Follow us

Kerusuhan Ungkap Ketidakpuasan Mendalam atas Kebijakan Pemerintah di Papua

Warga Papua mengatakan kerusuhan-kerusuhan ini adalah reaksi dari dari rasisme yang telah berlangsung puluhan tahun.
Ahmad Syamsudin
Jakarta
2019-08-23
Email
Komentar
Share
Seorang polisi mengangkat senjata api di dekat sebuah pusat perbelanjaan yang terbakar dalam sebuah unjuk rasa di Fakfak, Papua Barat, 21 Agustus 2019.
Seorang polisi mengangkat senjata api di dekat sebuah pusat perbelanjaan yang terbakar dalam sebuah unjuk rasa di Fakfak, Papua Barat, 21 Agustus 2019.
AP

Poster-poster bertuliskan “kami bukan monyet” banyak dibawa dalam demonstrasi yang sering berujung kekerasan di sejumlah wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat yang semakin bergejolak minggu ini.

Warga Papua mengatakan mereka tidak asing dengan perlakuan diskriminatif dari orang Indonesia lainnya karena penampilan fisik mereka, tetapi insiden minggu lalu dimana mahasiswa dari Papua diperlakukan kasar dan dipanggil “monyet” oleh aparat keamanan dalam sebuah insiden di Jawa Timur tampaknya menjadi pemantik kemarahan yang sudah tidak terbendung.

Awal minggu ini massa membakar gedung-gedung pemerintah di sejumlah kota di Papua Barat dalam demonstrasi yang dipicu oleh penghinaan tersebut, mendorong pemerintah untuk mengirim pasukan keamanan tambahan ke wilayah itu dan memberlakukan pemblokiran internet.

“Rasisme bukan hal baru buat orang Papua, tapi sekarang sudah terang-terangan dari aparat keamanan yang juga ikut terlibat,” kata Freni Tabuni, seorang mahasiswa asal Papua di Universitas Pakuan, Bogor.

“Kita jadi berpikir dua kali untuk untuk gabung sama Indonesia,” ujarnya ke BeritaBenar.

Ligia Giay, seorang mahasiswa pascasarjana di Universitas Murdoch, Australia, berpendapat sama.

“Ini adalah contoh lain dari bagaimana pemerintah merespons setiap ekspresi aspirasi politik Papua,” kata Giay.

"Ada kesepakatan umum bahwa ini adalah puncak dari rasisme yang telah berlangsung puluhan tahun," katanya kepada BeritaBenar.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan minggu ini di laman Tirto.co, Giay menulis bahwa orang Papua, yang secara etnis adalah Melanesia - tidak seperti kebanyakan orang Indonesia- telah terbiasa dengan stereotip tentang mereka sebagai pemabuk, terbelakang, bodoh, dan pengacau.

"Mungkin kita hanya tidak berharap mereka begitu kasar dalam tindakan rasis mereka," kata Giay.

"Dalam beberapa hari mendatang, saya curiga kita akan mendengar cerita tentang bagaimana pembangunan adalah solusi untuk rasisme ini," katanya, "pembangunan akan mengangkat orang Papua ke tingkat di mana kita tidak akan disamakan dengan monyet."

Papua secara resmi bergabung dengan Indonesia pada 1969 melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), sebuah referendum di bawah pengawasan PBB, untuk menentukan apakah Papua ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak.

Banyak orang Papua dan kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan referendum tersebut palsu karena hanya melibatkan sekitar 1000 orang yang telah ditentukan untuk memilih masuk Indonesia.

Gerakan Papua Merdeka (OPM) dibentuk pada tahun 1965 untuk memperjuangkan negara merdeka bagi kawasan itu, tiga tahun setelah Belanda menyerahkan kedaulatan wilayah Papua ke Indonesia. Sejak saat itu OPM melakukan pemberontakan separatis tingkat rendah terhadap pemerintahan Jakarta.

Militer Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade selama operasi membabat gerakan separatis. Aktivis HAM mengatakan bahwa impunitas terhadap para pelanggar HAM sudah merupakan hal biasa.

