Penghematan anggaran picu kekhawatiran atas layanan publik dan ekonomi

Wajah Jumilah, 49 tahun, sumringah usai mendapatkan satu tabung LPG tiga kilogram di salah satu agen gas di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, apalagi harganya hanya Rp. 17.000, lebih rendah daripada di warung-warung. 

Kelangkaan gas beberapa pekan kemarin setelah pemerintah memperketat distribusi untuk mencegah penyalahgunaan memaksa Jumilah membeli gas di agen yang jaraknya sekitar dua kilometer dari rumahnya, meski tidak sampai mengantre panjang seperti warga di beberapa daerah lainnya di ibu kota.

“Biasanya beli gas tinggal pesan ke warung seberang. Sekarang harus ke agen. Yang repot kalau gas habis di tengah-tengah masak,” ujar Jumilah.

Kelangkaan gas terjadi saat Presiden Prabowo Subianto berencana memangkas 306,69 triliun rupiah dari anggaran negara tahun ini.

Di Tangerang Selatan, ketika seorang perempuan berusia 62 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah pingsan saat mengantre untuk membeli gas 3 kilogram, insiden ini memicu kemarahan publik.  Banyak warga menyalahkan kebijakan efisiensi pemerintah yang dinilai memperburuk kondisi kelompok rentan.

Setelah banyak dikecam, pemerintah pekan lalu memutuskan mencabut pembatasan bagi pengecer kecil untuk menjual gas 3 kg. Kebijakan ini memungkinkan pengecer independen untuk kembali berjualan sementara mereka bertransisi menjadi sub-distributor resmi sesuai peraturan pemerintah yang baru.

Meski pemerintah bersikeras bahwa pemangkasan anggaran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja, pengamat menilai langkah ini berisiko melemahkan layanan publik dan memperlambat ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, dengan PDB meningkat sekitar 5% per tahun.

Menteri Pariwisata Indonesia Widiyanti Putri Wardhana (duduk) saat mengunjungi pusat kesehatan masyarakat 24 jam pada hari pembukaan program pemeriksaan kesehatan gratis nasional, di Jakarta, 10 Februari 2025. [Yasuyoshi Chiba/AFP]

Prabowo, yang mulai menjabat pada Oktober 2024, berjanji untuk mengatasi masalah seperti kekurangan gizi dan layanan kesehatan.

Program utama pemerintahannya mencakup penyediaan makanan bergizi gratis bagi 82,9 juta orang serta pemeriksaan kesehatan gratis di ribuan klinik di seluruh negeri.

Namun, dengan biaya program makanan yang mencapai lebih dari 171 triliun rupiah hanya untuk tahun ini, pemerintah menerapkan langkah-langkah penghematan untuk mengalokasikan dana.

Pemangkasan anggaran menyasar berbagai sektor, mulai dari infrastruktur hingga pendidikan. Otorita Ibu Kota Nusantara, yang bertanggung jawab atas pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, mengalami pemotongan sebesar 4,81 triliun rupiah, atau 75% dari anggaran operasionalnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengalami pemangkasan sebesar 73,3%. Bahkan Kementerian Kesehatan, yang memiliki peran krusial dalam program pemeriksaan kesehatan gratis, tidak luput dari pemotongan sebesar 19 triliun rupiah.

Sementara 17 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan dan DPR, tidak terkena pemangkasan, kritik muncul terkait dampaknya terhadap layanan publik.

Misalnya, Kementerian Agama menyatakan bahwa pendanaan untuk operasional sekolah dan pendidikan guru madrasah diperkirakan akan berkurang.

Kementerian Ketenagakerjaan menunda program pelatihan berbasis kompetensi, sementara Kementerian Pekerjaan Umum memperingatkan bahwa proyek infrastruktur utama bisa terganggu.

Pemerintah mengatakan bahwa langkah tersebut menghapus belanja yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas dan seminar, sembari tetap memberikan layanan penting.

"Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, kemudian public service obligation, belanja pegawai itu bukan, bantuan sosial itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi," kata Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi kepada wartawan Jumat.

Namun, kalangan dunia usaha memperingatkan bahwa dampak ekonomi dari pemangkasan anggaran dapat meluas dan memengaruhi lapangan kerja serta mata pencaharian masyarakat.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan industri perhotelan akan menjadi yang terdampak akan efisiensi anggaran pemerintah.

“Kontribusi kegiatan pemerintah di hotel itu bisa mencapai antara 40-60 persen. Di beberapa daerah mungkin lebih besar. Hotel juga punya ekosistem sendiri, termasuk UMKM. Kegiatan pemerintah pusat ini menjadi stimulus juga bagi ekonomi masyarakat,” ujar Yusran kepada BenarNews.

Doni Koesoema, pakar pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara, memperingatkan bahwa pemangkasan program beasiswa dan pelatihan guru dapat berdampak jangka panjang.

"Penghematan anggaran tidak boleh mematikan akses dan membuka peluang anak-anak untuk belajar, termasuk mematikan beasiswa santri, kementerian dan lain-lain,” kata Doni kepada BenarNews.

‘’Itu sangat tidak etis. Kualitas pendidikan bisa turun. Kalau perjalanan keluar negeri, meeting, itu gak apa-apa,” katanya.

Pengunjung menyaksikan perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-79 dari gedung perkantoran yang sedang dibangun di dekat Istana Kepresidenan, di ibu kota baru Nusantara, di Kalimantan Timur, 17 Agustus 2024. [Willy Kurniawan/Reuters]

Djoko Setijowarno, analis transportasi, menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan pemeliharaan infrastruktur.

"Kalau jalanan rusak, kendaraan juga sulit untuk mengangkut barang, distribusi akan terhambat,” kata Djoko kepada BenarNews.

Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, memperingatkan bahwa pengurangan belanja pemerintah secara tiba-tiba dapat menyebabkan PHK dan penurunan daya beli.

"Pemotongan biaya perjalanan dinas akan sangat mempengaruhi sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi,” ujar Wijayanto kepada BenarNews.

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyoroti bahwa belanja pemerintah menyumbang sekitar 7% terhadap PDB Indonesia pada 2024, didorong oleh pengeluaran pemilu.

Dengan pemotongan yang direncanakan, angka ini bisa turun menjadi 5% pada 2025, yang berpotensi melemahkan daya saing ekspor, ujarnya.

"Efisiensi yang dilakukan secara brutal akan berdampak pada program-program diluar dari makan bergizi gratis,’’ kata Bhima kepada BenarNews.

“Misalnya program-program untuk mendorong produk bersaing guna membuka pasar-pasar ekspor alternatif. Ini harus menjadi kajian oleh pemerintah sebelum melakukan efisiensi-efisiensi anggaran,” tegas Bhima.

Pada hari Senin, Prabowo kembali menegaskan sikapnya terkait efisiensi anggaran, mengkritik pengeluaran berlebihan untuk perjalanan ke luar negeri dan seminar oleh pejabat pemerintah.

"Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia, Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia," ungkap Prabowo saat memberikan sambutan di Kongres ke-XVIII Muslimat NU, Senin (10/2/).

"Cukup. Seminar cukup. Kajian-kajian cukup,” ujarnya, "mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut bantu rakyat, yang lapar cari makan, sekolahnya rusak perbaiki, jalan yang rusak perbaiki.”

Arie Firdaus di Jakarta berkontribusi dalam laporan ini.