Upaya Nahdlatul Ulama Merangkul Era Digital

Berita hoax dan serangan siber dinilai sebagai tantangan perkembangan digital di Indonesia.
Zahara Tiba
2017.11.16
Jakarta
171116_ID_NU_1000.jpg Pakar analisis data PBNU, Irendra Radjawali, mengamati perkembangan berbagai isu di media sosial di Gedung PBNU, Jakarta, 15 November 2017.
Zahara Tiba/BeritaBenar

Mata Irendra Radjawali tak lepas dari kolom-kolom data dalam layar komputer jinjing di hadapannya. Beberapa kelompok titik tersebar, sementara cahaya layar seamless di depannya berpendar.

Suhu rendah yang menyelimuti ruangan Nusantara Command Center di lantai 5 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, tak digubris sang pakar analisis data itu.

Radja, begitu sapaannya, sedang mengikuti perkembangan isu terkini di media sosial yang jadi pro kontra warganet. Kali ini tentang aksi walkout sejumlah undangan pada perayaan 90 tahun Kolese Kanisius saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpidato.

“Kanisius ini isu besar yang muncul setelah isu pribumi. Ternyata pemain-pemain isu ini sama kelompoknya. Narasi besarnya, mengeksploitasi ketakutan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu, 15 November 2017.

“Kalau kita klik, ketahuan address-nya.”

Analisis jaringan internet telah dilakukan PBNU selama setahun, meski Command Center ini baru diresmikan, Mei 2017. Tujuannya mempelajari isu-isu terkini yang berpotensi memecah-belah publik dan menyiapkan pernyataan untuk mempersatukan umat.

“Topik-topik ini nanti kita berikan kepada kyai-kyai NU untuk disampaikan ke umat,” ujar Radja.

Tim Command Center menggunakan sistem web crawling yang otomatis mencari isu-isu terhangat sedang dibahas di berbagai aplikasi media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram.

Sistem ini pula yang akan diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai awal tahun depan demi menyaring konten-konten berbahaya, terutama radikalisme dan pornografi.

Tim PBNU, ujar Radja, juga memulai kampanye kewarasan digital (digital sanity) untuk mengajak masyarakat mengkaji isu-isu yang bertebaran di dunia maya.

Digitalisasi

Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy F. Zaini, yakin organisasi massa Muslim terbesar di Indonesia itu paling siap menyambut era milenial, dimana digitalisasi menjadi kunci.

"Hari ini ada perusahaan taksi terbesar di dunia, namun tidak memiliki taksi. Ada toko terbesar di dunia, tapi tak punya toko. Kemungkinan besar pasar-pasar tradisional bisa tutup. Ini realitas harus dihadapi," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'NU dan Kedaulatan Digital Indonesia'.

NU, lanjut Zaini, sudah menyambut era digital dengan memperkenalkan dakwah melalui platform digital dan digitalisasi tanda pengenal 9,1 juta anggotanya.

NU juga sedang membangun server yang mendukung NU channel, yakni platform untuk berkomunikasi internal organisasi.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( LAKPESDAM PBNU), Rumadi Ahmad, mengatakan digitalisasi bukan hal baru di lingkungan organisasi “kaum sarungan” itu.

Lembaga Ta`lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU) yang fokus di bidang penulisan, publikasi, dan penerbitan di lingkungan NU menilai bahwa posisi NU di tengah masyakat internasional sangat strategis untuk menampilkan citra Indonesia.

Ketua LTN PBNU, Hari Usmayadi mengatakan masyarakat Indonesia makin aktif di media sosial dimana 1/6 hari setiap pengguna internet menghabiskan waktunya di dunia maya.

"NU memainkan peran penting dalam merepresentasikan NKRI dengan menampilkan wajah Islam Nusantara dan menyentuh kaum menengah yang selama ini kurang dirangkul,” katanya.

“Dakwah NU mendapat angin segar dengan situasi di tanah air. NU harus mengalihkan atau merambah dakwah digital ke depan, terutama dalam menyentuh orang kantoran."

Suasana Ruang Nusantara Command Center PBNU di Jakarta, 15 November 2017. (Zahara Tiba/BeritaBenar)

Kedaulatan digital

Wakil Sekretaris Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, M. Andy Zaky, mengaku kedaulatan digital menjadi isu tersendiri di institusinya.

Survei tahun 2016 menunjukkan 130 juta pengguna internet didominasi kelompok usia di bawah 35 tahun atau kaum milenial. Jumlahnya mencapai lebih dari 75 persen.

"Kalau mau menyentuh mereka, gunakan media yang paling banyak digunakan mereka di smartphone yakni media sosial. Ini karena dulu informasi mahal dan sekarang murah sekali," ujar Zaky.

Meski demikian, tambahnya, banyak hambatan dihadapi Indonesia dalam merangkul perkembangan digital, di antaranya adalah berita hoax dan serangan siber.

"Hoax tidak bisa dihindari. Indonesia juga paling rentan sebagai korban serangan siber, namun juga sering jadi pelaku serangan siber," ujar Zaky.

Kendala lain ialah posisi Indonesia selama ini sebagai pasar. Dengan belanja bandwidth 500 juta dolar per tahun yang mendominasi total pendapatan aplikasi asing di Indonesia senilai 1,2 miliar dolar per tahun, Indonesia memang menggiurkan.

Untuk menuju kedaulatan digital, kata Zaky, pemerintah harus menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti virtualisasi batas yurisdiksi negara.

"Kasus pajak Google adalah loophole yang dieksploitasi aplikasi asing. Makanya UU ITE harus diterapkan agar negara bisa mengatur pendapatan dari situ," tegas Zaky.

Selain itu, harus ada kemandirian dengan konektivitas yang berkualitas, merata dan terjangkau.

"Kami dorong pengembangan intranet nasional, Palapa ring, dan mobile LTE, namun dengan harga yang affordable,” katanya.

Zaky mengatakan NU yang mempunyai 23 ribu pesantren, 13 ribu sekolah, serta 9 juta siswa merupakan sumber daya yang potensial.

"Ini seperti negara sendiri. Potensi NU mendorong kedaulatan digital sangat besar," katanya.

NU, lanjut Zaky, bisa mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di semua lini organisasi, serta pengembangan platform dan aplikasi yang bisa memenuhi kebutuhan warga.

"Bisa dengan pembentukan inkubator digital dan venture capital. Apalagi, nilai valuasi koperasi NU yang mencapai triliunan rupiah," pungkasnya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.