Follow us

Pemerintah Pastikan Upaya Peretasan Tidak Pengaruhi Rekapitulasi Suara

Sebelumnya KPU mengakui situsnya pernah diretas dengan IP Address dari berbagai negara, termasuk China dan Rusia.
Tia Asmara
Jakarta
2019-03-14
Email
Komentar
Share
Sejumlah pasien menunggu di dekat tempat nomor antrian yang bermasalah karena diretas di Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta, 15 Mei 2017.
Sejumlah pasien menunggu di dekat tempat nomor antrian yang bermasalah karena diretas di Rumah Sakit Kanker Dharmais di Jakarta, 15 Mei 2017.
AP

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meyakinkan masyarakat bahwa masalah peretasan asing tidak akan mengganggu hasil Pemilu 2019 dengan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengantisipasi hal itu.

"Ya kami juga bukan orang bodoh jadi, jangan khawatir soal isu seakan hacker canggih yang bisa menyulap hasil perhitungan suara Pemilu seenaknya," kata Wiranto di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

“Sudah ada usaha kami, persiapan kami dan cara kami untuk menjamin agar hal itu tidak terjadi,” tambah Wiranto.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengakui kalau situs KPU pernah diretas dengan IP (Internet Protocol) Address dari berbagai negara, termasuk China dan Rusia.

"Itu memang ada terus dan itu bisa datang dari mana-mana, datang dari luar dan dalam negeri," katanya.

"Pakai IP address Indonesia tapi pelakunya di luar negeri atau bisa saja IP address dari luar negeri tapi pelakunya di Indonesia."

Arief belum tahu secara pasti siapa pelaku peretasan namun KPU telah mengantisipasi serangan siber tersebut.

"Kami sudah selesaikan. Ada yang sekadar difacing saja, tapi ada yang coba masuk ke sistem induk," jelasnya sambil menambahkan pihaknya terus membentengi agar situs KPU tetap aman.

Mendapat tuduhan tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengeluarkan pernyataan seperti dikutip dari laman Bloomberg, yang menyebutkan, "China tidak mengintervensi urusan internal negara lain dan jelas menentang adanya upaya peretasan tersebut."

Ditambahkan bahwa Indonesia tidak menyediakan informasi apapun tentang tuduhan itu, dan Pemerintah China menegaskan siap jika diminta bekerja sama bila ditemukan bukti.

Sedangkan, juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, menegaskan bahwa tuduhan yang diucapkan Ketua KPU sebagai sesuatu yang "tidak berdasar" karena negaranya tak punya niat untuk ikut campur urusan domestik negara lain terutama terkait Pemilu.

"Kami tidak suka jika itu dilakukan kepada kami. Kami tidak pernah melakukan itu (intervensi)," tegas Peskov dalam jumpa pers.

Berulang

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, mengatakan peretasan bukan hal baru karena terjadi di tiap Pemilu dan intensitasnya semakin tinggi sejak 2014.

"Ada semacam tendensi terhadap KPU netral atau tidak. Seharusnya KPU netral namun dalam menjalankan fungsinya sering tumpang tindih dan tidak maksimal fungsinya jadi sering diretas," katanya.

Menurut dia, pengawasan internal KPU tidak maksimal sehingga sering menjadi obyek peretasan.

"Kalau dibiarkan (diretas) terus data pemilih bisa dicuri oleh asing," katanya.

Wasisto menilai IP address Rusia dan China dipakai agar tidak terlacak oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

"Negara tersebut memiliki jaringan bandwidth yang lebih cepat dan agar tidak tersentuh hukum," katanya.

Ia menyarankan pemerintah untuk mengikuti inovasi zaman dalam sistem Pemilu. "Kenapa tidak beranjak ke e-voting, daripada manual," katanya.

Pakar teknologi informasi, Onno W Purbo mengatakan peretasan tak hanya terjadi pada KPU namun juga banyak situs lain.

"Tidak diserang hacker juga hanya karena jutaan yang akses jadi overload. Ini juga akan terjadi ke situs KPU, Bawaslu gak usah diserang, coba aja kalau 200 juta orang Indonesia nanti akses buat lihat hasil Pemilu pasti situs mereka akan down," katanya.

Menurutnya, masalah di Indonesia lebih sulit mencari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni karena kebanyakan kampus hanya mengajar teori.

"Mencari orang IT, admin jaringan, programmer yang handal susah di Indonesia, apalagi cari ahli keamanan jaringan, forensik itu hitungan jari orangnya," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai KPU harus tegas dalam menghadapi peretasan agar tidak mengganggu jalannya Pemilu.

"Harus punya kemampuan menjaga sistem keamanan dengan baik termasuk penegakan hukum agar bisa menimbulkan efek jera agar peretasan tak terjadi," katanya.

Menurutnya, peretasan bisa mengganggu layanan KPU dalam memastikan akuntabilitas dalam menyediakan informasi dan meningkatkan transparansi kepada masyarakat.

"Bagi masyarakat awam KPU bisa terlihat seperti kurang profesional," ujarnya.

Namun Titi memastikan, peretasan itu tidak akan berdampak pada hasil karena sistem Pemilu di Indonesia dilakukan secara manual.

"Proses pencoblosan manual, perhitungan suara manual. Peretasan pihak asing tidak akan memengaruhi apapun,” pungkasnya.

Tampilan selengkapnya