Cuaca, Geografis dan Netralitas: Tantangan Pilkada Serentak di Papua

Victor Mambor
2015.12.08
Jayapura
pilkada-papua Masyarakat di Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo bersama anggota Panwas Distrik dan Kepolisian Resort Jayawijaya sedang memeriksa logistik Pilkada, 8 Desember 2015.
BeritaBenar

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun Pemilihan Anggota Legislatif di Tanah Papua memiliki hambatan dan tantangan beragam; dari soal cuaca, geografis hingga netralitas penyelenggara pemilihan umum.

“Pelaksanaan Pilkada serentak ini kita monitor di beberapa kabupaten cukup rawan. Di Yahukimo, potensi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS. Di Nabire, potensi gangguan datang dari ketidakpuasan pasangan calon terhadap keputusan hukum yang meloloskan calon nomor delapan, pasangan Fabianus dan Yusuf,” kata Wakapolda Papua, Brigjenpol Rudolf Rodja kepada BeritaBenar.

Selain di dua kabupaten tersebut, Wakapolda menyebutkan Kabupaten Pegunungan Bintang, Waropen dan Boven Digoel juga rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang bersumber dari pasangan calon dan pendukung masing-masing.

Cuaca ekstrim hambat distribusi logistik

Komisioner KPU Papua, Tarwinto mengatakan, di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Senin lalu pesawat yang digunakan mengangkut logistik pemilu terpaksa kembali ke Dekai, ibukota Kabupaten Yahukimo, karena cuaca sangat buruk.

“Pilot tak mau mengambil resiko. Logistik tersebut telah dikirim kembali hari ini (Selasa),” kata Tarwinto kepada BeritaBenar.

Kapolres Yahukimo, AKBP Ade Jaja membenarkan pernyataan Tarwinto. Ia mengaku seluruh logistik sudah tiba di 50 distrik di Kabupaten Yahukimo. Logistik ini akan dibawa ke setiap kampung saat hari pencoblosan 9 Desember nanti.

"Cuaca cerah hari ini. Pengiriman logistik disertai petugas panitia pemilih daerah dan petugas keamanan," kata Kapolres.

Namun cuaca ekstrim ini tidak terjadi di Kabupaten Yalimo. Ketua KPU Yalimo, Yanes Alitnoe mengaku logistik Pilkada Yalimo telah didistribusikan menggunakan pesawat ke daerah yang sulit ditempuh melalui jalan darat.

Dugaan pelanggaran dan masalah dana pilkada

Meski logistik lancar didistribusikan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bapilu) Partai Nasdem Kabupaten Yalimo, Lotin Loho menduga ada yang "bermain"  untuk memenangkan salah satu kandidat bupati.

“Politik uang terjadi sebelum tahapan kampanye maupun sesudah tahapan kampanye atau dimasa tenang di setiap distrik di Kabupaten Yalimo,” katanya kepada BeritaBenar.

Lotin mengaku sudah memiliki bukti-bukti terkait pelanggaran tersebut dan akan menindaklanjuti temuan itu. Ia juga menyebutkan ada 108 kepala kampung yang membuat pernyataan sikap untuk mendukung salah satu kandidat.

Warga Keerom, Derek Windesi kepada BeritaBenar mengatakan meski sejauh ini persiapan Pilkada di Kabupaten Keerom berjalan lancar, namun salah satu distrik di Keerom, yakni Distrik Towe Hitam dikhawatirkan transparansi dan akuntabilitas pilkadanya. Distrik ini memang hanya bisa dicapai melalui udara. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, beredar kabar masyarakat Towe Hitam tidak pernah mencoblos.

“Masyarakat bilang logistik tidak pernah sampai di Towe Hitam. Surat suara dicoblos di pesawat atau helikopter yang membawa surat suara untuk memenangkan salah satu pasangan,” kata Windesi.

Ia menambahkan saat ini di sekitar tempat tinggalnya tiba-tiba saja ada banyak warga baru. Ia tidak membantah jika di saat-saat menjelang Pilkada, selalu ada mobilisasi massa dari suku tertentu, baik di kota dan Kabupaten Jayapura maupun Kabupaten Keerom.

“Rumah di samping rumah saya dulu kosong. Sejak minggu lalu ada delapan orang tinggal di rumah itu,” kata Windesi.

Mengenai kepedulian warga untuk mencoblos, menurutnya di wilayah yang penduduknya didominasi warga transmigran, masyarakat cukup peduli. Namun di tempat lain, ia tidak tahu.

Bawaslu Papua yang dihubungi BeritaBenar mengaku belum tau soal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik di Yalimo maupun Keerom ini.

“Sampai hari ini (Selasa) memang sudah ada laporan masyarakat tentang pelanggaran di 11 Kabupaten.  Tapi hanya pelanggaran etik dan administrasi. Kalau Bawaslu sendiri baru menemukan satu pelanggaran etik Panwas Boven Digoel,” jelas Anugrah Patah, anggota Bawaslu Papua.

Selain itu, hingga Selasa, dari 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak di Provinsi Papua, Kabupaten Yahukimo, Waropen, Supiori, Pegunungan Bintang, dan Asmat masih mengalami masalah dalam pendanaan pilkada serentak ini.

“Beberapa kabupaten ini mengalami masalah karena ada yang anggarannya dianggarkan tahun 2016. Yang dianggarkan tahun 2015, kami minta agar pemerintah kabupaten segera mencairkannya,” kata Musa Sombuk, anggota KPU Provinsi Papua.

Komentar

Silakan memberikan komentar Anda dalam bentuk teks. Komentar akan mendapat persetujuan Moderator dan mungkin akan diedit disesuaikan dengan Ketentuan Penggunaan. BeritaBenar. Komentar tidak akan terlihat langsung pada waktu yang sama. BeritaBenar tidak bertanggung jawab terhadap isi komentar Anda. Dalam menulis komentar harap menghargai pandangan orang lain dan berdasarkan pada fakta.