TGPF Menduga Ada Keterlibatan Aparat dalam Kematian Pendeta di Papua

Insiden penembakan yang bulan lalu menewaskan seorang pendeta di Kabupaten Intan Jaya, Papua, diduga melibatkan aparat keamanan, menurut hasil investigasi tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang diumumkan Rabu (21/10).

Sementara pelaku pembunuhan terhadap dua prajurit TNI dan seorang warga sipil yang terjadi dalam waktu berdekatan dengan pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani itu diyakini dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD.

“(Penembakan) Pendeta Yeremia itu ada dugaan melibatkan aparat dan kemungkinan pihak ketiga. Kan itu tidak bisa dihindari kemungkinan pihak ketiga itu,” kata Mahfud, dalam telekonferensi, Rabu.

Mahfud, yang merupakan penanggungjawab TGPF, tidak memberi keterangan detail terkait siapa pihak ketiga yang dimaksudnya, berikut juga dengan jumlah dan peran oknum aparat yang terlibat.

“Karena hasil penyelidikan pencarian fakta ini akan diberikan sebagai informasi tentang berapa orang, siapa, itu langsung ke aparat penegak hukum. Saya katakan ini bukan pro justicia, ga boleh sebut orang,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah selanjutnya akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun administrasi negara.

“Sejauh menyangkut tindak pidana berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” katanya.

TGPF dibentuk atas perintah Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menyelidiki insiden penembakan dan penyerangan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, September 2020, menyusul desakan banyak pihak termasuk  Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

Pada 19 September 2020, Yeremia tewas setelah mengalami luka tembakan dan sabetan benda tajam di dekat kandang babi miliknya di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

Benny Mamoto, ketua TGPF, mengatakan timnya belum bisa menemukan saksi mata yang melihat langsung peristiwa penyerangan terhadap Yeremia. Hasil investigasi yang digelar selama 21 hari tersebut hanya mencakup keterangan keluarga dan saksi di sekitar lokasi kejadian.

“Soal saksi mata, tugas tim sangat terbatas waktunya sehingga kami maksimalkan olah TKP (tempat kejadian perkara) yang dua anggota jadi korban, kemudian TKP Pendeta Yeremia. Kemudian juga kami datang ke makam almarhum dan ke kediaman almarhum,” kata Benny dalam telekonferensi yang sama.

“Nah, sejauh ini belum ada saksi mata yang lihat langsung kejadian,” tambahnya.

Kendati demikian, Benny memastikan tim telah bekerja secara independen dengan membuka ruang seluas-luasnya atas segala kemungkinan pelaku, kelompok, serta motifnya. Keputusan untuk tidak mencari saksi mata tersebut, klaim Benny, juga telah disepakati oleh pihak keluarga dan lingkungan setempat.

“Ini kita syukuri karena keluarga percaya penuh, ini tidak terlepas dari peran tokoh adat dan tokoh agama karena Beliau-Beliau lah yang meyakinkan kehadiran kami di sana,” kata Benny.

Sebelumnya, keluarga Yeremia menolak permintaan pihak aparat untuk melakukan otopsi atas jenazah tanpa ada jaminan bahwa permasalahan ini diserahkan langsung kepada Jokowi.

TGPF mengaku telah mewawancarai lebih dari 40 saksi dalam upaya mencari titik terang atas rentetan penembakan yang terjadi di Intan Jaya. Saksi-saksi tersebut berasal dari pihak keluarga, saksi di sekitar lokasi peristiwa, hingga petugas TNI dan Polri.

Pada hari yang sama dengan insiden penembakan Yeremia, seorang tentara, Pratu Dwi Akbar Utomo, ditemukan tewas ditembak di Hitadipa, Intan Jaya. Selang beberapa hari sebelumnya, seorang pengemudi ojek bernama Badawi dan seorang anggota TNI bernama Serka Sahlan tewas diserang oleh kelompok bersenjata di Intan Jaya, kata juru bicara militer setempat.

“Informasi dan fakta-fakta menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September. Demikian pula terbunuhnya seorang warga sipil atas nama Badawi," kata Mahfud, yang menggunakan sebutan untuk kelompok separatis.

Saat masa tugas TGPF selama dua minggu di Papua, seorang anggota TGPF, Bambang Purwoko - dosen dan peneliti masalah Papua dari Universitas Gadjah Mada dan Sersan Satu TNI Faisal Akbar, tertembak dalam serangan yang diklaim dilakukan oleh kelompok separatis,

Juru bicara Polri Awi Setiyono mengatakan polisi masih menyelidiki kasus kematian Yeremia.

“Polri sesuai fakta hukum berjalan saja. Beliau [Mahfud] kan TGPF, silakan kita kan masing-masing,” kata Awi kepada BenarNews.

Kepala Pusat Penerangan TNI Achmad Riad menolak berkomentar dengan alasan belum membaca laporal TGPF.

Komnas HAM: Ada rentetan kejadian

Sementara itu, hasil investigasi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa kematian Yeremia terkait sejumlah peristiwa lain di Kabupaten Intan Jaya.

“Terkait dengan peristiwa kematian Pendeta Yeremia, Komnas HAM menemukan fakta bahwa peristiwa tersebut tidak berdiri sendiri. Terdapat rentetan peristiwa lain yang terjadi sebelumnya,” sebut Komisioner Komnas HAM, M. Choirul Anam, dalam rilis yang dibagikan Minggu (17/10).

Setidaknya terdapat 18 kasus yang terjadi di Intan Jaya yang menurut Anam melengkapi kasus kematian Yeremia. Hal itu dilihat dari lokasi kejadian yang sama serta adanya persoalan serius dalam waktu cukup pendek.

“Dari tinjauan ke lokasi, olah TKP dan permintaan keterangan saksi-saksi dan para pihak, Komnas HAM mendapatkan berbagai keterangan, bukti dan informasi pendukung semakin terangnya peristiwa tersebut,” katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat, Frits Bernard Ramandey, mengatakan rentetan kasus di Intan Jaya memiliki pola sama.

"Kalau kita lihat pola dan karakter kasus sama persis karena semua itu berujung pada kekerasan dan ada korban meninggal dunia baik di warga sipil maupun aparat TNI-Polri," kata Frits.

Selain kematian Pendeta Yeremia, tim Komnas HAM juga menerima dua aduan dari masyarakat setempat, yakni keberatan warga atas penggunaan gedung sekolah yang dijadikan pos persiapan Koramil Hitadipa.

Yeremia diketahui kerap menyuarakan keinginannya atas penyelesaian konflik di wilayahnya secara damai dan menjauhi pendekatan keamanan.

Merespons temuan Komnas HAM, Mahfud mengakui bahwa benar ada rangkaian peristiwa di lapangan yang terjadi beberapa bulan sebelum kematian Yeremia, namun dia menolak untuk menjelaskan.

“Saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu, tapi biarlah itu nanti Komnas HAM fokus ke sana,” kata Mahfud.

Sejak bergabungnya Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, konflik antara separatis dan aparat keamanan terus mewarnai Papua yang kerap berujung kekerasan. Seruan untuk merdeka dari Indonesia terus digemakan oleh kelompok separatis yang menuntut diadakannya referendum bagi rakyat Papua.

Organisasi HAM menilai aparat keamanan dan juga kelompok separatis bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di wilayah itu.