Follow us

Nelayan Aceh Selamatkan 94 Orang Rohingnya

Amnesty International meminta pemerintah mengizinkan para pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh.
Rona Chadijah & Ronna Nirmala
Jakarta
2020-06-24
Email
Komentar
Share
Foto yang dirilis pada 24 Juni 2020 oleh Angkatan Laut Indonesia ini memperlihatkan kapal yang dipenuhi oleh warga Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak, di lepas pantai Selat Malaka.
Foto yang dirilis pada 24 Juni 2020 oleh Angkatan Laut Indonesia ini memperlihatkan kapal yang dipenuhi oleh warga Rohingya termasuk perempuan dan anak-anak, di lepas pantai Selat Malaka.
AFP

Nelayan Indonesia menyelamatkan 94 orang Rohingnya setelah kapal yang mereka tumpangi karam di perairan Aceh, demikian kata polisi setempat, Rabu (24/6).

Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Hadiyanto, mengatakan tiga nelayan dengan kapal motor melihat sebuah kapal kayu karam di lautan perairan Selat Malaka di dekat perairan Aceh Utara, pada Senin (22/06) dan membantu menyelamatkan penumpangnya.

Menurut pengakuan tiga nelayan itu, jumlah orang Rohingya di kapal tersebut semuanya adalah 115 orang. Namun hanya 94 orang yang berhasil diselamatkan. Mereka terdiri dari 49 perempuan, 15 laki-laki, dan 30 anak-anak, kata Hadiyanto.

Kapal nelayan itu kemudian membawa mereka menuju perairan Seneuddon, Aceh Utara, yang baru tiba mendekati perairan pada Rabu siang sekitar pukul 12 WIB.

“Tadi siang anggota dari Polsek Seneudon, TNI dan unsur Muspida telah ke lokasi kapal yang berada 4 mil laut dari Kuala Tanah Jambo Aye, Kecamatan Seneuddon,” kata Hadiyanto, saat dihubungi BenarNews, Rabu.

Kepala Seksi Intelijen Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah Aceh, Saiful Hadi, kapal nelayan yang mengangkut warga Rohingnya itu kehabisan bahan bakar dan mengalami kerusakan mesin, sehingga tidak bisa berlabuh ke dermaga.

“Kapalnya rusak, sekitar 70 mil dari bibir pantai,” kata Saiful saat dikonfirmasi BenarNews, Rabu malam.

Petugas yang mendekati kapal telah memberikan bantuan makanan dan obat-obatan bagi mereka. Petugas belum bisa mengorek informasi lebih jauh mengenai kapan dan dari mana mereka berangkat hingga akhirnya mereka terdampar di perairan Aceh.

Hadiyanto mengatakan, hingga kini unsur pemerintah daerah setempat masih melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan mereka. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menangani orang Rohingnya tersebut.

“Kami masih melakukan koordinasi terkait penanganan mereka termasuk dengan imigrasi dan pemerintah pusat, mengingat ini menyangkut masalah internasional,” ujarnya.

Segera dievakuasi

Rencananya kapal motor yang membawa 94 orang rohingnya itu akan ditarik menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Syamtalira Bayu, Aceh Utara. Panglima Laut Kecamatan Seneuddon, Aceh Utara, Muhammad Hasan, mengatakan keputusan itu diambil setelah para nelayan, aparat, dan unsur pemerintah bermusyawarah.

“Rencananya akan dievakuasi ke TPI Syamtalira Bayu, karena di sana mungkin ada tempat penampungannya, kalau di tempat kami tidak ada tempat,” katanya saat dihubungi BenarNews.

Butuh waktu sekitar 6 jam perjalanan laut dari perairan Seneuddon, menuju ke lokasi tersebut.

“Awalnya mereka mengira itu kapal nelayan kita juga, ternyata setelah didekati ternyata orang Rohingnya,” ujarnya.

Warga setempat khawatir jika orang-orang Rohingnya itu dievakuasi ke daerah mereka di tengah pandemic COVID-19 saat ini.

“Salah satu pertimbangannya kita juga khawatir mereka ada yang kena corona, jadi kita serahkan ke aparat untuk proses evakuasinya,” ujarnya.

Keberadaan kapal Rohingnya di Selat Malaka sebenarnya telah diwaspadai sejak awal Mei lalu oleh kepolisian Air (Polairud) Polda Aceh. Bahkan patrol dilakukan untuk menyisir sepanjang garis pantai lewat laut dan udara.

Polairud Aceh telah menginstruksikan seluruh jajarannya meningkatkan patroli laut terutamanya di perairan Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie dan Aceh Besar serta Sabang di Pulau Weh.

Direktur Polairud Polda Aceh, Kombes Pol Jemmy Rosdiantoro bulan lalu mengaku menerima informasi mengenai pontensi masuknya pengungsi Rohingnya ke perairan Aceh dari Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Izinkan berlabuh

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk mengambil respons taktis dengan mengizinkan para pengungsi Rohingya berlabuh di Aceh.

“Hal ini sungguh memprihatinkan. Terlebih lagi dalam rombongan pengungsi terdapat banyak anak-anak dan perempuan,” kata Usman, kepada BenarNews.

“Izinkan pengungsi Rohingya berlabuh ke Aceh. Mereka juga harus diberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, air bersih dan tempat tinggal sementara yang layak,” tambahnya.

Usman menekankan, keadaan para pengungsi Rohingya semakin terpuruk bukan hanya karena kekerasan yang dialami di rumah mereka sendiri melainkan juga pandemi COVID-19.

“Sebagian dari mereka ditolak mendarat di Malaysia dan sebagian hidup dengan kondisi tidak layak di Bangladesh,” kata Usman.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan persnya Rabu siang, mengatakan bahwa Indonesia membawa isu situasi HAM di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang digelar secara virtual pada hari yang sama.

Retno mengatakan, Indonesia meminta pemimpin negara ASEAN untuk memfasilitasi rencana repatriasi pengungsi. Terlebih, rencana repatriasi hingga kini belum dapat terlaksana karena pandemi COVID-19.

“Repatriasi masih merupakan prioritas bagi Indonesia. Kita harus terus berusaha untuk membawa pulang mereka kembali ke rumah mereka, yaitu Rakhine State,” kata Retno melalui telekonferensi.

Akhir tahun lalu, para pemimpin ASEAN bersepakat membentuk satuan tugas ad hoc untuk membantu repatriasi pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar. Satgas tersebut bekerja di bawah Sekretariat ASEAN untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi penilaian kebutuhan awal berdasarkan tim Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan bersama Tim Tanggap Darurat dan Penilaian ASEAN (ERAT).

Dalam salah satu rekomendasinya, satgas ad hoc itu menyampaikan perlunya dilaksanakan proyek pembangunan serta renovasi di Rakhine State yang bisa mendukung penghidupan masyarakat di negara bagian Myanmar itu.

“Dukungan pembiayaan untuk dua proyek tersebut sedang dibahas termasuk dengan negara mitra ASEAN,” tukas Retno.

Sementara itu, Usman menambahkan, bahwa insiden terdamparnya pengungsi Rohingya di Aceh adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk memprakarsai penyelesaian krisis pengungsi dan isu Rakhine secara keseluruhan dengan negara-negara ASEAN.

“Apabila ada respons darurat yang bisa diberikan hari ini dan esok Kamis, kepada para pengungsi Rohingya di Aceh, saya kira itu akan dapat semakin memperkuat peran strategis dan kepemimpinan Indonesia di kawasan,” tukas Usman.

Tampilan selengkapnya