Pelajar Papua kembali ke jalan menolak program makan gratis Prabowo

Lebih dari 1.000 pelajar di wilayah Papua turun ke jalan pada Senin untuk memprotes program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto dan menuntut agar pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis.

Unjuk rasa di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai di Provinsi Papua Tengah, menyusul serangkaian aksi pelajar di seluruh wilayah tersebut pekan lalu yang diwarnai tindakan represif petugas keamanan.

Para pelajar bergerak menuju kantor bupati, membawa spanduk bertuliskan "Kami butuh pendidikan gratis, bukan makan siang gratis" dan "Presiden Prabowo lebih memikirkan perut daripada otak."

Program makan gratis, yang merupakan inisiatif unggulan Prabowo, bertujuan mengatasi malnutrisi dan stunting, namun sebagian berpendapat bahwa program ini gagal menangani akar penyebab kemiskinan dan ketidaksetaraan di Papua, di mana akses ke pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan besar.

"Makanan bergizi itu selalu disiapkan oleh orang tua kami. Mereka menyiapkan makan sehari tiga kali. Kami tidak susah makanan karena alam juga ikut menyediakan. Tapi kami kesulitan biaya pendidikan sehingga kami meminta pendidikan harus digratiskan," kata Alpius Tebai, koordinator Aliansi Pelajar Kabupaten Paniai yang mengorganisir protes tersebut.

Demonstrasi di Enarotali berlangsung damai, dengan polisi menyediakan pengamanan saat pelajar berbaris dan menyampaikan tuntutan mereka.

Namun, selama protes serupa pekan lalu di kota-kota Papua lainnya, pihak berwenang merespons dengan kekerasan, termasuk penggunaan gas air mata dan tembakan peringatan. Dalam satu insiden di Nabire, sebuah video beredar yang menunjukkan seorang pejabat pendidikan lokal menendang dan menghina seorang pelajar, memicu kemarahan.

Para ahli mengatakan bahwa protes pelajar mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Jakarta, yang oleh banyak orang Papua dianggap paternalistik dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

Mereka berpendapat bahwa program ini mengabaikan masalah struktural yang lebih dalam di wilayah tersebut, termasuk sekolah yang kekurangan dana, kurangnya guru berkualitas, dan tingginya angka putus sekolah.

Fabianus John Berek, seorang pakar tata kelola di Papua, mengatakan program makan gratis gagal mempertimbangkan tantangan unik yang dihadapi oleh komunitas Papua.

‘’Penolakan MBG hendak menunjukkan, bahwa pemerintah pusat yang dikomandoi secara sentralistis dan top down, mengikuti watak rezim Orde Baru gagal mengidentifikasi akar persoalan pendidikan di Papua,’’ kata Berek dalam sebuah opini di Jubi, situs berita utama Papua.

Berek menyerukan keterlibatan yang lebih besar dari pemerintah daerah, pendidik, dan pemimpin komunitas dalam pembuatan kebijakan, terutama di wilayah dengan sejarah marginalisasi dan konflik seperti Papua.

‘’Pengabaian terhadap hal ini mengakibatkan kebijakan MBG hanya merupakan agenda pemerintah pusat, yang sama sekali tidak relevan dan kontekstual dengan permasalahan di level daerah,’’ tulisnya.

Sementara itu, polisi menuduh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah kelompok pro-kemerdekaan, telah mengorganisir aksi penolakan tersebut. Polisi di Jayapura mengklaim memiliki bukti bahwa KNPB menyediakan materi dan panduan kepada pelajar, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut.

"Bukan hal baru. Sudah sering mereka (polisi) tuduh kami sebagai dalang aksi demonstrasi di Papua ini. Tapi para pelajar itu mereka cerdas. Mereka tidak perlu diarahkan atau ditunggangi. Mereka paham apa yang mereka harus lakukan untuk menyampaikan aspirasi. Kami tak perlu terlibat," kata Warpo Wetipo, wakil ketua KNPB.

Organisasi hak asasi manusia mengutuk respons keras terhadap protes sebelumnya. Amnesty International Indonesia menyebut penggunaan gas air mata dan tembakan peringatan terhadap pelajar sebagai tindakan berlebihan.

“Mencegat, apalagi menangkap siswa yang hendak melakukan aksi damai menolak program MBG tanpa alasan hukum yang dibenarkan, adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat nyata yang dipertontonkan oleh kepolisian di Tanah Papua,” kata Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia.

Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) telah menyerukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran oleh aparat keamanan selama protes. Organisasi tersebut mendesak Prabowo untuk mengalokasikan ulang dana dari program makan siang ke pendidikan dan menuntut akuntabilitas bagi pejabat yang terlibat dalam tindakan kekerasan.

"Berkaitan dengan pendidikan gratis di seluruh Tanah Papua adalah kewajiban pemerintah pusat sesuai perintah konstitusi [yang berbunyi] 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan'," kata Emanuel Gobay, direktur LBH Papua.

”Sudah sepantasnya seluruh oknum aparat keamanan yang menodai ruang demokrasi pelajar Papua ...dimintai pertanggungjawaban hukum alias ditangkap,” ujar Gobay dalam pernyataan tertulis.

Victor Mambor adalah Pendiri dan Pemimpin Umum situs berita Jubi.