Follow us

Polri Tambah Pasukan ke Papua Barat

Internet dibatasi dan kerusuhan terus berlangsung pada hari ketiga di Papua.
Putra Andespu & Yuliana Lantipo
Jakarta & Jayapura
2019-08-21
Email
Komentar
Share
Warga berlari ketika sebuah pusat perbelanjaan dibakar dalam sebuah unjuk rasa di Fakfak, Papua, 21 Agustus 2019.
Warga berlari ketika sebuah pusat perbelanjaan dibakar dalam sebuah unjuk rasa di Fakfak, Papua, 21 Agustus 2019.
AP

Mabes Polri mengirimkan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 1.200 personel tambahan ke Papua Barat menyusul meluasnya kerusuhan akibat aksi unjuk rasa untuk memprotes penangkapan dan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

"Kapolri memerintahkan Pak Asisten Operasi Kapolri untuk mem-BKO (bawa kendali operasi) kan (pasukan). Saat ini, aksi demo di Papua Barat menyebar di beberapa kota yang tentunya sesuai dengan perkiraan intelijen," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. M Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.

"Sudah 12 satuan setingkat kompi dari Polda-Polda terdekat (dikerahkan) seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan terakhir Kalimatan Timur yang akan segera tiba di Tanah Papua."

Menurutnya, pasukan tersebut akan disebar di Manokwari, Sorong dan Fakfak, tiga kota yang dilanda kerusuhan massa dalam tiga hari terakhir.

Jumlah tersebut adalah tambahan dari 325 satuan polisi yang didatangkan sehari sebelumya ke Papua Barat.

"Petugas TNI dan Polri tidak dibekali dengan peluru tajam. Kami ingin mengedepankan upaya komunikasi dengan saudara-saudara kita, dan sesuai SOP ketika ada eskalasi perkembangan secara meningkat," kata Iqbal.

Sabtu lalu bertepatan dengan hari kemerdekaan RI, asrama mahasiswa Papua di Surabaya digrebek oleh sejumlah massa dan polisi bersenjata yang menembakkan gas air mata. Warga Papua di asrama itu juga diteriaki kata-kata rasis seperti monyet.

Sejumlah 43 orang di asrama tersebut dibawa ke kantor polisi sebelum dikembalikan pada malam harinya, untuk diinterogasi atas ditemukannya bendera merah putih di selokan dan tiang bendera yang patah di lokasi asrama.

Tindakan rasis terhadap mahasiswa asal Papua tersebut memicu terjadinya sejumlah protes di beberapa kota di Papua dan Papua Barat sejak 19 Agustus 2019, yang berujung rusuh.

Di Manokwari dan Sorong, massa membakar beberapa kantor pemerintah, merusak fasilitas umum dan memblokade jalan.

Sebuah penjara di Sorong dibakar massa menyebabkan lebih dari 250 narapidana kabur.

Akses informasi ke Papua Barat dan Papua agak sulit karena Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemblokiran Layanan Data di kedua provinsi itu.

“Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal,” demikian bunyi siaran pers.

Para pengunjuk rasa berkumpul di bawah kibaran bendera Bintang Kejora yang dilarang pemerintah Indonesia, di Fakfak Papua, 21 Agustus 2019. [AFP]
Para pengunjuk rasa berkumpul di bawah kibaran bendera Bintang Kejora yang dilarang pemerintah Indonesia, di Fakfak Papua, 21 Agustus 2019. [AFP]

Demo berlanjut

Demo kembali terjadi, Rabu, di sejumlah lokasi Papua Barat seperti Sorong, Manokwari dan Maybrat. Sedangkan di Papua, aksi protes terjadi di Timika.

Pasar Sentral Thumburni di Fakfak dibakar saat aksi yang diwarnai dengan pengibaran Bintang Kejora – pemandangan yang juga terlihat di beberapa lokasi aksi massa.

Freddy Warpopor, seorang warga di lokasi, mengatakan saat siang situasi tegang setelah terjadi bentrokan antara pendemo dan kelompok massa lain.

"Intinya tadi berjalan aman. Masyarakat mau serahkan aspirasi berisi tuntutan kepada Bupati Fakfak. Beliau menerima aspirasi dari massa dan berjanji akan menyerahkan ke Pak Presiden (Joko “Jokowi” Widodo)," katanya saat dihubungi BeritaBenar.

Tak lama berselang, tambah Warpopor, saat warga mau membubarkan diri, ada massa lain bersama aparat keamanan berjalan menuju kantor Dewan Adat.

Warpopor menduga, bendera Bintang Kejora yang terpasang di tiang halaman kantor Dewan Adat menjadi pemicu bentrokan.

“Karena bendera Bintang Kejora masih berkibar di depan kantor, akhirnya massa yang di sebelah mengganggu hingga kacau dan terjadi bentrok.”

Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Rudolf Nahak, mengatakan polisi telah menangkap seorang terduga pelaku pembakaran kantor DPRD dan MRP Papua Barat, Senin lalu.

"Tim kami sudah melakukan investigasi lapangan pasca ricuhnya demonstran hingga pembakaran kantor DPR dan MRP Papua Barat. Baru satu terduga pelaku yang kami amankan, dan kita jamin bahwa dia baik-baik saja," ujarnya.

Herry juga menyampaikan kepada warga agar tak merasa tertekan dengan penambahan pasukan keamanan.

"Dengan adanya penambahan pasukan kita bisa berikan jaminan keamanan. Kalau sudah aman, pasti mereka akan ditarik kembali," jelasnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menduga demo di Papua Barat ada yang menunggangi dan polisi sedang mengusutnya.

"Kita mendalami ada sekelompok kecil saja masyarakat memang akan mengagitasi situasi, tapi berhasil dilokalisir bukan hanya dari aparat, tapi sebagian besar masyarakat di sana tidak setuju dengan tindakan sekelompok orang tersebut yang memantik situasi, padahal situasi di sana awalnya sangat kondusif," katanya.

Polisi juga sedang menyelidiki penyebaran hoaks dan konten provokasi di media sosial yang dikatakan memicu kemarahan masyarakat Papua.

Polisi, tambah Dedi, juga sudah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan serangan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Jokowi pantau perkembangan

Sementara itu, Presiden Jokowi memastikan terus memantau perkembangan di Papua Barat dan Papua.

"Tadi pagi saya telepon pak Gubernur (Dominggus) Mandacan di Papua Barat untuk menanyakan mengenai Manokwari seperti apa sudah baik? Sorong seperti apa sudah baik? Di Fakfak juga mulai terkondisikan baik semuanya," kata Jokowi.

Dia mengaku akan berkunjung ke Papua untuk meresmikan Jembatan Holtekamp, yang dibangun dengan anggaran Rp1,3 triliun untuk memangkas jarak tempuh dari Jayapura ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw.

“(Kunjungannya) mungkin awal-awal bulan depan,” tambah Jokowi.

Jokowi sudah mengutus Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto ke Papua dan Papua Barat, untuk memastikan kondisi keamanan di sana. Wiranto terbang dari Jakarta ke Papua, Rabu malam.

"Saya ke Papua juga mengobarkan rasa empati, rasa kedamaian, ajak lagi ayo kita bersatu sebagai bangsa. Yang rugi siapa sih kalo kita bertengkar, yang rugi kita kok," kata Wiranto di Jakarta.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi memberi jaminan keamanan dan kenyamanan bagi warga Papua yang sering mendapat diskriminasi serta perlakuan rasis.

"Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," ujarnya.

Tampilan selengkapnya