Jokowi Minta Bantuan NU Bimbing 'Alumni' ISIS

Tia Asmara
2016.03.31
Jakarta
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
160331_ID_NU_1000 Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan pengurus Nahdlatul Ulama di Istana Negara, Jakarta, 31 Maret 2016.
Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta bantuan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) untuk membimbing puluhan alumni Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang telah kembali ke Indonesia melalui program deradikalisasi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj kepada para wartawan usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta dalam rangka penyelenggaraan KTT Islam Moderat Seluruh Dunia, Kamis, 31 Maret 2016.

Jokowi mempercayakan NU sebagai organisasi sosial keagamaan anti-kekerasan sehingga diamanatkan untuk membantu pemerintah dalam menangkal gerakan radikalisme dan terorisme, jelasnya.

“Ya, kami bersama pemerintah ditugaskan memberi dukungan moral. Jika, nanti ada mantan ISIS dari Suriah yang pulang akan kami bantu deradikalisasi,” ujar Said.

Dia menjamin tidak ada seorang pun santri NU dan mahasiswa NU yang terprovokasi atau bersimpati pada gerakan teror.

"Dari pimpinan pusat hingga ranting di dusun, semuanya anti-radikal dan memegang prinsip Islam yang toleran,” tegas Said.

Disebutkannya dalam upaya deradikalisasi, NU bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Program yang dimulai akhir Mei 2016 ini akan mensosialisasikan Islam yang santun, berbudaya dan ramah dengan berkeliling ke 40 titik lokasi di Indonesia.

Menurutnya, banyak warga negara Indonesia (WNI) salah paham dengan ajaran Islam Timur Tengah sehingga menyebabkan perilaku menyimpang ke tindakan aksi teror dan radikal. Untuk itu diperlukan pencerahan ajaran Islam yang benar.

“Jargon mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Nah ini tidak diajarkan di Timur Tengah. Tidak ada kyai yang mengajarkan itu di Timur Tengah,” ujar dia.

Said mengaku pihaknya mencatat sekitar 700 WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Sementara jumlah mereka yang sudah pulang ke Indonesia mencapai 50 orang.

NU dikenal moderat

Staf Ahli BNPT bidang pencegahan, Wawan Purwanto mengatakan, alasan NU dipilih Jokowo karena organisasi itu dikenal moderat dalam pemberdayaan umat dengan teknologi berpikir yang rasional.

"NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang bisa berperan sebagai katalisator perdamaian dunia dan pelopor umat," kata Wawan kepada BeritaBenar.

Ia mengakui, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk menangani masalah terorisme dan radikalisme.

"Harus saling merangkul lintas departemen dan instansi terkait," kata dia.

Wawan menjelaskan NU nanti akan memonitor pergerakan WNI yang kembali dari Suriah, dengan memberikan ceramah di beberapa kota yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut data terbaru BNPT, sejak September hingga akhir 2015 terdapat 101 WNI mantan anggota ISIS yang telah kembali ke Indonesia.

Sedangkan dalam tahun ini sebayak 47 WNI mantan anggota ISIS telah dipulangkan dari Suriah.

"Kebanyakan dari mereka adalah anak, istri dari kombatan ISIS atau relawan yang membantu kemanusiaan seperti perawat dan dokter yang bekerja di wilayah basis ISIS di Suriah," ujar dia.

Dari jumlah itu, terdapat sekitar 40 WNI yang masih diamankan pihak kepolisian karena terbukti bergabung dan mendukung ISIS.

"Yang lain telah kembali ke kampung halaman. Jika yang terbukti mantan kombatan ISIS tak bisa langsung dipulangkan. Harus di refresh kembali otaknya,” tegas Wawan.

Pencegahan dini

Anggota Komisi I DPR RI yang juga Wakil Ketua MPR, Dimyati Natakesumah setuju langkah yang ditempuh pemerintah untuk berkerja sama dengan pemuka agama dalam program deradikalisasi.

Ia menambahkan pencegahan terorisme juga bisa dilakukan dengan memantau WNI yang dipulangkan melalui kerjasama kepala daerah di wilayah-wilayah asal mereka.

“Kita tidak tahu bagaimana kepribadian WNI yang pulang sehingga perlu ada yang memonitor. Pemerintah (pusat) tentu tidak bisa melakukan semuanya,” ujar Dimyati kepada BeritaBenar.

Ia juga menyerukan agar duta besar di masing-masing negara lebih berperan aktif dengan melakukan langkah preventif terhadap WNI agar tidak bergabung dengan kelompok radikal.

“Jangan sampai mereka mengajak WNI lain untuk radikal,” katanya.

Pertemuan pemimpin Islam moderat

Pertemuan pimpinan NU dengan Jokowi tersebut adalah juga untuk melaporkan bahwa NU akan menggelar pertemuan internasional yang akan dihadiri 40 hingga 60 pemimpin negara, lembaga dan organisasi Islam moderat di dunia.

Rais Aam NU, Ma’ruf Amin menyatakan, International Summit of the Moderate Islamic Leaders akan digelar pada 9 – 11 Mei di Jakarta. Tujuannya untuk mencegah aksi terorisme dan radikalisme yang semakin marak dalam beberapa bulan terakhir.

Ma’ruf menyebutkan, radikalisme dan terorisme semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir dilihat dari banyaknya serangan bom terjadi di sejumlah kota seperti Paris, Ankara, Brussels, dan Lahore.

“Oleh karena itu, diperlukan persamaan persepsi dari pemimpin negara Islam. Selain itu pemimpin negara Islam juga harus bersatu dalam melakukan langkah antisipasi,” ujarnya usai bertemu Jokowi.

Said Aqil menambahkan pertemuan ini akan mendiskusikan segala permasalahan yang ada di dunia Islam termasuk menekan gerakan radikalisme dan pencegahan, dan deradikalisasi.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.