Pemerintah Tagih Komitmen Cina Atas Penyelesaian Kasus Eksploitasi ABK WNI
2021.01.13
Jakarta
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menagih tindak lanjut Cina atas kasus-kasus nelayan asal Indonesia yang diduga mengalami eksploitasi kerja di kapal-kapal negara Asia Timur itu dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Jakarta.
Wang tiba di Indonesia pada Selasa dengan lebih dulu mengunjungi kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatra Utara, untuk membahas sejumlah rencana investasi dan kerja sama di bidang pariwisata serta teknologi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam pertemuan di Jakarta, Retno meminta mitranya itu untuk menindaklanjuti perihal komitmen perlindungan anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Cina.
“Saya sekaligus juga memintakan kembali perhatian terhadap masih adanya beberapa isu pending (belum terselesaikan), antara lain pemulangan ABK yang masih stranded (terdampar), penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan, perbaikan kondisi kerja yang aman dan kondusif, serta penegakan hukum melalui mutual legal assistance (bantuan hukum timbal balik),” kata Retno.
Dalam rapat internal antara pejabat Kemlu dua negara pada September 2020, disepakati bahwa pemerintah Cina akan mendorong perusahaan pemilik kapal ikan negara itu untuk mengarahkan kapalnya ke Indonesia dalam rangka merepatriasi pekerja maupun jenazah pelaut Indonesia.
Sebagian besar kapal-kapal ikan dari Cina saat ini beroperasi di wilayah Samudera Pasifik, oleh karenanya Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dinilai sebagai lokasi paling memadai untuk proses debarkasi.
Pada November 2020, sebanyak 155 pelaut dan dua jenazah yang bekerja di 12 kapal ikan Cina dipulangkan menggunakan kapal Long Xin 601 dan Long Xin 610, sebut laporan Kementerian Perhubungan.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi menyebut penyebab kematian dua pekerja kapal atas nama Saleh Anakota dan Rudiardinto, masing-masing meninggal dunia pada 2 dan 8 Agustus, karena sakit saat bekerja di laut.
Laporan yang dihimpun Fishers Centre yang dikelola Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, lembaga nirlaba yang fokus pada persoalan pekerja di laut, menyebut saat ini diperkirakan masih ada 51 pelaut Indonesia yang masih terjebak di kapal ikan Cina.
Koordinator Nasional DFW Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengatakan puluhan orang tersebut telah menyelesaikan kontrak kerja namun terpaksa tetap berada di kapal karena pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19.
“Sepanjang Desember 2020, Fishers Center banyak menerima pengaduan sejumlah ABK yang terjebak di perairan Cina dan minta bantuan untuk segera dipulangkan,” kata Abdi kepada BenarNews.
Selain terjebak tidak bisa pulang, pengaduan lainnya meliputi pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan kontrak dan juga intimidasi dari kapten kapal. “Pemerintah kurang responsif menyikapi kesemrawutan tata kelola awak kapal perikanan sehingga tidak bisa memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja awak kapal perikanan,“ kata Abdi.
Saat menyampaikan keterangan pers bersama Retno, Wang tidak menyinggung perihal progres penanganan kasus dugaan eksploitasi kerja pelaut Indonesia.
‘Babak baru pembangunan’
Wang menyebut kunjungannya ke Indonesia sebagai simbol dari babak baru kerja sama pembangunan yang akan terus dijalin dua negara. Dalam pertemuan di Jakarta, Cina dan Indonesia turut menandatangani hasil pertemuan untuk prastudi kelayakan pembangunan Bendungan Lambakan di Kalimantan Timur.
Pemerintah Cina juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus menyinergikan inisiatif kerja sama dalam proyek-proyek One Belt, One Road (OBOR), termasuk memastikan kemajuan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini progres pengerjaannya telah mencapai 64 persen dengan target penyelesaian pada 2022.
Pada 2019, Menteri Luhut mengatakan pemerintah menawarkan 28 proyek di Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali sebagai bagian dari rencana infrastruktur ambisius Cina itu. Dari 28 proyek, baru sembilan di antaranya yang telah mencapai kesepakatan.
Sembilan proyek itu antara lain Pelabuhan Sumatra Utara, Kawasan Industri Internasional Kuala Tanjung, Kawasan Industri Sei Mangkei, Kawasan Industri Kualanamu, Kayan Hydro Energy, Kawasan Industri Tanah Kuning, Kawasan Industri Bitung, Taman Teknologi Pulau Kura-Kura, dan Pusat Pelatihan SDM Bersama di Bali.
