Aktivis perempuan kritik pernyataan Mahfud MD tuduh istri pemicu perilaku korupsi

Sejumlah aktivis perempuan pada Senin mengkritik pernyataan calon wakil presiden Mohammad Mahfud MD yang menyebut banyak suami melakukan korupsi karena tuntutan istri, meski menegaskan peran penting perempuan dalam pembangunan suatu negara. 

"Di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus kasus korupsi karena istrinya tidak baik,” kata Mahfud saat menghadiri pelantikan Majelis Dzikir Al Wasilah di Padang, Sumatra Barat, pada Minggu (17/12).

Mahfud, yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga adalah calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut, menambahkan fenomena yang terjadi adalah penghasilan suami lebih kecil dari kebutuhan istri sehingga harus mencari tambahan di luar penghasilan utamanya. 

“Gajinya Rp20 juta belanjanya Rp50 juta. Terpaksa ngutip sana, ngutip sini," kata Mahfud, seraya menambahkan peran penting perempuan dalam pembangunan suatu negara dengan mengatakan bahwa jika perempuan baik maka negara akan baik.

Manajer Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengatakan, pernyataan Mahfud tersebut menyederhanakan perkara korupsi yang sejatinya sistemik menjadi hal domestik.

"Itu misoginis. Masalah korupsi, apalagi di Indonesia kan soal sistem, (tapi) dikerucutkan ke aspek domestik. Apalagi distereotipkan ke istri," ujar Maidina kepada BenarNews.

Ia juga mengatakan ucapan Mahfud yang menyatakan bahwa perempuan adalah tiang negara, sebagai bias gender. “Narasi seperti itu sering mendomestikasi perempuan," ujar Maidina, menambahkan bahwa baik perempuan dan laki-laki keduanya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap negara.  

Maidina menambahkan bahwa akar korupsi sejatinya adalah kerakusan akan kekuasaan dengan memanfaatkan sistem yang tidak akuntabel yang berkelindan juga dengan patriarki yang erat.

Oleh karena itu, Maidina meminta Mahfud untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas pernyataan tersebut.  

Dalam akun X-nya, Mahfud merespons kecaman dari para aktivis dengan menulis: Kpd ibu2 Majelis Alwashilah di Padang sy bilang "Ibu2 di Sumbar tlh melahirkan byk tkh hebat spt Hatta, Natsir, dll". Ada 2 dalil: 1)-Surga di telapak kaki Ibu; 2)-Wanita adl tiang negara. Tp ada koruptor yg msk penjara krn tuntutan atau bersama istrinya. Itu Ibu yg salah langkah.

Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International tahun 2022, dengan skor 34 dari 100, turun empat poin dari tahun sebelumnya.

Indeks ini mengukur persepsi tingkat korupsi sektor publik di 180 negara dan wilayah, berdasarkan 13 survei dan penilaian global. Skor yang diperoleh Indonesia menunjukkan tantangan berat dalam memberantas korupsi.

Persepsi tersebut memburuk setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada akhir bulan lalu memecat mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi.

Saat ini, enam menteri kabinet dalam hampir satu dekade masa jabatan Jokowi telah terlibat dalam kasus korupsi, sehingga memicu kritik bahwa Jokowi mengikis langkah-langkah antikorupsi selama dua masa jabatannya.

Pada April pemerintah mengumumkan akan membentuk satuan tugas untuk mengusut kasus transaksi janggal dengan nilai total Rp349 triliun dalam 14 tahun terakhir terkait Kementerian Keuangan di tengah sorotan terhadap sejumlah pegawai institusi tersebut yang diduga memiliki harta dan gaya hidup berlebihan di tengah gaji mereka yang pas-pasan.

Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Siti Aminah Tardi tidak menyangkal istri berperan atas perilaku koruptif suami, merujuk pernyataan mantan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pada Juni 2016 yang menyebut bahwa istri pejabat yang konsumtif bisa memicu suami untuk melakukan korupsi.

Namun, Siti menegaskan bahwa menyalahkan sepenuhnya perempuan atau istri atas perilaku koruptif seorang suami adalah pernyataan keliru.

"Membicarakan korupsi dengan menempatkan pengaruh istri terhadap suami akan membuat kita tidak dapat melihat faktor lain seperti adanya kesempatan, pengawasan atau penegakan hukum yang lemah," kata Siti kepada BenarNews.

Enggan komentar

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Achmad Baidowi, enggan mengomentari lebih lanjut peristiwa tersebut dan hanya mengatakan, "Tim kami diisi banyak perempuan."

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional pasangan presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Eva Kusuma Sundari, menilai pernyataan Mahfud tersebut berpijak pada prasangka buruk.

Eva menyamakannya dengan merujuk kasus perkosaan yang kerap disebut dipicu oleh perempuan yang genit atau berpakaian terbuka.

"Itu sangat bias gender dan berdasar pada prasangka buruk. Pernyataan khas masyarakat yang patriarki," ujar Eva kepada BenarNews.

Indonesia dijadwalkan menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak pada 14 Februari 2024, dengan lebih dari 200 juta pemilih berhak memberikan suara mereka.

Selain pasangan Ganjar-Mahfud dan pasangan Anies-Muhaimin, pasangan kandidat lainnya adalah Prabowo Subianto, menteri pertahanan saat ini, yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo.

Ketiga pasangan telah memaparkan visi-misi mereka terkait isu perempuan dan anak.

Anies-Muhaimin menjanjikan kenaikan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen anggota TNI dan kepolisian, serta meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam politik luar negeri.

Mereka juga berjanji memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan bagi ibu serta cuti bagi ayah.

Pasangan Prabowo-Gibran juga menyinggung perihal kesetaraan gender dan penguatan perempuan dalam dokumen misi Asta Cita nomor 4 poin 10, namun tak menjabarkan lebih lanjut teknis pelaksanaannya.

Adapun pasangan Ganjar-Mahfud menjanjikan tentang memperbanyak tempat penitipan anak dengan tujuan agar perempuan dapat lebih produktif baik di sektor formal maupun informal.

Terkait visi dan misi pemberdayaan perempuan yang telah dijabarkan para kandidat, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menilainya masih pada tatanan konsep dan belum mendetail.

"Saya melihat belum ada yang signifikan (bicara soal pemberdayaan perempuan). Belum banyak menyebut soal pelibatan perempuan," ujarnya kepada BenarNews.

Secara umum, Fadli menilai belum ada perubahan signifikan peran perempuan dari pemilu-pemilu sebelumnya. Dia menilai mayoritas partai masih sulit untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

"Keterlibatan perempuan belum banyak, misal, dalam keterwakilan 30 persen. Partai kesulitan memenuhi itu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga gagal memaksa partai untuk memenuhinya," pungkas Fadli.