Pengungsi Rohingya Ditampung, Pemerintah Belum Putuskan Nasib Mereka

Sekitar 300 orang Rohingya yang terdampar di Kota Lhokseumawe di Provinsi Aceh mendapatkan pemeriksaan COVID-19 dan bantuan makanan, kata pejabat setempat Selasa, sementara pemerintah mengatakan belum ada keputusan terkait nasib para pengungsi.

Sebanyak 296 Muslim Rohingya yang terdiri dari 181 perempuan, 102 laki-laki dan 14 orang anak-anak mendarat di Pantai Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pada Senin (7/9) dini hari setelah tujuh bulan terombang-ambing di lautan di atas kapal kayu.

Pemerintah daerah telah meminta Polisi Air Polda Aceh dan Marinir untuk mengetatkan pengawasan di laut karena ada informasi kemungkinan datangnya 200 pengungsi Rohingnya tambahan ke perairan Aceh, kata Kepala Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Lhokseumawe, Marzuki.

“Memang sudah diantisipasi supaya untuk diperketat, karena ada informasi juga akan datang 200 orang Rohingnya lagi. Kami antisipasi kalau bisa supaya jangan lagi kemari,” kata Marzuki, saat dihubungi BenarNews, Selasa 8 September 2020.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sebuah badan PBB, menyatakan sekitar 30 orang--termasuk anak usia dini--meninggal dunia dari perjalanan tersebut karena menderita berbagai penyakit.

IOM mengatakan pengungsi yang mendarat Senin merupakan kelompok terbesar pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia sejak krisis di Laut Andaman tahun 2015.

Kedatangan ratusan orang dari kelompok minoritas di Provinsi Rakhine, Myanmar tersebut adalah gelombang kedua tahun ini setelah 99 orang lainnya tiba di Aceh Utara pada akhir Juni.

Marzuki mengatakan saat ini pemerintah daerah menampung sementara para pengungsi di tenda-tenda yang didirikan di Balai Latihan Kerja (BLK), lokasi yang sama dengan 99 orang Rohingya yang sudah tiba lebih dulu.

“Kalau mereka di sini berapa lama, kita sendiri belum tahu karena belum ada keputusan dari pembicaraan lanjutan antara Pemkot Lhokseumawe dan pemerintah pusat,” kata Marzuki kepada BenarNews.

Sebanyak 140 dari 296 orang Rohingya telah dilakukan tes cepat deteksi COVID-19 dan ditemukan hasil non-reaktif. Sementara, sisanya masih akan terus dilakukan pengujian secara bertahap, kata Marzuki.

Adapun kondisi dua orang pengungsi yang sempat dilarikan ke rumah sakit karena lemas dan sesak napas sudah berangsur pulih, tambah Marzuki.

Menuju Malaysia

Salah satu perwakilan pengungsi Rohingya mengatakan kepada staf IOM bahwa mereka dijanjikan perantara untuk bisa berlabuh di Malaysia dari kamp di Cox’s Bazar, Bangladesh, sekitar delapan bulan lalu.

Awalnya mereka diangkut dengan kapal besar bermuatan sekitar 500 orang Rohingya. Dalam perjalanannya, ratusan orang ini dibagi ke dua kelompok, salah satunya menuju Indonesia dan kapal lainnya menuju Malaysia.

IOM, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa, meyakini bahwa kapal-kapal tersebut termasuk yang tiba di Langkawi, Malaysia pada 8 Juni dan Aceh Utara pada 24 Juni.

“Saya membayar Taka 40.000 (sekitar U.S.$2,380 atau Rp35 juta) untuk diantar ke Malaysia dengan tambahan 12.000 Ringgit (sekitar U.S.$ 2,880 atau Rp42,7 juta) saat ketibaan,” kata perempuan pengungsi yang tidak disebutkan siapa identitasnya tersebut, seperti dikutip rilis IOM.

Pengungsi lainnya, pria berusia 27 tahun, mengatakan bahwa dirinya meninggalkan istri dan anak-anaknya di pengungsian Kutupalong di Cox’s Bazar supaya bisa tiba di Malaysia. Selama di kapal, ia mengaku mendapat makanan dua kali sehari namun dengan porsi yang tidak memadai.

