Follow us

Indonesia Siap Memilih di Tengah Masalah Distribusi Logistik, Politik Uang

KPU diminta bersiap menerima gugatan dari peserta pemilihan di MK.
Arie Firdaus
Jakarta
2019-04-16
Email
Komentar
Share
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengangkut kotak suara ke mobil di gudang logistik Pemilu di Jakarta, 15 April 2019, untuk didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengangkut kotak suara ke mobil di gudang logistik Pemilu di Jakarta, 15 April 2019, untuk didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Afriadi Hikmal/BeritaBenar

Sebanyak 192,8 juta rakyat Indonesia akan menggunakan hak politiknya pada Rabu, 17 April 2019, dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/ kota di tengah gangguan politik uang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 810.329 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia yang dibuka pukul 07.00 waktu setempat hingga enam jam ke depan.

Sehari jelang pemungutan suara, Komisioner KPU Pramono Ubaid mengklaim distribusi logistik Pemilu hampir rampung, sudah disebar hingga ke tingkat kecamatan di seluruh Tanah Air.

“KPU siap. Saya bisa mengatakan kesiapan sudah 99 persen," katanya di kantor KPU di Jakarta, Selasa, 16 April 2019.

Sejumlah kendala, terang Ubaid, sempat ditemukan dalam distribusi logistik mulai dari faktor cuaca buruk hingga kesulitan akses menuju daerah terpencil. Namun, dia yakin semuanya sudah akan sampai sebelum pencoblosan.

"Kami bekerja melawan waktu di banyak daerah, menghadapi cuaca yang juga kurang bersahabat. Ada juga mengganti surat suara yang rusak. Tapi KPU percaya semua akan tiba sebelum pemilihan," lanjutnya.

KPU – dibantu polisi dan tentara, memang sempat terkendala hujan badai saat hendak mendistribusikan logistik Pemilu ke gugusan Kepulauan Seribu di utara Jakarta.

Adapula insiden kapal pembawa logistik Pemilu yang rusak saat hendak mengangkut peralatan ke Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Di sejumlah daerah terpencil, penyebarluasan alat-alat Pemilu juga terkendala akses jalan rusak sehingga terpaksa diangkut dengan menggunakan gajah atau kuda, seperti di Aceh dan pelosok Jawa.

Sedangkan di pedalaman Lampung Barat, logistik Pemilu dibawa dengan gerobak kayu yang ditarik sapi untuk melalui jalan berlumpur.

Polisi dan tentara ikut menjaga kotak suara yang diangkut dengan kuda ke TPS-TPS di sejumlah desa di Tempurejo, Jawa Timur, 15 April 2019. (AP)
Polisi dan tentara ikut menjaga kotak suara yang diangkut dengan kuda ke TPS-TPS di sejumlah desa di Tempurejo, Jawa Timur, 15 April 2019. (AP)

Politik uang

Tak cuma kendala distribusi logistik, gangguan politik uang oleh sejumlah calon anggota legislatif juga mewarnai Pemilu 2019.

Bawaslu, antara lain, menerima laporan dugaan politik uang yang melibatkan calon anggota legislatif di Jembrana, Bali; Ponorogo, Jawa Timur; Ogan Ilir, Sumatera Selatan; dan DKI Jakarta yang melibatkan politikus Partai Gerindra Muhammad Taufik.

Menurut anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin, lembaganya menerima setidaknya 25 laporan kasus politik uang selama masa tenang yang tersebar di 13 provinsi.

"Sebanyak 22 kasus adalah OTT (operasi tangkap tangan) pengawas Pemilu dan tiga OTT kepolisian," kata Afifuddin dalam keterangan pers di kantor Bawaslu.

Merujuk data KPU, sebanyak 575 kursi DPR diperebutkan 7.968 calon anggota legislatif dari 16 partai politik, dengan ambang batas (parliamentary threshold) empat persen. Jumlah ini lebih banyak 15 kursi dibanding pemilihan 2014.

Sebanyak 807 orang akan bersaing memperebutkan 136 kursi anggota DPD dan lebih 20 ribu caleg bertarung memperebutkan 2.207 kursi DPRD provinsi dan lebih 200 ribu calon bersaing memperebutkan 17.610 kursi DPRD kabupaten/kota.

KPU telah menggelar pemungutan suara untuk sekitar 2 juta warga Indonesia di luar negeri yang memiliki hak pilih.

Kendati antusiasme warga Indonesia di luar negeri disebut KPU sangat tinggi, sejumlah masalah ditemukan dalam penyelenggaraan seperti di Sydney, Australia, tatkala ratusan orang tidak bisa memberikan suara meski telah hadir dan mengantre di TPS.

Sengkarut tersebut bahkan melahirkan petisi untuk Pemilu ulang di Sydney dan telah ditandatangani lebih 23 ribu orang di laman Change.org.

Terkait kasus ini, Bawaslu telah menginstruksikan KPU menggelar pemilihan susulan di Sydney bagi warga Indonesia yang belum sempat mencoblos.

"Bawaslu memerintahkan PPLN (panitia pemilihan luar negeri) Sydney melalui KPU untuk melakukan pemungutan suara susulan bagi pemilih yang sudah mendaftar tapi belum menggunakan hak pilihnya," kata Komisioner Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

Ubaid mengatakan, KPU akan mengikuti rekomendasi yang ditetapkan Bawaslu.

Bawaslu juga memerintahkan PPLN Kuala Lumpur (KL) melalui KPU untuk melakukan Pemilu ulang terbatas pada metode pos di Malaysia menyusul temuan puluhan ribu surat suara yang telah tercoblos pada pekan lalu.

"Rekomendasi ini untuk memenuhi hak pilih warga negara Indonesia dan menjaga integritas penyelenggara Pemilu 2019 di Kuala Lumpur," kata anggota Bawaslu, Divi Rahmad Bagja.

Tercatat jumlah pemilih yang terdaftar melalui pos di Malaysia adalah 319.293 orang.

"Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk mengganti dua orang PPLN KL, Khrisna KU Hannan yang juga menjabat Wakil Dubes dan Djatjuk Natsir. Bawaslu merekomendasikan keduanya untuk diberhentikan," kata Divi.

Kesiapan peserta

Mengenai kesiapan menghadapi hari pencoblosan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta kadernya untuk menggunakan hak pilih dengan baik.

"Galang rakyat agar menggunakan hak konstitusional untuk memilih dengan cermat dan tepat, hindari golput," kata Hasto dalam keterangan di kantor PDI-P di Jakarta.

Direktur Media dan Komunikasi tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Imelda Sari meminta para pendukung untuk mengawal proses pencoblosan guna menghindari kecurangan.

Sedangkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengingatkan KPU untuk bersiap menghadapi kemungkinan gugatan usai pencoblosan.

"Karena menang atau kalah, KPU yang akan menentukan. Apabila KPU sampai kalah di MK, artinya KPU tidak profesional. Jadi biar menang, bersiap-siap lah dengan baik dari sekarang,” kata Mahfud.

MK memperbolehkan pengumuman hasil hitung cepat dua jam setelah penutupan pemungutan suara di wilayah barat Indonesia.

Tia Asmara di Jakarta turut berkontribusi dalam artikel ini.

Tampilan selengkapnya