Follow us

1 Brimob Tewas, 2 Terluka Diserang Pemberontak OPM

Bupati Nduga mengatakan akan bertemu Presiden Jokowi untuk meminta proyek jalan Trans Papua dibatalkan agar kekerasan bersenjata di daerahnya bisa berhenti.
Victor Mambor
Jayapura
2019-03-20
Email
Komentar
Share
Anggota DPRD Kabupaten Nduga, Ronald Koyoga (kiri), berbicara dengan sejumlah personel Brimob di Distrik Yigi, Nduga, Papua, 17 Januari 2019.
Anggota DPRD Kabupaten Nduga, Ronald Koyoga (kiri), berbicara dengan sejumlah personel Brimob di Distrik Yigi, Nduga, Papua, 17 Januari 2019.
Victor Mambor/BeritaBenar

Seorang personel Brigadir Mobil (Brimob) tewas dan dua rekannya menderita luka tembak setelah diserang kelompok bersenjata yang diduga pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam kekerasan terbaru di Kabupaten Nduga, Papua.

Kapolda Papua, Irjen. Pol. Martua Sormin, menyatakan kontak tembak itu terjadi saat anggota Brimob Polda Papua mengamankan pendaratan helikopter di Distrik Mugi dalam rangka menurunkan keperluan logistik, Rabu pagi, 20 Maret 2019.

Sekitar pukul 7:30 waktu setempat, personel Brimob diserang secara tiba-tiba oleh kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang belum diketahui jumlahnya sehingga terjadi baku tembak selama beberapa saat.

“Korban sudah dievakuasi ke Timika,” kata Martua kepada wartawan.

Anggota Brimob yang tewas itu adalah Bharada Aldi yang berasal dari Nunukan, Kalimantan Utara.

Sedangkan dua korban terluka adalah Ipda Arif Rahman dan Bharada Ravi Fitrah Kurniawan.

Arif mengalami luka tembak di bahu kiri hingga tembus punggung, sementara Ravi luka tembak pada dada kanan. Mereka dirawat di RSUD Mimika.

Ketiganya merupakan anggota Tim Belukar Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi, operasi yang bertujuan untuk mengenjar anggota TPNPB.

Pasukan TNI telah dikerahkan untuk memburu para penyerang, tapi hingga Rabu malam belum diperoleh informasi hasil pengejaran tersebut.

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom kepada BeritaBenar mengaku belum menerima laporan mengenai baku tembak di Distrik Mugi itu.

“Kami masih tunggu laporan. Informasi yang beredar saat ini masih laporan versi aparat keamanan Indonesia,” ujarnya.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa TPNPB tak akan berhenti melakukan serangan terhadap aparat keamanan Indonesia yang beroperasi di wilayah Ndugama, nama asli wilayah Nduga.

Sejak akhir pertengahan Desember 2019, baku tembak antara aparat keamanan dengan TPNPB sering terjadi di Nduga menyusul pengejaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap anggota TPNPB pimpinan Egianus Kogoya.

Egianus bersama anak buahnya diburu aparat keamanan usai menembak mati belasan orang yang disebut sebagai pekerja jalan Trans Papua, awal Desember.

Meski demikian, TPNPB mengklaim belasan orang yang ditembak itu adalah anggota militer yang menyamar sebagai pekerja jalan Trans Papua.

Serangan terhadap Brimob itu adalah insiden kekerasan kedua terjadi dalam bulan ini di Nduga.

Pada 7 Maret lalu, puluhan anggota TPNPB bersenjata campuran menyerbu pasukan TNI di Distrik Mugi, sehingga menewaskan tiga tentara Indonesia.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Muhammad Aidi mengklaim bahwa lima hingga 10 anggota TPNPB tewas dalam kontak tembak itu, tetapi dibantah Sebby.

Bupati akan bertemu Presiden

Sementara itu Bupati Nduga, Yarius Gwijangge, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini ia akan bertemu Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk meminta proyek jalan Trans Papua dibatalkan agar kekerasan bersenjata di daerahnya bisa berhenti.

“Itu rencana yang akan saya tawarkan kepada Presiden,” ujarnya.

Yarius juga menjelaskan keberadaan sekolah darurat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yang selama ini menampung anak-anak pengungsi dari Nduga untuk menjalani proses belajar-mengajar tetap diteruskan.

Ia sudah berupaya meyakinkan para guru, relawan maupun anak-anak yang bersekolah di situ supaya pindah ke dua bangunan sekolah yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun ternyata gagal.

“Anak-anak tetap sekolah di sekolah darurat ini hingga ujian nasional selesai,” katanya.

Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Nduga berencana membangun sekolah di halaman Gereja Weneroma, Wamena, dan meminta Bupati Jayawijaya merencanakan satu SD, satu SMP, dan satu SMA agar anak-anak pengungsi bisa bersekolah di sana.

Terkait nasib anak-anak pengungsi ke depan, Yarius mengatakan sangat bergantung pada hasil pertemuannya dengan Presiden nanti.

Jika aparat keamanan bisa ditarik dari Nduga, ia akan meminta masyarakatnya kembali ke Nduga.

Tetapi kalau tidak, ia akan mencari solusi lain. Namun, Yarius enggan menjelaskan apa solusi lain tersebut.

“Masyarakat ingin sebelum Pemilu, seluruh aparat keamanan sudah harus ditarik dari Nduga,” katanya.

Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak pada 17 April 2019.

Anak-anak yang belajar di sekolah darurat itu tidak mau dipindahkan ke dua bangunan sekolah yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya karena belajarnya pada siang sampai sore hari.

“Saya takut pulang sekolah sore atau malam kalau pindah ke sekolah baru,” kata Salmon Nimiangge, seorang anak yang mengungsi dari Yigi, Nduga.

Pastor John Jonga, Direktur Yayasan Teratai Hati Papua (YTHP) yang mengkoordinir para relawan untuk membantu para pengungsi di Wamena berharap keputusan bupati untuk melanjutkan sekolah darurat bisa menghentikan polemik tentang sekolah darurat sebab anak-anak harus tetap bersekolah.

“Ini masalah kemanusiaan sehingga tak perlu dipermasalahkan berlarut-larut,” katanya.

Sekolah darurat tersebut sempat dipersoalkan oleh Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol. Inf. Candra Dianto.

Ia khawatir sekolah darurat yang dibangun di halaman Gereja Kingmi, Ilekma, Jayawijaya itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

“Nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mempolitisir untuk mengambil keuntungan dan sengaja mencari perhatian baik dalam maupun luar negeri . Akhirnya berdampak pada isu dan persepsi yang tidak baik,” katanya beberapa waktu lalu.

Tampilan selengkapnya