Follow us

Jumlah TNI Ditambah, Warga Nduga Masih Trauma Pulang

Anggota DPR Papua kritik pengiriman 600 personel TNI ke Papua untuk melanjutkan pembangunan jalan setelah sejumlah pekerja dibunuh kelompok separatis Desember lalu.
Victor Mambor
Jayapura
2019-03-06
Email
Komentar
Share
Sejumlah anggota Brimob berjaga di sekitar Kampung Yal, Kabupaten Nduga, Papua, 12 Januari 2019.
Sejumlah anggota Brimob berjaga di sekitar Kampung Yal, Kabupaten Nduga, Papua, 12 Januari 2019.
Victor Mambor/BeritaBenar

Situasi di Kabupaten Nduga, Papua, belum sepenuhnya kembali normal setelah pembunuhan terhadap 19 orang pekerja konstruksi oleh kelompok separatis pada akhir tahun lalu yang memaksa ratusan warga lokal mengungsi untuk menghindari konflik bersenjata antar pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata yang menginginkan pemisahan diri dari Indonesia itu.

“Kami takut kembali ke kampung karena masih ada tentara dan polisi,” ungkap Usman Lokbere, seorang warga Nduga yang kini tinggal sementara di Wamena, di Kabupaten Jayawijaya, saat dihubungi BeritaBenar, Rabu, 6 Maret 2018.

Aparat keamanan hingga kini memang masih mengejar anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang oleh pemerintah juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengklaim sebagai pelaku penembakan belasan pekerja jalan Trans Papua pada Desember 2018 itu.

Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Muhamad Aidi, menegaskan TNI-Polri terus melakukan “Operasi Nemangkawi” yang diklaim sebagai operasi penegakan hukum dalam rangka menangkap para anggota TPNPB pimpinan Egianus Kogoya dalam kondisi hidup atau mati.

Namun hingga kini belum ada satupun yang berhasil ditangkap atas kasus penembakan karyawan PT Istaka Karya itu.

"Sampai sekarang kita belum intensif untuk pengejaran tapi melakukan pengamanan, karena kita fokus terhadap perlindungan warga dan pengungsi," katanya.

Dalam insiden terbaru Senin lalu, seorang anggota Brimob dilaporkan terseret arus saat melintasi sungai di Distrik Yalldi dekat Nduga.

"Belum diketahui pasti kondisinya karena masih dilakukan pencarian," kata Kapolda Papua Irjen. Pol. Martuani Sormin, sehubungan dengan kondisi anggota Brimob bernama Udin Saparudin itu.

Selain itu, sekitar 600 anggota TNI pada pekan ini dikirim ke Nduga yang disebut untuk melanjutkan pembangunan jembatan yang sebelumnya dikerjakan PT Istaka Karya.

"Personel TNI yang dikerahkan itu saat ini dalam perjalanan menuju Timika, untuk selanjutnya menuju Nduga," kata Osman Marbun, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) XI Jayapura.

Personel TNI dari Kodam XIV Hasanuddin yang bermarkas di Makassar itu, menurutnya, tak hanya membangun jembatan, tetapi juga mengamankan pengerjaannya.

Pangdam Cenderawasih, Mayjen Yosua Pandit Sembiring menyatakan penambahan prajurit TNI itu akan memperkuat Kodam Cenderawasih karena luasnya wilayah Papua sementara keberadaan TNI di sana terbatas, selain mengawal pembangunan jalan Trans Papua.

“600 personel TNI ini akan disebar di sekitar jalan Trans Papua, antara Wamena hingga Mumugu,” kata Yosua.

Dibandingkan para pendahulunya, pembangunan infrastruktur di Papua cukup digalakkan di bawah  pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Pemerintah mengatakan hal  tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan propinsi paling timur itu yang masih tertinggal dibanding wilayah lainnya. Namun banyak warga yang menilai hal ini hanya sebagai dalih Jakarta untuk mengeruk kekayaan alam Papua.

Dikritik

Namun, penambahan 600 personel TNI ke Nduga dikritik anggota DPR Papua, Laurens Kadepa, dengan menyatakan hal itu bukan solusi.

Menurut anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi masalah pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu, pengiriman personel TNI justru menambah trauma rakyat sipil di Papua, khusus Nduga dan sekitarnya.

“Sorotan demi sorotan bertubi-tubi dari komunitas dunia, dewan gereja dunia, bahkan PBB ke Indonesia karena kekerasan yang terus terjadi di Papua, tapi pemerintah pusat masih saja pertahankan praktek kekerasan,” katanya kepada BeritaBenar.

“Seharusnya sorotan-sorotan itu membuat pemerintah mereformasi sistem keamanan di Papua.”

Pendapat senada disampaikan aktivis HAM Papua, Peneas Lokbere, yang menyebutkan bahwa pengiriman 600 personel TNI bertolak belakang dengan klaim otoritas keamanan bahwa Nduga dalam kondisi kondusif dan warga sudah kembali ke kampung mereka.

“Jika memang Nduga sudah kondusif, untuk apa kirim TNI lagi? Itu membuat trauma masyarakat semakin panjang,” ujarnya.

Menurutnya, sejak operasi militer Mapenduma untuk membebaskan sejumlah peneliti yang disandera kelompok separatis pada tahun 1996, warga Nduga terus ketakutan dengan kehadiran TNI maupun polisi.

“Trauma ini yang menyebabkan masyarakat Nduga mengungsi dari kampung mereka sejak aparat keamanan masuk di kabupaten itu untuk menjalankan operasi pengejaran anggota TPNPB,” kata Peneas.

Raga Kogoya, seorang warga Nduga mempertanyakan pengiriman lebih banyak tentara ke wilayahnya.

“Negara ini tidak adil pada kami orang Papua. Kami yang jumlahnya sedikit harus terus menerus berhadapan dengan operasi keamanan,” keluhnya.

Pemerintah Kabupaten Nduga enggan berpolemik mengenai pengiriman prajurit TNI atau operasi penegakan hukum yang digelar polisi di wilayahnya.

Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Nduga, Daniel Kogoya menyatakan bahwa Pemerintah Nduga memilih fokus pada penyaluran bantuan logistik dan kesehatan yang sudah dilakukan sejak Januari lalu.

“Hingga kini, masih banyak masyarakat yang mengungsi dan kekurangan makanan serta terancam kesehatannya,” katanya.

“Tak hanya itu, anak-anak yang turut mengungsi pun tak bisa sekolah sementara ujian sekolah semakin dekat.”

Tampilan selengkapnya