OPM Menyatakan Perang Dan Kemerdekaan Papua Tidak Bisa Ditawar

Oleh Aditya Surya

2015-05-22
Share
150522_ID_ADITYA_PAPUA_PROTES_700.jpg Anggota Aliansi Mahasiswa Papua memprotes di Yogyakarta, 15 Agustus 2013.
AFP

Pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, Papua menyatakan perang terhadap Indonesia.

OPM tidak puas dengan janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan tetap menginginkan kemerdekaan Papua.

“Kami menyatakan perang secara terbuka terhadap semua warga Indonesia yang ada di tanah Papua. Ini adalah revolusi total dari Sorong hingga Merauke," kata Puron mengkonfirmasi kepada BeritaBenar lewat telefon hari Jumat tanggal 22 Mei.

Sebelumnya, dalam kunjungan ke Papua yang kedua kalinya, Jokowi membawa perubahan besar terhadap Papua dengan membebaskan 5 tahanan politik dan juga membuka akses bagi wartawan asing untuk meliput dipulau paling timur Indonesia.

Jokowi juga menjanjikan akan mengutamakan pembangunan di Papua untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

"Kita ingin menciptakan Papua sebagai wilayah yang damai, adil, dan sejahtera. Kalau ada masalah di provinsi ini, segera diguyur air dan jangan dipanas-panasi lagi sehingga persoalan tersebut tidak menjadi masalah nasional, bahkan internasional," kata Jokowi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Abepura, Jayapura, tanggal 9 Mei lalu.

Kemerdekaan adalah harga mati: OPM

Tetapi pernyataan tersebut tidak digubris oleh OPM. “Kemerdekaan adalah harga mati yang kami inginkan dan ini tidak bisa ditawar,” kata Puron.

Enden menyatakan bahwa perang terbuka dilancarkan secara luas bukan hanya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) tapi juga masyarakat sipil.

“Kita akan membasmi seluruh massa yang bukan rakyat Papua…mereka yang berambut lurus,” katanya. Seruan ini mengindikasikan bahwa OPM tidak mentolerir WNI yang bukan keturunan suku Melanesia untuk tinggal di Papua.

“Kami tak mau berdialog dengan Indonesia yang penuh dengan kebohongan," kata Puron.

Kedua pemimpin mengatakan bahwa organisasinya akan terus mengumpulkan senjata dan amunisi.

“Sejauh ini kita mempunyai cukup persenjataan tetapi kami harus memastikan kita mempunyai cukup pemasok jika kita membutuhkan lebih banyak,” katanya lanjut.

Rasa takut mencekam warga

Meskipun pemimpin OPM menyatakan rasa tidak percaya terhadap kepemimpinan Jokowi tetapi mereka sepakat terhadap kebijakan Jokowi terbaru yang mengijinkan wartawan asing meliput Papua.

“Supaya dunia tahu penderitaan dan ketidakadilan yang kami alami di Papua,” kata Enden.

Menyikapi sikap keras pimpinan OPM, Juru Bicara Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Patrige Renwarin, akan meningkatkan penjagaan di beberapa daerah rentan konflik.

“Kami akan terus berjaga dan memastikan setiap warga negara terjamin keamanannya,” katanya sambil menghimbau kerjasama dari masyarakat untuk segera melapor kepada aparat kepolisian jika menemui kejadian yang mencurigakan.

Patrige mengatakan ancaman seperti ini bukan yang pertama kalinya, tetapi kali ini ancaman lebih serius terutama menyangkut persiapan senjata yang mereka telah lakukan.

“Ancaman ini tentunya meresahkan tetapi kita sebaiknya tenang, kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan lainnya, kita akan tetap waspada,” katanya lanjut.

Antoneta Walingga (34), warga asli Papua, menyatakan pernyataan OPM bukanlah representasi warga Papua.

“Itu hanya bagi mereka yang menuntut terpisah dari Indonesia, bukan suara kami semua. Saya tidak sepakat dengan OPM membasmi sesama. Itu bukan ajaran agama kami,” katanya kepada BeritaBenar.

OPM yang dibentuk tanggal 28 Juli 1965 telah menuntut kemerdekaan lebih dari empat dekade dengan alasan Papua bisa mengatur wilayah sendiri dan bahwa Papua tidak mempunyai keterkaitan sejarah dengan Indonesia.

TNI memperkirakan jumlah anggota OPM yang bersenjata adal seribu orang ditahun 2011 yang kebanyakan berada di Lany Jaya.

Dibawah pemerintahan Orde Baru, Papua terpuruk dan terisolasi, pembangunan dan kemajuan sumber daya di daerah tersebut tertinggal jauh dari daerah lainnya. Sementara itu exploitasi berlanjut dengan Freeport (tambang emas) yang telah menandatangani kontrak dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 1967.

Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Masud Said, mengatakan pemberian otonomi khusus adalah itikad baik Indonesia.

“Tetapi ini perlu dialog,” katanya.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.

Tampilan selengkapnya