Follow us

Pengamat: Pemerintah Tak Ada Kepedulian Terkait Masalah TKI

Persoalan TKI ilegal kembali menyeruak usai insiden karamnya kapal motor yang diduga membawa tenaga kerja ilegal asal Indonesia di perairan Malaysia.
Arie Firdaus
Jakarta
2017-01-24
Email
Komentar
Share
Tim penyelamat membawa mayat korban warga Indonesia dari boat yang karam di Negara Bagian Johor, Malaysia, 23 Januari 2017.
Tim penyelamat membawa mayat korban warga Indonesia dari boat yang karam di Negara Bagian Johor, Malaysia, 23 Januari 2017.
AFP

Pemerintah disebut memiliki tata kelola buruk terkait masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sehingga banyak dari mereka yang bekerja ke luar negeri, terutama Malaysia, memilih jalur ilegal.

"Bisa dibilang, pemerintah tak ada unsur kepedulian," tegas pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga, Hadi Subhan kepada BeritaBenar, Selasa, 24 Januari 2017.

Ia diwawancara menyusul karamnya kapal motor yang diduga membawa puluhan TKI ilegal di perairan Malaysia, Senin, 22 Januari 2017. Sejauh ini, sedikitnya 10 orang sudah ditemukan tewas.

Hadi mencontohkan beragamnya bea yang dipungut pemerintah kepada calon TKI yang hendak berangkat ke luar negeri, mulai dari biaya pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), sertifikasi kompetensi, tes psikologi, hingga asuransi.

Aneka biaya tersebut, tambah Subhan, semakin memberatkan calon TKI karena ongkos membengkak. Padahal, mereka bekerja ke luar negeri karena tak mendapat pekerjaan di Indonesia.

Perihal perbedaan besaran ongkos antara jalur resmi dan ilegal, Subhan mengaku tidak memiliki datanya.

"Saya tak tahu pasti. Yang jelas lebih besar karena ada ada banyak rangkaian tes tadi," ujarnya.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, menyebutkan perbedaan ongkos antara jalur resmi dan ilegal bisa lebih dari 100 persen.

Menurutnya, biaya 300 Ringgit atau sekitar Rp900 ribu dibutuhkan seorang untuk masuk ke Malaysia secara ilegal. Tapi jika melewati jalur resmi, transportasi saja membutuhkan biaya 800 Ringgit atau sekitar Rp2.400.000.

"Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk rangkaian tes seperti psikologi dan kompetensi," kata Anis kepada BeritaBenar.

Tak mengherankan, katanya, sulit untuk kemudian membendung laju TKI ilegal ke luar negeri.

"Apalagi jika lewat jalur resmi, ada potongan gaji selama tujuh bulan awal," kata Anis, "terhadap TKI, negara memang seperti tak hadir."

Membantah

Juru bicara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Servulus Bobo Riti, membantah pemerintah tak peduli terhadap TKI dengan mematok bea besar. Dia berdalih, beragam ongkos itu wajar untuk operasional penempatan TKI yang kompleks.

Dia tak sependapat dengan pernyataan bahwa ongkos jalur resmi yang mahal menjadi pemicu banyaknya calon TKI menempuh jalur ilegal.

Menurutnya, keberadaan jaringan penyalur tenaga kerja ilegal sebagai pemicu.

"Ada jaringan yang memang bekerja menempatkan calon TKI ilegal ke luar negeri," kata Servulus saat dikonfirmasi BeritaBenar.

Ia menambahkan, pemerintah telah berulang kali melakukan sosialisi ke daerah-daerah sumber TKI agar memilih jalur resmi jika mau bekerja di luar negeri. Hanya saja, Servulus mengaku sosialisasi belum maksimal.

Perihal modus para penyalur TKI ilegal, Servulus mengatakan, mereka biasanya langsung mendekati dan merayu WNI yang berniat ke luar negeri. Namun dia tak bisa memerinci jumlah jaringan penyalur TKI ilegal tersebut.

Terus berulang

Persoalan TKI ilegal kembali menyeruak usai karamnya kapal motor yang membawa TKI di perairan Negara Bagian Johor, Malaysia, Senin pagi waktu setempat. Kecelakaan itu diduga akibat kapal kelebihan muatan dan hantaman ombak besar.

Otoritas Malaysia memperkirakan 40 orang berada di kapal motor yang berangkat dari Batam di Kepulauan Riau saat kecelakaan itu terjadi. Sejauh ini, 10 orang – termasuk perempuan – ditemukan tewas dan dua lainnya selamat.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan, dari dua orang selamat, satu WNI yang berinisial F asal Kediri, Jawa Timur, dan seorang lagi merupakan warga Malaysia.

"Ia kini dirawat di Rumah Sakti Sultan Ismail di Johor Bahru," kata Direktur Perlindungan WNI dan badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal saat dihubungi.

Terkait korban tewas, Iqbal belum memastikan identitas mereka sebab otoritas belum bisa mendalami insiden tersebut melalui korban selamat.

"Mereka masih trauma sehingga belum bisa ditanya lebih lanjut," ujar Iqbal.

Insiden kapal karam yang membawa TKI ilegal ke Malaysia bukan kali ini saja terjadi. November tahun lalu, kapal yang membawa 101 TKI tenggelam di perairan Batam. Lebih dari separuh penumpang ditemukan meninggal dunia.

Empat bulan sebelumnya, sebuah kapal yang membawa TKI ilegal juga karam di peraian yang sama.

Kapal yang membawa TKI ilegal juga tenggelam di perarian Malaysia pada Januari 2016, dengan korban tewas sebanyak 18 orang.

‘Suka pekerja ilegal’

Anis dari Migrant Care juga menyoroti tingginya permintaan pekerja gelap di luar negeri sebagai pendorong maraknya TKI ilegal.

Menurutnya, ada perusahaan di luar negeri, termasuk di Malaysia, lebih suka kepada TKI gelap lantaran bisa digaji murah.

"Itu tantangan tersendiri karena ada kecenderungan perusahaan sengaja memilih TKI ilegal," katanya.

Merujuk data Migrant Care pada 2016, terdapat 1,6 juta pekerja ilegal asal Indonesia di Malaysia. Jumlah itu lebih besar dibandingkan pekerja resmi, 800 ribu orang.

Tampilan selengkapnya