“Terkadang kami harus berpuasa untuk menjaga pasokan. Persediaan makanan biasanya datang dari perahu nelayan,” katanya.

“Sejauh yang saya tahu, tidak ada lagi rombongan Rohingya di laut. Saya sangat senang bisa tiba di daratan dan hidup. Saya kira kami tidak akan pernah bisa sampai,” tambahnya.

Pejabat di Lhokseumawe melarang wartawan untuk mewawancarai pengungsi Rohingya.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN akhir Juni menyatakan bahwa negaranya tidak akan menerima para pengungsi yang kini ditahan di sebuah kamp imigrasi di Pulau Langkawi.

“Malaysia terus menanggung beban krisis yang berkepanjangan ini, yang tampaknya masih belum berakhir. Kita tidak bisa berbuat lebih karena sumber daya dan kapasitas kami sudah terbatas, apalagi ditambah pandemi COVID-19,” kata Muhyiddin.

Migran ilegal

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan pihaknya perlu memverifikasi status ratusan orang Rohingya yang tiba di Aceh.

“Mereka masuk ke Indonesia secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian, maka ketentuan imigrasi Indonesia akan diberlakukan kepada mereka,” kata juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah kepada BenarNews.

Verifikasi akan dilakukan bersama dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, meski belum bisa dipastikan kapan akan mulai dilakukan, sebut Teuku Faizasyah kepada BenarNews.

Faizasyah juga belum bisa memberi kepastian perihal langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia terkait keberadaan 400 Muslim Rohingya tersebut.

“Hal ini diputuskan lintas kementerian dan lembaga, Kemlu salah satunya. Saya belum mendapat feedback dari pembahasan tersebut,” kata Faizasyah.

Juru bicara UNHCR di Indonesia, Mitra Suryono, mengatakan pihaknya saat ini belum dapat berbicara banyak perihal penanganan jangka panjang para pengungsi dan memilih memprioritaskan keamanan dan kesehatan mereka.

“Kalau saat ini karena mereka masih baru sekali mendarat, prioritas kami adalah keamanan dan kesehatan. Jadi belum terlalu banyak diskusi mengenai bagaimana penanganan jangka panjangnya,” kata Mitra kepada BenarNews.

Pada 23 Juli, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan sebanyak 99 warga Rohingya yang tiba di Aceh bulan Juni telah resmi berstatus pengungsi di bawah perlindungan UNHCR.

“UNHCR telah selesai melakukan registrasi terhadap seluruh 99 migran. Saat ini mereka semua resmi menjadi pengungsi di bawah mandat perlindungan UNHCR Indonesia,” kata Retno.

Humas Lhokseumawe, Marzuki, mengatakan enam dari 99 Rohingya yang tiba Juni telah melarikan diri, semuanya perempuan.

“Yang satu orang, bulan lalu kaburnya, lima orang lagi beberapa hari lalu. Mungkin dijemput suaminya yang sudah di Malaysia, kita tidak tahu,” ujarnya.

Para pengungsi menjalankan berbagai program pelatihan dari para relawan dan sejumlah NGO yang ikut membantu, kata Marzuki.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah pusat untuk memastikan terpenuhi kebutuhan para pengungsi, termasuk makanan, tempat tinggal dan layanan kesehatan dasar.

“Mereka (pemerintah pusat) juga harus membantu pemerintah daerah untuk menangani para pengungsi,” kata Usman kepada melalui pernyataan yang dikirim kepada BenarNews.

Usman turut menyoroti pentingnya kerja sama antar-pemerintah di kawasan Asia Tenggara dalam mencari solusi atas insiden terdamparnya para pengungsi di Aceh dan orang-orang Rohingya lainnya yang saat ini kemungkinan berada di tengah laut atau merencanakan perjalanan serupa.

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menginisiasi dialog kawasan. Lambannya aksi pemimpin kawasan bisa mengubah lautan menjadi pemakaman massal pengungsi Rohingya,” tambahnya.

UNHCR juga mengkritik negara-negara yang enggan bertindak membantu pengungsi Rohingya.

“UNHCR dan lembaga lainnya telah berulang kali memperingatkan konsekuensi yang mengerikan jika pengungsi di laut tidak diizinkan untuk mendarat dengan cara yang aman dan bijaksana,” kata UNHCR dalam pernyataannya Senin.