Selain kerja sama infrastruktur, dalam pertemuan hari ini, Cina juga mengumumkan kesepakatan kerja sama di bidang teknologi informasi dan keamanan siber antarnegara.
“Kami juga akan fokus pada inovasi teknologi dan mempercepat pembangunan yang mendorong pertumbuhan baru seperti 5G, AI (kecerdasan buatan), dan big data, sehingga kita bisa membuat industri yang lebih kompetitif,” kata Wang.
“Cina dan Indonesia akan bekerja sama untuk menulis babak baru pembangunan,” ucapnya.
Situs resmi Kementerian Luar Negeri Cina melaporkan bahwa pemerintah dua negara menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang peningkatan kapasitas keamanan internet dan kerja sama teknologi dalam pertemuan Wang dengan Luhut di Toba.
MoU tersebut dijalin di tengah pemblokiran Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa terhadap perangkat jaringan 5G milik perusahaan teknologi Cina, Huawei Technologies, karena kekhawatiran perangkat tersebut disusupi pemerintah Cina untuk memata-matai negara lain.
Huawei membantah tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa perusahaan mereka tidak memiliki hubungan dengan Pemerintah Cina.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi, mengatakan pemblokiran yang dilakukan negara-negara Barat terhadap Huawei tidak akan memberi pengaruh yang signifikan atas kerja sama Indonesia-Cina.
“Kalau kita lihat sih tidak, ya. Karena pemerintah saat ini sedang mesra-mesranya dengan Tiongkok (Cina). Hal itu karena investasi Tiongkok kan besar, dan akan terus membesar,” kata Heru kepada BenarNews, Rabu.
Secara keseluruhan, Heru menilai kerja sama Indonesia-Cina sebagai hal positif.
“Kerja sama ini memungkinkan kita menjejak penjahat siber yang mungkin dari negara yang kita kerja sama atau sebaliknya, sehingga bisa tertangkap dan dimintai pertanggungjawaban,” kata Heru.
Penguatan ekonomi di tengah pandemi
Kunjungannya di Indonesia ini juga diakui Wang sebagai pertanda kerja sama kedua negara yang terus menguat di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tak hanya memakan korban jiwa melainkan juga ekonomi.
“Perjalanan saya adalah tentang mengimplementasikan kesepakatan yang sudah dicapai kedua Presiden kita, memperkuat kepercayaan dan upaya penanganan COVID-19 serta kerja sama pembangunan sebagai prioritas kedua negara,” kata Wang.
Cina berkomitmen untuk memanfaatkan kekuatan pasar dan permintaan domestik antarnegara untuk memperluas impor dan investasi demi mendukung pertumbuhan perdagangan yang sehat dan seimbang, sambung Wang.
“Dalam rangka mengatasi masa-masa sulit bersama, Cina dan Indonesia tetap menjaga hubungan yang kuat dan bergerak maju, menunjukkan ketangguhan dan perhatian yang luar biasa,” katanya.
Menlu Indonesia, Retno, turut mengapresiasi peningkatan perdagangan antara Cina dan Indonesia sebesar lebih dari 10 persen di saat perekonomian global menghadapi guncangan yang berat akibat pandemi COVID-19.
Kendati demikian, Retno meminta kedua negara untuk terus melakukan upaya dalam mengatasi halangan dalam perdagangan terutama dalam hal akses pasar bagi ekspor unggulan Indonesia seperti produk perikanan, buah tropis, sarang burung walet dan sawit.
“Kunci dari kerja sama ekonomi adalah sinergi yang saling menguntungkan,” kata Retno.
Data Kementerian Perdagangan menyebutkan ekspor Indonesia ke Cina pada Semester I/2020 mengalami kenaikan hingga 11,74 persen dibanding periode sama pada tahun 2019. Selain itu, investasi dari Cina pada periode yang sama juga naik 9 persen atau dari US $2,2 miliar menjadi US $2,4 miliar dibanding Semester I/2019.
Dalam hal penanganan pandemi, Cina juga mengatakan akan melanjutkan kerja sama pengadaan vaksin sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin di kawasan.
“Cina dan Indonesia akan bekerja sama untuk mengalahkan virus ini, Cina siap melanjutkan kerja sama produksi dengan Indonesia dan mendukung Indonesia menjadi pusat produksi vaksin regional,” kata Wang.