Ormas Islam Minta Museum Holocaust di Sulawesi Utara Ditutup

Rabi di sinagoge itu mengatakan museum tersebut untuk menunjukkan bahwa rasisme dan kebencian tidak dapat ditoleransi.
Ronna Nirmala
2022.02.01
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Ormas Islam Minta Museum Holocaust di Sulawesi Utara Ditutup Dalam foto tertanggal 17 Februari 2017 ini, Rabi Yaakov Baruch (kanan) berbicara kepada seorang anggota komunitas Yahudi di Sinagoge Shaar Hashamayim di Kecamatan Tondano Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, tempat yang juga menjadi lokasi Museum Holocaust yang diresmikan pada Januari 2022.
AFP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah organisasi Islam mendesak penutupan museum untuk mengenang tragedi Holocaust yang baru diresmikan beberapa hari lalu di Sulawesi Utara dengan alasan keberadaannya merupakan upaya Israel untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia dan pendudukan wilayah Palestina. 

Kamis pekan lalu, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw bersama dengan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, meresmikan pembukaan Museum Holocaust yang terletak di di sinagoge satu-satunya di Indonesia, yaitu Sinagoge Shaar Hashamayim di Kecamatan Tondano Barat, Minahasa. 

Museum yang diresmikan bertepatan dengan Hari Peringatan Holocaust Internasional ini, diklaim menjadi yang pertama di Asia Tenggara, lapor media lokal, di tengah upaya Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. 

Holocaust adalah tragedi pembantaian yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Israel mengklaim tragedi itu menewaskan sekitar enam juta orang.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai pendirian museum itu tidak bijak dan mendesak pemerintah daerah beserta pengikut Yahudi di sana untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang menurutnya berpotensi memicu gesekan. 

“Mestinya harus ada peninjauan ulang, dan saya minta untuk dihentikan kalau ada pameran, dan museum jangan dilanjutkan,” kata Sudarnoto melalui sambungan telepon, Selasa (1/2). 

“Seharusnya masyarakat Yahudi, keturunannya, di mana-mana termasuk di Indonesia, Sulawesi Utara, juga melihat secara adil, jernih, tindakan brutal zionisme Israel kepada bangsa Palestina sejak 1948 sampai hari ini,” ujarnya, menambahkan bahwa bukan berarti dia mendukung kekejaman Nazi delapan dekade silam itu.

“Menentang sentimen anti-Yahudi”

Yaakov Baruch, seorang pengusaha Indonesia keturunan Yahudi Belanda yang menjadi rabi di Sinagoge Shaar Hashamayim - yang dalam Bahasa Ibrani berarti Gerbang Surga - mengatakan pendirian museum itu salah satunya adalah untuk menentang sentimen anti-Yahudi yang berkembang di Indonesia. Selain itu juga untuk menepis klaim oleh sejumlah pihak yang mengatakan bahwa Holocaust tidak pernah terjadi.

“Saya ingin menekankan bahwa ini tidak benar. Orang Indonesia boleh saja membenci Israel, tetapi mereka tidak boleh memungkiri pahit dan kelamnya sejarah suatu bangsa (Yahudi). Dengan Museum Holocaust ini, saya ingin menunjukkan bahwa rasisme dan kebencian sama sekali tidak dapat ditoleransi,” katanya seperti dikutip lokal media.

Sudarnoto mengatakan perwakilan MUI di Sulawesi Utara beserta sejumlah organisasi Islam, telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan komunitas Yahudi untuk membahas solusi atas kontroversi yang muncul. 

“Tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan… Tokoh komunitas Yahudi di sana sudah bersedia bertemu perwakilan MUI. Saya kira ini langkah yang baik, menyelesaikan dengan cara-cara persuasif,” kata Sudarnoto.

"Ini juga luar biasa, pertama di Asia Tenggara, di Indonesia pula, kenapa tidak di Singapura? Yang jelas-jelas punya hubungan diplomasi dengan Israel," kritiknya.

Sementara itu Duta Besar Jerman Ina Lepel mengatakan museum ini penting berdiri untuk mengingat kejahatan luar biasa yang terjadi selama Holocaust agar tidak terulang pada masa depan. 

“Jerman akan selalu mendukung peringatan terhadap ‘pelajaran universal’ ini dan berdiri melawan rasisme, anti-Semitisme, dan segala bentuk intoleransi,” tulis Ina dalam akun Twitter, @germanembassyjkt

Situs berita Israel Ynet melaporkan bahwa Richelle Budd Kaplan, perwakilan dari Yad Vashem Holocaust Memorial Museum di Yerusalem turut serta membuka pameran Holocaust di Tondano itu pada Kamis melalui Zoom.

Dicurigai

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ikut mendukung sikap MUI untuk membatalkan museum itu. 

Ia mempertanyakan kembali alasan melawan anti-Semitisme di balik pendirian museum yang tidak sesuai dengan pendudukan Israel di Jerusalem dan blokade Gaza. Ia kemudian mengatakan pembukaan museum ini justru berpotensi menjadi ‘whitewashing’ terhadap praktik apartheid, terror dan rasisme.

“Jadi Museum Holocaust itu kalaupun diperlukan, mestinya untuk Israel sendiri. Untuk bangkitkan kesadaran kolektif di Israel betapa jahatnya Holocaust, agar tidak diulangi oleh Israel terhadap bangsa manapun juga,” kata Hidayat dalam pernyataan tertulis kepada BenarNews. 

Hidayat mencurigai pembukaan museum berkaitan dengan wacana yang baru-baru ini kembali ramai dibicarakan terkait normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Israel. 

“Apalagi ternyata museum di Tondano itu bekerjasama dengan Museum Yad Vashem Israel, yang direkturnya adalah tokoh besar pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, kawasan Palestina,” katanya, seraya melanjutkan, “Sangat patut dicurigai jika adanya maksud tersembunyi sebagai bagian dari manuver untuk memuluskan rencana normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Indonesia.”

“Indonesia konsisten dukung Palestina”

Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan atas perjuangan Palestina melawan pendudukan dan terus mendesak penyelesaian konflik yang memuaskan kedua pihak.

Amerika Serikat lewat Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Desember tahun lalu, sempat menyinggung kemungkinan normalisasi hubungan kedua negara kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia berulang kali menyangkal bahwa wacana tersebut tengah dijajaki oleh pemerintah—meski pada pertengahan Januari kemarin, sejumlah pejabat negara dikabarkan berkunjung ke sana untuk membahas kerja sama penanganan COVID-19. 

"Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan," kata Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah, kepada BenarNews, pertengahan Januari.

Ketua Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf dalam wawancara dengan BenarNews akhir tahun lalu menilai konflik Israel-Palestina perlu diselesaikan secara mendasar, dengan memperjelas batas teritori yang bersesuaian dengan hukum internasional. 

Selama batas teritori tidak diperjelas, maka akan sulit bagi Israel untuk mendapat pengakuan politik, termasuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

“Banyak terkait batas teritorial ini hanya klaim sepihak baik oleh Israel dan maupun negara Arab dan Islam sekitarnya. Ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya Indonesia mengatakan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, itu yang mana? Kan batasnya harus jelas supaya tidak menimbulkan persoalan baru. Saya kira gitu,” kata ketua organisasi massa Islam terbesar Indonesia itu.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Komentar

Abdul wahid
2022-02-13 02:37

Sudah di buka sinagog di sulawesi utara

Tampilan selengkapnya