Kekerasan kembali meningkat di Papua sejak Desember 2018, setelah pemberontak separatis diduga berada di belakang pembunuhan 19 orang pekerja proyek jalan raya pemerintah dan seorang tentara, di Kabupaten Nduga.

Protes pecah pada hari Senin, ketika ribuan orang berdemonstrasi di kota-kota besar di provinsi Papua dan Papua Barat untuk melampiaskan amarah mereka terhadap rasisme dan menyerukan referendum kemerdekaan bagi wilayah dengan etnis mayoritas Melanesia itu.

Beberapa pengunjuk rasa membakar gedung-gedung pemerintah. Kerusuhan meluas hingga Selasa dan Rabu ke berbagai wilayah lainnya di Papua, termasuk di Fakfak dimana pasar dibakar dan juga di Sorong di mana sebuah penjara dibakar yang menyebabkan kaburnya 250 lebih narapidana.

Aksi unjuk rasa juga dilakukan warga Papua di provinsi-provinsi lainnya.

Tidak dilaporkan lagi adanya kerusuhan pada hari Jumat, namun seorang anggota kelompok separatis dilaporkan tewas di tangan aparat keamanan setelah adanya kontak senjata di Wamena.

Dalam buku “Papua Road Map” yang diterbitkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2009 mencatat marginalisasi, diskriminasi, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sebagai akar dari konflik yang berkepanjangan.

“Warga Papua tidak terlalu merespons berlebihan dengan isu-isu rasisme, tapi kali ini ada ledakan kemarahan, artinya ada persoalan selama ini tidak diselesaikan,” kata peneliti dari LIPI, Adriana Elisabeth.

“Harus ada dialog membahas akar masalah yang belum diselesaikan, tapi untuk sekarang emosinya sedang tinggi jadi susah, butuh proses,” ujar Adriana kepada BeritaBenar.

“Pemerintah sudah kasih pendidikan, pembangunan, tapi pemerintah tidak menanyakan ke orang Papua mereka butuh apa, mereka ingin apa,” tambahnya.

“Pemerintah belum mencoba memahami dengan sundut pandang orang Papua,” kata Adriana yang juga adalah Koordinator Jaringan Damai Papua-Jakarta, yang memfasilitasi dialog antara masyarakat Papua dan pemerintah.

‘Tidak didiskriminasi’

Pemerintah menolak tuduhan bahwa Papua telah didiskriminasi.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pada Kamis mengatakan bahwa Papua adalah anak emas dan pemerintah pusat telah menggelontorkan lebih dari Rp100 triliun dalam dana otonomi untuk Papua dan Papua Barat.

“Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan,” kata Wiranto kepada reporter Kamis.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah menjadikan pembangunan infrastruktur di Papua sebagai prioritas dalam periode pertama kepemimpinannya.

Ia mengatakan setelah pembunuhan terhadap para pekerja konstruksi Desember lalu, kekerasan-kekerasan tersebut semakin membulatkan tekad pemerintahannya untuk mengembangkan Papua.

Jokowi dikecam setelah dia mendesak warga Papua yang marah "untuk mengampuni" pelaku kekerasan terhadap mereka setelah kerusuhan meletus pada hari Senin, tanpa menanggapi tuduhan perlakuan kasar, rasis dan diskriminatif terhadap para pelajar Papua oleh aparat keamanan di Surabaya dan Malang beberapa hari sebelumnya.

Tapi pada hari Kamis Jokowi menginstruksikan pihak berwenang untuk melakukan tindakah tegas terhadap pelaku rasisme di Jawa Timur itu.

“Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas,” ujar Jokowi.

Ia mengatakan ia akan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Papua ke Istana Negara minggu depan untuk membicarakan bagaimana “mempercepat kemakmuran” di Papua.

Tetapi bagi banyak orang Papua, kata-kata Presiden itu mungkin sudah bukan hal yang baru lagi.

“Kita telah mendengar itu beberapa kali. Kita sudah hampir 100 persen tidak percaya dengan pemerintah,” kata Tabuni, mahasiswa Papua di Bogor.

“Pemerintah tidak serius. Solusinya adalah kami ingin menentukan nasib kami sendiri,” ujarnya.

Tampilan selengkapnya