memikirkan progres proyek pembangunan ibu kota baru karena adanya wabah virus corona.

"Mengenai ibu kota (baru), kami belum mikir itu mau terus atau enggak terus. Boro-boro mikir itu, sekarang kami fokus kepada virus corona ini," katanya pekan lalu.

Noah Lee di Kuala Lumpur turut berkontribusi dalam laporan ini.


Tampilan selengkapnya