Papua: Puluhan Mengungsi Pasca Kontak Senjata dan Pembakaran Sekolah

Puluhan warga mengungsi ke sebuah gereja setelah terjadi kontak senjata antara aparat keamanan - pejuang separatis serta pembakaran sekolah oleh kelompok tidak dikenal di Provinsi Papua, kata perwakilan gereja Katolik dan polisi, Rabu (15/12).

Setelah pembakaran gedung SMAN 1 Oksibil di Kabupaten Pegunungan Bintang pada 5 Desember lalu, sekelompok orang pada Selasa (14/12) pagi membakar SMP Negeri Serambakom di Distrik Serambakom kata James Kossay, seorang pastor di Pegunungan Bintang.

Kossay, pastor Paroki Santa Maria Bintang Laut Mabilabol mengaku sedang bekerja bersama sekitar 60 warga di kapel Santa Petrus Serwan, saat terjadi pembakaran SMP Serambakom yang lokasinya tidak jauh dari kapel tersebut.

“Masyarakat saat itu sedang kerja persiapan Natal di halaman kapela (kapel) dan semua langsung mengamankan diri di halaman kapela,” kata Kossay kepada BenarNews.

Polisi menuding kelompok separatis bersenjata sebagai pelaku pembakaran, namun belum ada klaim dari Organisasi Papua Merdeka, payung organisasi kelompok separatis yang bertujuan agar Papua ke luar dari Indonesia.

Masyarakat setempat mengaku tidak mengetahui siapa yang membakar dua sekolah tersebut. 

Kepala Kepolisian Resor Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito, menyebutkan sekitar 40 warga mengungsi ke sebuah gereja setelah pembakaran sekolah Selasa itu.

Cahyo menambahkan tentara dan polisi ditembaki kelompok bersenjata saat membantu mengevakuasi warga.

Menurut Cahyo, kontak tembak antara pasukan gabungan dan kelompok bersenjata itu berlangsung satu jam lebih, namun tak ada korban jiwa atau luka.

Kossay menuturkan, pada Senin dini hari terjadi kontak tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – sayap bersenjata dari kelompok separatis dengan aparat keamanan di Kampung Wambakon yang berlangsung sekitar satu jam. 

Esoknya, api terlihat dari SMP Serambakom, tapi pelakunya tidak diketahui, kata Kossay. 

Kossay membantah pernyataan Kapolres yang mengaku bahwa sejumlah polisi ditembaki kelompok bersenjata saat sedang mengevakuasi warga dari rumah mereka untuk mengungsi ke gereja. 

Kossay menyebutkan saat peristiwa kontak tembak itu terjadi, tidak ada satupun polisi yang datang membantu mengamankan warga di kapela. 

“Saya di TKP (tempat kejadian), tidak ada satu pun polisi yang datang,” kata Kossay.

Pegunungan Bintang merupakan salah satu daerah rawan konflik di Papua.

Pada September, dua petugas keamanan tewas dalam kontak tembak dengan pasukan separatis.

Pembakaran sejumlah fasilitas publik termasuk Puskesmas di Distrik Kiwirok pada bulan yang sama mengakibatkan seorang perawat di puskesmas itu tewas dan sejumlah lainnya luka-luka karena melompat ke jurang menghindari serangan dari kelompok bersenjata.

Kekerasan ini menyebabkan Ikatan Dokter Indonesia wilayah Papua memutuskan untuk menghentikan layanan sementara di Pegunungan Bintang hingga ada jaminan keamanan dari pemerintah setempat. 

Veronica Koman

Sementara itu pada Kamis (15/12), pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pembela hak asasi manusia (HAM), Mary Lawlor, mengeluarkan statemen di Jenewa yang meminta Indonesia segera menghentikan ancaman dan intimidasi terhadap aktivis pembela HAM di Papua, Veronica Koman yang saat ini berada dalam pengasingan di Australia.

Koman menghadapi beberapa tuntutan di Indonesia termasuk tuduhan penghasutan dan menyebarkan informasi palsu yang bertujuan menimbulkan kebencian etnis. Tuduhan yang tidak beralasan ini diajukan terhadapnya akibat pekerjaannya mengadvokasi HAM di Papua, demikian Lawlor dalam pernyataannya.

Koman termasuk di antara lima aktivis HAM lainnya yang disebut dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2021. Ia telah menghadapi intimidasi atas pelaporannya mengenai Papua, demikian pernyataan tersebut.

Tidak hanya Koman, namun keluarganya di Indonesia juga menerima ancaman dan intimidasi.

“Saya mendesak pemerintah Indonesia untuk membatalkan dakwaan terhadapnya dan segera mengusut ancaman dan tindakan intimidasi terhadapnya secara tidak memihak dan membawa para pelaku ke pengadilan,” kata Lawlor.

Konflik dan pengungsian

Konflik antara kelompok separatis dan aparat keamanan Indonesia telah berlangsung di Papua sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah pengawasan PBB pada 1969 yang menetapkan wilayah itu sebagai bagian dari Indonesia.

Sebagian warga Papua dan kalangan pegiat HAM memandang Pepera tidak sah lantaran hanya melibatkan sekitar seribu orang perwakilan warga.

Sejarah itu meninggalkan konflik yang berkepanjangan bahkan hingga saat ini di mana keadaan di sejumlah wilayah di Papua tidak pernah benar-benar bebas dari kontak senjata antara pasukan pemerintah dan kelompok separatis.

Hal ini semua berakibat pada warga sipil yang harus mengungsi.

Natal tahun ini juga tampaknya akan dilalui oleh sebagian warga Papua di tempat pengungsian.

Seperti juga sebagian warga di Pegunungan Bintang, sekitar 3.000 warga Distrik Suru-Suru, di Kabupaten Yahukimo - kabupaten di sebelah barat Pegunungan Bintang - harus tinggal di pengungsian. Mereka tinggal di sana sejak terjadinya rangkaian kontak senjata antara aparat keamanan dengan TPNPB pada November lalu, kata pendeta Lamberth Passe dari Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua.

“Saat ini mereka yang mengungsi di hutan itu perlu kelambu untuk menghindarkan mereka dari gangguan serangga,” kata Lamberth. 

Pengungsi ini bertahan di hutan dengan makan sagu yang tumbuh di rawa sekitarnya, ujarnya.

Dalam empat bulan terakhir, setidaknya telah terjadi tiga kali kontak senjata antara TPNPB dengan aparat keamanan di Yahukimo, termasuk dua di Suru-Suru.

Kontak senjata ini telah mengakibatkan tiga prajurit TNI tewas dan tiga luka serius saat mereka melakukan aktivitas harian.

Kontak tembak terakhir terjadi pada tanggal 7 Desember dan menewaskan seorang anggota TPNPB.