Follow us

Baku Tembak di Papua, 1 TNI Tewas, Hampir 1.600 Mengungsi

Freeport mengatakan kegiatan pertambangan masih berjalan normal.
Victor Mambor & Ronna Nirmala
Jayapura & Jakarta
2020-03-09
Email
Komentar
Share
Para pekerja di PT Freeport Indonesia berdiri di gerbang sebuah terminal bus di Timika, Papua, 15 November 2017.
Para pekerja di PT Freeport Indonesia berdiri di gerbang sebuah terminal bus di Timika, Papua, 15 November 2017.
AFP

Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tewas terkena peluru yang diduga ditembakan oleh kelompok separatis ke Pos Koramil, Kabupaten Mimika di Provinsi Papua, Senin (9/3/2020) pagi, kata pejabat militer setempat.

Sementara, hampir 1,600 warga mengungsi akibat serangkaian aksi penembakan antara aparat keamanan dan kelompok separatis Papua di wilayah pertambangan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Mimika, sejak akhir Februari.

“Sertu La Ongge, salah satu Babinsa Kodim 1710-05 Jila akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Timika sekitar pukul 10.30 WIT,” kata kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih Kolonel Eko Daryanto dalam keterangan persnya yang diterima BenarNews.

Ia mengatakan La Ongge tertembak peluru rekoset saat hendak mengambil air wudu untuk melaksanakan salat Subuh,

Sumber BenarNews di Tembagapura mengatakan baku tembak di Jila terjadi pada pukul 05.00 WITA, saat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyerang anggota TNI di dari arah ketinggian tepat di belakang Pos Pamrahwan Yonif 754/ENK dan Pos Kodim.

Anggota Pos Yonif membalas tembakan TPNPB sehingga baku tembak pun terjadi sekitar 45 menit lamanya, kata sumber yang menolak disebutkan namanya.

TPNPB mengklaim sudah memasuki area PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, dan siap melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia, sejak 4 Maret.

TPNPB turut mengklaim telah menguasai jalan Tembagapura ke Timika, tepatnya di Kampung Utikinik, Tembagapura, Papua.

Dalam rilisnya, TPNPB menyatakan operasi di area PT Freeport melibatkan 33 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang dipimpin oleh Lekagak Telenggen.

“Dengan demikian, maka TPNPB telah siap dan akan perang sampai Papua merdeka baru kami akan berhenti, oleh karena itu, Perang Pembebasan Nasional ini perlu menjadi perhatian oleh semua pihak,” kata Lekagak.

Lekagak mengungkapkan, penempatan pasukan di area tersebut dikarenakan kontak senjata yang bermula pada 2 Maret di Tembagapura. Ketika itu, TPNPB melakukan penyerangan terhadap mobil patroli polisi dan pos polisi di wilayah tersebut.

Mabes Polri mengumumkan seorang anggota Brimob bernama Brigadir Satu Andika Wally menderita luka tembakan dalam insiden tersebut.

Adapun status keamanan di area tersebut telah ditingkatkan menjadi siaga satu sejak kasus penyanderaan yang dilakukan KKB terhadap tiga guru SD Inpres Baluni, Kampung Jagamin, Distrik Tembagapura, pertengahan Februari.

Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengaku telah mengidentifikasi dua kelompok yang di balik penyanderaan dan penembakan mobil patroli Polsek Tembagapura.

“KKB yang sering berulah di daerah tersebut dipimpin oleh dua kelompok, yaitu Gusbi Waker dan Lekagak Telenggen. Karena itu, kami akan terus melakukan pengejaran terhadap KKB tersebut,” kata Era seperti dikutip Kompas.com.

Warga ketakutan

Sebanyak 1.572 warga yang tinggal di area perkampungan sekitar pertambangan Freeport dilaporkan pergi mengungsi ke kota Timika sejak 6 Maret karena konflik bersenjata di sana, kata Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw.

Dia mengatakan warga itu berasal dari beberapa kampung di sekitarnya termasuk Waa Banti, Kampung Kimbeli, dan Kali Kabur.

“Mereka punya pengalaman beberapa tahun yang lalu terutama kaum perempuan dan anak–anak, mereka mengalami kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata," kata Waterpauw kepada wartawan.

Jumlah ini dibenarkan oleh Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang menyebutkan warga yang dievakuasi dari beberapa kampung di Distrik Tembagapura ke Timika mencapai lebih dari 1.000 orang.

“Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya lumpuh total,” katanya.

Bantah lakukan penyerangan

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Kombes Pol Asep Adisaputra menekankan bahwa satuan Polri maupun TNI tidak pernah melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada apa yang dia sebut sebegai kelompok kriminal bersenjata.

“Secara prinsip, TNI dan Polri tidak pernah melakukan penyerangan terlebih dahulu, petugas membela dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” kata Asep dalam keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Asep mengatakan Polri menjamin tidak akan menambah pasukan di wilayah tersebut. Sampai hari ini, jumlah pasukan yang sudah disiagakan berjumlah 5.000 personel gabungan TNI/Polri.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan bahwa kegiatan di pertambangan tersebut tidak terpengaruh, namun mengimbau semua pekerjanya untuk melaporkan hal-hal yang mencurigakan, demikian seperti dikutip Reuters.

Odizeus Beanal, Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) mengatakan, kekerasan bersenjata seperti ini bukan baru pertama kali terjadi di Tembagapura.

Menurutnya, sejak Oktober 2017 hingga April 2018 konflik bersenjata di lokasi yang sama juga menyebabkan gelombang pengungsian besar.

Nyaris seribuan orang yang mengungsi saat itu. Sebagian besar adalah warga pendatang yang mengais rezeki di sekitar penambangan tradisional di Kampung Banti, Kimbeli, dan Kali Kabur.

“Sebagian warga pendatang ini kemudian pulang ke kampung halaman mereka masing-masing setelah diungsikan sekian lama di Timika,” jelas Odizeus.

Diskusi pemerintah daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat di Papua untuk mencari pemecahan ketegangan di wilayah itu.

“Saya kira peran DPRD, pemerintah daerah, bersama dengan tokoh masyarakat, kemudian bupati Mimika, Bupati Puncak Jaya, ini perlu untuk diajak diskusi. Nanti kami juga akan sampaikan supaya untuk meredam kelompok-kelompok (separatis) ini supaya mereka kembali,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan.

Tito mengatakan konflik antara aparat keamanan dengan kelompok separatis ini sebagai persoalan keamanan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Tampilan selengkapnya