Follow us

Analis: Pilpres Refleksi Terbelahnya Masyarakat Berdasarkan Agama

Perpecahan tidak hanya antara Muslim dan non-Muslim, tapi didalam Islam sendiri, antara yang toleran - memegang tradisi lokal, dan yang berorientasi ke Timur Tengah.
Ahmad Syamsudin
Jakarta
2019-05-21
Email
Komentar
Share
Para pengunjuk rasa melaksanakan salat di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, 21 Mei 2019.
Para pengunjuk rasa melaksanakan salat di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta, 21 Mei 2019.
Reuters

Pemilihan presiden April lalu mengungkapkan semakin terbelahnya masyarakat berdasarkan agama, demikian menurut para analis.

Petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo unggul dalam Pemilu 17 April lalu dengan 55,5 persen suara mengalahkan pesaingnya Prabowo Subianto yang meraih 44.5 persen, berdasarkan hasil perhitungan suara nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa dini hari, 21 Mei 2019.

Jokowi menang di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi basis Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia dimana Ma’ruf berasal, dan juga di propinsi dimana Muslim bukan mayoritas seperti di Bali yang mayoritas penduduknya Hindu atau di Nusa Tenggara Timur yang mayoritas adalah Nasrani.

Prabowo dan calon wakil presidennya, Sandiaga Uno, mendominasi di Jawa Barat yang merupakan provinsi terpadat dan di sebagian besar Sumatra termasuk Aceh di mana hukum Islam diberlakukan.

“Pemilu ini memaparkan terbelahnya masyarakat Indonesia, tidak hanya antara Muslim dan non-Muslim, namun juga antara Muslim yang toleran yang berakar pada nilai budaya lokal seperti NU, dan mereka yang mengikuti ajaran ulama yang berorientasi ke Timur Tengah,” kata Achmad Sukarsono, seorang analis senior di Control Risks, sebuah konsultan berbasis di Singapura.

“Pada dasarnya 50-50 and non-Muslim menjadi penentu dengan memberikan dukungan kepada Jokowi,” ujarnya.

Achmad mengatakan Jokowi menghadapi tantangan yang sulit untuk memuaskan kegelisahan dan tuntutan Muslim yang walaupun mayoritas merasa tidak aman.

“Sulit bagi Jokowi untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas ketika kelompok mayoritas semakin merasa tidak aman,” ujarnya, menambahkan bahwa perpecahan itu adalah bagian dari kepahitan yang harus ditelan dari “sebuah demokrasi yang semakin matang.”

Jayadi Hanan, seorang analis di Saiful Mujani Research and Consulting, mengatakan kuatnya polarisasi itu berarti sebagian pemilih telah memutuskan pilihan mereka sebelum pemilu.

“Sejumlah pemilih sudah bertekad untuk memilih Prabowo, meskipun mereka melihat bahwa kinerja Jokowi cukup baik,” ujarnya

Prabowo, yang mencari dukungan dari kelompok Muslim garis keras, hari Selasa mengatakan dia akan menggugat hasil Pilpres secara hukum. Ia mengatakan ada bukti bahwa terjadi kecurangan yang meluas.

Namun ia menginstruksikan kepada para pendukungnya untuk melakukan demonstrasi secara damai;

Pendukung Prabowo telah mengancam akan melakukan rally besar-besaran di Jakarta hari Rabu, 22 Mei, dimana banyak yang mengatakan akan melakukan apa yang mereka sebut sebagai “jihad konstitusi”.

Menurunnya perlindungan HAM

Jokowi mendapat banyak pujian atas peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan bendungan selama lima tahun pertama masa pemerintahannya.

Namun ia juga dikecam atas lemahnya perlindungan hak asasi manusia (HAM), penegakan hukum, dan perlawanan terhadap korupsi, meskipun dalam kampanyenya Jokowi berjanji untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu.

Masa pemerintahannya yang pertama diwarnai dengan ditahannya para aktivis lingkungan, anggota kelompok agama dan etnis minoritas, termasuk seorang perempuan Tionghoa beragama Buddha yang dipenjara 18 bulan tahun lalu atas kasus penodaan agama, setelah ia memprotes kerasnya suara azan dari masjid di kompleks rumahya.

Peristiwa yang paling menjadi sorotan adalah juga kasus mantan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, seorang Kristen keturunan Tionghoa, yang dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada tahun 2017 atas tuduhan bahwa ia telah menghina Alquran dalam sebuah pidatonya.

Rally dari kelompok Muslim konservatif secara besar-besaran menuntut diadilinya Ahok yang berujung pada pemenjaraannya menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya intoleransi di Indonesia, di mana sentimen anti-China tetap tinggi meskipun diskriminasi terhadap kelompok minoritas itu secara resmi dilarang sejak kejatuhan Suharto pada tahun 1998.

Wasisto Raharjo Jati, seorang peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan meskipun Jokowi mendapatkan dukungan dari kelompok minoritas etnis dan agama, komitmen Jokowi akan perlindungan terhadap mereka rendah.

“Jokowi didukung karena program populisnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun komitmen Jokowi untuk menyelesaikan masalah HAM masih belum signifikan,” kata Wasisto.

Jokowi memilih Ma’ruf, seorang ulama yang dikenal dengan pandangan konservatifnya terhadap isu LGBT dan kelompok minoritas lainnya, untuk menepis tuduhan dari Muslim garis keras bahwa dia tidak mendukung Islam. Namun pemilihan Ma’ruf tidak membantu mengurangi polarisasi ini.

“Kyai Ma’ruf Amin pada dasarnya diplot sebagai benteng serangan Islam konservatif, namun gagal. Tapi Beliau berhasil menyolidkan NU satu suara bulat di belakang Jokowi,” kata Wasisto.

Sementara itu, tokoh oposisi menuduh Jokowi mempolitisasi penegakan hukum untuk memberangus perbedaan pendapat setelah beberapa pengritiknya dipenjara karena dianggap menghina presiden dan pejabat lainnya.

“Tampaknya situasi perlindungan hak asasi manusia akan terus menurun pelan-pelan, karena Jokowi akan cenderung mengandalkan pada polisi dan jaksa penuntut untuk membungkam para oposisi yang tidak bisa dia menangkan untuk mendukung agendanya,” kata Aaron Connelly, seorang peneliti politik Asia Tenggara di International Institute for Strategic Studies (IISS).

Sementara Jokowi mengisyaratkan selama kampanye bahwa ia mungkin mengalihkan perhatiannya ke sumber daya manusia dalam masa jabatan kedua, fokus untuk jauh dari infrastruktur tampaknya tidak mungkin, setelah ia mengumumkan bulan lalu bahwa pemerintah akan memindahkan ibukota dari Jakarta, kata Connelly.

Jokowi mengatakan bahwa ia akan menggunakan masa jabatan keduanya untuk secara serius menjadikan Indonesia ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045.

"Tanpa infrastruktur, jangan bermimpi menjadi ekonomi terbesar kelima atau keempat di dunia," ujar Jokowi dalam sebuah pidatonya baru-baru ini.

Tia Asmara di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.

Tampilan selengkapnya