Perdana Menteri Fiji, PNG ditunjuk sebagai utusan khusus untuk Indonesia terkait Papua

Organisasi negara-negara Melanesia menunjuk perdana menteri dari dua negara, Fiji dan Papua Nugini sebagai utusan khusus untuk Indonesia dalam menangani "masalah-masalah mendesak" terkait konflik berkepanjangan dengan suku-suku asli di Papua.

Menurut pernyataan pemerintah Fiji hari Rabu, mandat kedua perdana menteri itu adalah bertemu dengan presiden Indonesia untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di wilayah barat Pulau Papua yang menjadi teritori Indonesia dan berbatasan sepanjang 760 kilometer di sisi timurnya dengan Papua Nugini, yang sering disebut sebagai Papua Barat.

Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka dalam pernyataan tersebut “meyakini bahwa inisiatif ini adalah langkah yang penting ke depannya.”

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa pemerintah negara-negara Melanesia “telah mencapai sebuah konsensus bahwa menunjuk utusan khusus setingkat menteri, akan menjadi pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi isu Papua Barat dibandingkan dengan mengirim utusan khusus setingkat birokrat."

Bulan lalu, Indonesia membatalkan pertemuan regional mengenai isu hak asasi manusia di provinsi-provinsi Papua karena pimpinan negara-negara Melanesia tidak akan menghadirinya.

Penunjukan utusan khusus ini menyusul adanya keputusan yang diambil Agustus lalu oleh Forum Negara Melanesia atau Melanesian Spearhead Group (MSG) – yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kanak yang merupakan gerakan kemerdekaan Kaledonia Baru – untuk menolak sebuah organisasi induk kelompok-kelompok kemerdekaan Papua untuk menjadi anggota mereka.

Rabuka dan menteri-menteri senior dari MSG pada awal minggu ini bertemu di Kepulauan Cook dalam konferensi tingkat tinggi Forum Kepulauan Pasifik atau Pacific Islands Forum yang beranggotakan 18 negara. Dalam forum tahunan itu, Deputi Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso hadir sebagai perwakilan negaranya.

Pada pertemuan bulan Agustus, para pemimpin Melanesia menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua dan setuju untuk menciptakan ruang dialog dengan Jakarta, menurut sebuah komunike. Beberapa analis mengatakan pendekatan tersebut mencerminkan keberhasilan upaya Indonesia untuk membangun pengaruh dengan negara-negara kepulauan Pasifik yang jumlahnya jauh lebih kecil dalam hal populasi, ukuran ekonomi, dan kekuatan militer.

Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua Nugini pada bulan Juli dan menjanjikan bantuan sebesar 55 juta kina ($15 juta) untuk memperbaiki rumah sakit di Port Moresby, termasuk kamar mayat yang sangat penuh sesak, dan 2.000 beasiswa untuk belajar di perguruan tinggi dan universitas di Indonesia.

Dalam kunjungan itu, Menteri Papua Nugini James Marape mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan perdagangan dengan Indonesia, yang sangat minim selama beberapa dekade.

Militan Papua yang kekuatan senjatanya minimal – yang secara kolektif dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)– telah bergerilya di Indonesia sejak awal tahun 1960an, ketika Indonesia mengambil alih bagian barat pulau New Guinea dari Belanda. Pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa gerakan kemerdekaan lainnya, yang bergerilya tanpa kekerasan, adalah gerakan pemberontak dan memenjarakan beberapa tokoh pimpinan gerakan tersebut.

Masyarakat Papua, yang berbeda secara budaya dan etnis dari masyarakat Indonesia lainnya, mengatakan bahwa mereka tidak diberi hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Papua sebagai bagian dari Indonesia diresmikan pada tahun 1969 melalui referendum yang didukung oleh PBB, yang hanya mengizinkan 1.000 orang Papua untuk memilih.

Pembunuhan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia dan terdokumentasi sejak tahun 1960an hingga saat ini – bersamaan dengan impunitas dan eksploitasi sumber daya alam serta kemiskinan yang meluas – telah memicu kebencian terhadap pemerintahan Indonesia.

Frank Makanuey, generasi kedua diaspora Papua Barat di Papua Nugini, mengatakan bahwa mereka menyambut baik adanya dialog, namun Rabuka dan Marape tidak boleh ragù-ragu untuk menekan Indonesia mengenai hak penentuan nasib sendiri dan hak-hak masyarakat adat di Papua Barat.

“Percakapan inilah yang mereka harus bicarakan dengan presiden Indonesia," kata Makanuey, yang merupakan sekretaris jenderal Partai Kongres National Rakyat Papua Nugini atau Papua New Guinea’s People’s National Congress Party.

Konferensi Gereja-Gereja Pasifik mengatakan diskusi antara Indonesia dan para utusan perlu melibatkan United Liberation Movement for West Papua – organisasi payung kelompok kemerdekaan – untuk mendapatkan legitimasi.

James Bhagwan, Sekretaris Jenderal kelompok tersebut, mengatakan kelompok tokoh terkemuka termasuk perwakilan masyarakat sipil harus menjadi bagian proses dari utusan untuk transparansi.

Rabuka mengatakan bahwa peran utusan khusus adalah perpanjangan dari upayanya untuk memupuk konsep Samudera Pasifik sebagai kawasan yang damai.

Pernyataan pemerintah Fiji juga menyebutkan bahwa peran utusan khusus tersebut melengkapi seruan dari negara-negara kepulauan Pasifik di tahun 2019 agar Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB melakukan misi di wilayah Papua.

Melanesian Spearhead Group “tetap berkomitmen untuk menemukan resolusi damai dan diplomatis terhadap masalah Papua Barat dan berharap dapat terlibat dalam diskusi yang bermakna dengan Indonesia untuk mengatasi masalah mendesak ini,” kata pernyataan tersebut.