Malaysia: Patroli Maritim Gabungan dengan Indonesia dan Filipina Ditunda

Peluncuran patroli maritim gabungan untuk menghentikan penyanderaan oleh militan Abu Sayyaf Group (ASG) di perairan Sulu dan Sulawesi yang dijadwalkan pada hari Selasa, telah ditunda karena Menteri Pertahanan Filipina tidak bisa bergabung dengan mitra-mitranya dari Indonesia dan Malaysia pada acara tersebut, demikian kata pejabat berwenang.

Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein, mengatakan peluncuran itu ditunda ke waktu yang belum ditentukan, karena kehadiran ketiga menteri pertahanan tersebut diperlukan dalam penandatanganan pakta keamanan trilateral “dalam semangat persahabatan dan solidaritas”.

Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana “telah diperintahkan untuk mendampingi Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam lawatan resmi ke Timur Tengah pada 10 – 16 April,” kata Hishammuddin, menjelaskan alasan penundaan itu.

Pekan lalu pejabat Malaysia dan Indonesia mengumumkan peluncuran itu akan diadakan di Markas Angkatan Laut Sandakan Sabah, di negara bagian Sabah, Malaysia timur. Undangan telah dikirim ke awak media untuk meliput acara tersebut dan pejabat Indonesia mengatakan lima wartawan Indonesia telah diundang.

Peluncuran tersebut tadinya akan menjadi puncak hampir setahun patroli gabungan itu sejak pertama kali direncanakan. Pada bulan Mei 2016, menteri luar negeri dari ketiga negara sepakat untuk melaksanakan patroli, yang ditindaklanjuti sebulan kemudian dengan pertemuan para menteri pertahanan untuk membahas rencana tersebut. Pada November tahun lalu, seorang juru bicara pihak berwenang Indonesia mengatakan serangkaian masalah telah memperlambat upaya peluncuran tersebut.

Penundaan berkesinambungan

Indonesia sebelumnya juga menunda konfirmasi kehadiran di Sandakan, dengan mengusulkan peluncuran itu digelar di wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, sempat mengusulkan patroli maritim bersama itu diluncurkan pada 20 April di Tarakan, Kalimantan Utara, mempertimbangkan sebagian besar tawanan ASG adalah warga Indonesia.

"Kami menyesuaikan saja dengan rencana masing-masing kementerian pertahanan, karena memang semua yang direncanakan sudah bisa (dilaksanakan),” kata Wuryanto kepada BeritaBenar, Senin, sehubungan dengan penundaaan tersebut. Indonesia masih siap menjadi tuan rumah untuk peluncuran tersebut, demikian ujarnya.

“Akan upayakan itu bila mungkin. Tapi prinsipnya dimana saja sama dan kita menyesuaikan dengan kesepakatan ketiga negara,” tegas Wuryanto.

Selama bertahun-tahun, ASG telah menculik dan menyandera para pelaut untuk mendapatkan uang tebusan, dan membunuh beberapa tawanan. Pada bulan Februari, kelompok itu merilis video memperlihatkan pemenggalan kepala seorang tawanan dari Jerman, Jurgen Kantner, setelah tenggat waktu untuk pembayaran tebusannya sebesar US$ 600.000 (mendekati Rp8 milyar) berlalu.

Tahun lalu, militan ASG disinyalir berada di belakang serangan atas kapal-kapal di perairan antara pulau Kalimantan dan Filipina selatan yang berujung dengan penculikan puluhan pelaut Indonesia dan Malaysia. Sebagian besar sandera telah dibebaskan, tapi tujuh orang Indonesia diyakini masih ditawan ASG. Sandera lainnya termasuk 13 warga Vietnam, tujuh warga Filipina dan masing-masing seorang warga Belanda dan Jepang.

Pada tahun 2016, ASG dilaporkan setidaknya mengumpulkan 354.100.000 Filipina peso (Rp96,8 milyar) dari tebusan untuk pembayaran para sandera, seperti dikutip di Rappler.com yang berbasis di Filipina.

Bebeb Djundjunan, Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Indonesia, sempat mengatakan kepada BeritaBenar bahwa rencana sementara peluncuran  tersebut meliputi angkatan laut ketiga negara berkumpul di Tarakan, lalu berlayar menuju Sandakan dan melanjutkannya ke Bongao, di Provinsi Tawi-Tawi, Filipina.

“Ketiga lokasi itu adalah pangkalan angkatan laut masing-masing yang sudah ditunjuk untuk menjadi pusat komando dan diberi kewenangan mengeluarkan pemberitahuan ke para pelaut (notice to mariners) bila terjadi serangan,” ujar Bebeb kepada BeritaBenar, Rabu, 5 April.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Filipina, Lorenzana, tidak banyak berkomentar sejak rencana awal tanggal peluncuran tersebut dirilis. Ia, namun demikian, sempat mengatakan kepada Financial Times bahwa kampanye trilateral tersebut akan “menjaga keamanan pelaut dan juga mencegah pergerakan teroris dari satu tempat ke tempat lain.”